( 1) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.
6.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua Badan Legislasi diusulkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(8)Pimpinan rapat Badan Legislasi mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(9)Paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Badan Legislasi memilih satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon pimpinan Badan Legislasi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Legislasi.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpirian Badan Legislasi, pimpinan rapat Badan Legislasi langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Legislasi.
(14)Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimprnan DPR.
9 Pasal69
(1)Pimpinan Sadan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpman yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Sadan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan
7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut:
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mencakup dapat atau tidaknya rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Sadan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Sadan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi, gabungan komisi, dan/ atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
(5)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sadan Legislasi kepada Sadan Musyawarah untuk mengalihkan pembahasan rancangan undang-undang dari komisi, gabungan komisi, dan/ a tau panitia khusus kepada Sadan Legislasi.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.
(7)Sadan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sadan Urusan Rumah Tangga.
10 langsungAnggaran, pirnpman rapat Badan Anggaran menetapkannya menjadi pimpinan Badan Anggaran. oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai derigan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pim pin an Bad an Anggaran.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua Badan Anggaran diusulkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(8)Pimpinan rapat Badan Anggaran mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(9)Paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Badan Anggaran memilih satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
( 12) Paket calon pimpinan Badan Anggaran yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Anggaran. ( 13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpman Badan 11