Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota:
MENTERIDALAM NEGERI, TIM KOORDINASIPENANGGULANGANKEMISKINAN PROVINSIDAN KABUPATEN/KOTA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA TENTANG PERATURANMENTERIDALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN20~0 MENTERIDALAM NEGERI I SALINANI Menglngat Menimbang ~ I • Provlnsl, yang koordinasi !intas penanggulangan
Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pasnl 1 BASI KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTER! OALAM NEGER! TENTANG T!M KOORO!NAS! PENANGGULANGAN KEM!SKINAN PROV!NSI DAN KABUPATEN/KOTA. MEMUTUSKAN: Menetapkan . " 'I' (.1.) Strategl dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan seeara terkoordinasi.
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
Strategi sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan:
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dllakukan rnelalui:
Pasal 3 8agian Kedua Pereepatan
Pas812 Baglan Kesatu Tanggung Jawab BAB II PENANGGULANGAN KEMISKINAN , I I;' , I
BAB II
TKPK Provinsi sebagalrnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
PDsal8
Pas,1I7 Baglan Ketiga Pernbentukan TKPK
I,.,. (i) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat TKPK Provinsi.
TKPK Kabupateri/Kota sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) rnernpunyal tugas:
PClSClI 10
, , (1.) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Pasal 18 (1.) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk Kelompok Kerja.
Pasalj_7 (1.) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Provinsi sebagalmana dimaksud dalam Pasal j_2 dibentuk Kelompok Ker]a.
Sekretariat TKPK Kabupateri/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datarn Pasal j_4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten/Kota.
(1.) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupateri/Kota sebagalmana dimaksud dalarn Pasal j_O dibentuk Sekretariat TKPK Kabupateri/Kota.
Pasat 14 Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal j_2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi. Pasal j_3
Informasi dalam pada ayat (1.), Sistem dimaksud
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelofa data dan sistem informasi pcnanggulangan kemiskinan. Kepala Bidang di Bappeda : Kepala Bidang di BPS Ketua Wakil Ketua
Kelompok program sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepa da Ketua TKPK Provinsi dan Kabupateri/Kota.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)