DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Tata Tertib tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA, PERATURAN DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATATERTIB DEW AN PERWAKILAN RAKYAT / 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATATERTIB.

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607); Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Menetapkan Mengingat 3

Pasal 57

( 1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua komisi diusulkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan komisi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
(8)Pimpinan rapat komisi mengumumkan nama paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
(9)Paket calon pimpinan komisi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat komisi.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan komisi dipilih dengan pemungutan suara. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 58

(1)Tugas komisi dalam bidang pembentukan undang-undang adalah mengadakan persrapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
(2)Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah:
1. a.mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL)dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
2. b.mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas kornisi dan usulan Anggota merigenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
3. c.membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
4. d.menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
  1. 2.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
(11)Setiap anggota komisi memilih satu paket calon p1mpman komisi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat komisi.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan komisi, pimpinan rapat komisi langsung menetapkannya menjadi pimpinan komisi.
(14)Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 5 kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
1. f.menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir pen eta pan APBN;
2. g.membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangku tan;
3. h.mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
  1. 1.membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.
(2a)Kementerian koordinator karena tidak menjadi mitra kerja komisi, pembahasan dan pengawasan anggarannya dilakukan oleh salah satu komisi berdasarkan keputusan pimpinan DPR.
(3)Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi:
1. a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
2. b.membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
3. c.memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
4. d.melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
5. e.membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
6. f.menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupuan swasta sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlernen.
(4)Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengadakan:
1. a.rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/ pimpinan lembaga; anggaranalokasisinkronisasihasilberdasarkan
2. e.membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi 6 Pasal 60 ( 1) Keputusan dan/ atau kesimpulan rapat kerja komisi a tau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

b.konsultasi dengan DPD;
c.rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
d.rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
e.rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;
f.kunjungan kerja;
g.rapat kerja gabungan; dan/ a tau
h.kunjungan kerja gabungan.

(5)Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(6)Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan se bagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(7)Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
(8)Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari dacrah pemilihan dan/ atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR. 7 Pasal 64
(1)Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

( 1) Komisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh komisi demi kepentingan bangsa dan negara.

(2)Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 61 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 66

( 1) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.

6.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua Badan Legislasi diusulkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(8)Pimpinan rapat Badan Legislasi mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(9)Paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Badan Legislasi memilih satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon pimpinan Badan Legislasi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Legislasi.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpirian Badan Legislasi, pimpinan rapat Badan Legislasi langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Legislasi.
(14)Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimprnan DPR. 9 Pasal 69
(1)Pimpinan Sadan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpman yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Sadan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan

7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut:

(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mencakup dapat atau tidaknya rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Sadan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Sadan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi, gabungan komisi, dan/ atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
(5)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sadan Legislasi kepada Sadan Musyawarah untuk mengalihkan pembahasan rancangan undang-undang dari komisi, gabungan komisi, dan/ a tau panitia khusus kepada Sadan Legislasi.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.
(7)Sadan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sadan Urusan Rumah Tangga. 10 langsungAnggaran, pirnpman rapat Badan Anggaran menetapkannya menjadi pimpinan Badan Anggaran. oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai derigan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pim pin an Bad an Anggaran.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua Badan Anggaran diusulkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(8)Pimpinan rapat Badan Anggaran mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(9)Paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Badan Anggaran memilih satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). ( 12) Paket calon pimpinan Badan Anggaran yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Anggaran. ( 13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpman Badan 11

Pasal 74

(1)Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket calon pimpinan BKSAP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BKSAP yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
(8)Pimpinan rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
(9)Paket calon pimpinan BKSAP dipilih secara rnusyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BKSAP.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota BKSAP memilih satu paket calon pimpinan BKSAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

8.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(14)Pimpinan Sadan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 12

Pasal 80

(1)Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.

9.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 12) Paket calon pimpman BKSAP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BKSAP.

(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpman BKSAP, pimpinan rapat BKSAP langsung menetapkannya menjadi pimpinan BKSAP.
(14)Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 13

Pasal 89

(1)Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.

10.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(8)Pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan mengumumkan nama paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(9)Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan memilih satu paket calon pimpman Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon pimpman Mahkamah Kehormatan Dewan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpman rapat Mahkamah Kehormatan Dewan langsung menetapkannya menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(14)Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 14

Pasal 134

(1)Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.
(2)Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus dengan ketentuan:

11.Ketentuan Pasal 134 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BURT yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
(8)Pimpinan rapat BURT mengumumkan nama paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
(9)Paket calon pimpinan BURT dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BURT.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BURT dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota BURT memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). ( 12) Paket calon pimpinan BURT yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BURT.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpirian BURT, pimpinan rapat BURT langsung menetapkannya menjadi pimpinan BURT.
(14)Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 15 peraturan undang-
(1)Pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi atau gabungan komisi oleh Badan Musyawarah ditugaskan paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang- undang mengenai:
1. a.pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
2. b.pembentukan pengadilan tinggi;
3. c.ratifikasi perjanjian internasional;
4. d.rancangan undang-undang paket; dan
5. e.rancangan undang-undang tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang.

Pasal 136

12.Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;
b.komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks clan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
c.sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.

(3)Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
(5)Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.
(6)Dihapus. 16

14.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 160 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

(3)Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang- undang kepada Badan Legislasi dan Badan Musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa sidang.
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pembahasan materi rancangan uridang- undang yang belum selesai dibahas oleh periode DPR sebelumnya.
(5)Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam Prolegnas serta diajukan kembali.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan uridang- undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

Pasal 143

(1)Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

13.Ketentuan ayat (3) Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tidak berlaku terhadap Badan Legislasi.
(3)Komisi atau gabungan komisi dapat menerima penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I. 17

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Tata Tertib tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA, PERATURAN DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATATERTIB DEW AN PERWAKILAN RAKYAT / 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATATERTIB.

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607); Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Menetapkan Mengingat 3

Pasal 57

( 1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua komisi diusulkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan komisi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
(8)Pimpinan rapat komisi mengumumkan nama paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
(9)Paket calon pimpinan komisi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat komisi.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan komisi dipilih dengan pemungutan suara. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 58

(1)Tugas komisi dalam bidang pembentukan undang-undang adalah mengadakan persrapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
(2)Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah:
1. a.mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL)dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
2. b.mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas kornisi dan usulan Anggota merigenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
3. c.membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
4. d.menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
  1. 2.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
(11)Setiap anggota komisi memilih satu paket calon p1mpman komisi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat komisi.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan komisi, pimpinan rapat komisi langsung menetapkannya menjadi pimpinan komisi.
(14)Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 5 kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
1. f.menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir pen eta pan APBN;
2. g.membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangku tan;
3. h.mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
  1. 1.membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.
(2a)Kementerian koordinator karena tidak menjadi mitra kerja komisi, pembahasan dan pengawasan anggarannya dilakukan oleh salah satu komisi berdasarkan keputusan pimpinan DPR.
(3)Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi:
1. a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
2. b.membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
3. c.memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
4. d.melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
5. e.membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
6. f.menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupuan swasta sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlernen.
(4)Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengadakan:
1. a.rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/ pimpinan lembaga; anggaranalokasisinkronisasihasilberdasarkan
2. e.membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi 6 Pasal 60 ( 1) Keputusan dan/ atau kesimpulan rapat kerja komisi a tau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

b.konsultasi dengan DPD;
c.rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
d.rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
e.rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;
f.kunjungan kerja;
g.rapat kerja gabungan; dan/ a tau
h.kunjungan kerja gabungan.

(5)Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(6)Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan se bagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(7)Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
(8)Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari dacrah pemilihan dan/ atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR. 7 Pasal 64
(1)Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(2)Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 61 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 66

6.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua Badan Legislasi diusulkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(8)Pimpinan rapat Badan Legislasi mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(9)Paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Badan Legislasi memilih satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon pimpinan Badan Legislasi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Legislasi.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpirian Badan Legislasi, pimpinan rapat Badan Legislasi langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Legislasi.
(14)Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimprnan DPR. 9 Pasal 69
(1)Pimpinan Sadan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpman yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Sadan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan

7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut:

(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mencakup dapat atau tidaknya rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Sadan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Sadan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi, gabungan komisi, dan/ atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
(5)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sadan Legislasi kepada Sadan Musyawarah untuk mengalihkan pembahasan rancangan undang-undang dari komisi, gabungan komisi, dan/ a tau panitia khusus kepada Sadan Legislasi.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.
(7)Sadan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sadan Urusan Rumah Tangga. 10 langsungAnggaran, pirnpman rapat Badan Anggaran menetapkannya menjadi pimpinan Badan Anggaran. oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai derigan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pim pin an Bad an Anggaran.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua Badan Anggaran diusulkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(8)Pimpinan rapat Badan Anggaran mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(9)Paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Badan Anggaran memilih satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). ( 12) Paket calon pimpinan Badan Anggaran yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Anggaran. ( 13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpman Badan 11

Pasal 74

(1)Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket calon pimpinan BKSAP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BKSAP yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
(8)Pimpinan rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
(9)Paket calon pimpinan BKSAP dipilih secara rnusyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BKSAP.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota BKSAP memilih satu paket calon pimpinan BKSAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

8.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(14)Pimpinan Sadan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 12

Pasal 80

(1)Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.

9.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 12) Paket calon pimpman BKSAP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BKSAP.

(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpman BKSAP, pimpinan rapat BKSAP langsung menetapkannya menjadi pimpinan BKSAP.
(14)Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 13

Pasal 89

(1)Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4)Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.

10.Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(8)Pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan mengumumkan nama paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(9)Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan memilih satu paket calon pimpman Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12)Paket calon pimpman Mahkamah Kehormatan Dewan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpman rapat Mahkamah Kehormatan Dewan langsung menetapkannya menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(14)Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 14

Pasal 134

(1)Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.
(2)Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus dengan ketentuan:

11.Ketentuan Pasal 134 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

(5)Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7)Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BURT yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
(8)Pimpinan rapat BURT mengumumkan nama paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
(9)Paket calon pimpinan BURT dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BURT.
(10)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BURT dipilih dengan pemungutan suara.
(11)Setiap anggota BURT memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). ( 12) Paket calon pimpinan BURT yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BURT.
(13)Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpirian BURT, pimpinan rapat BURT langsung menetapkannya menjadi pimpinan BURT.
(14)Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 15 peraturan undang-
(1)Pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi atau gabungan komisi oleh Badan Musyawarah ditugaskan paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang- undang mengenai:
1. a.pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
2. b.pembentukan pengadilan tinggi;
3. c.ratifikasi perjanjian internasional;
4. d.rancangan undang-undang paket; dan
5. e.rancangan undang-undang tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang.

Pasal 136

12.Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;
b.komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks clan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
c.sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.

(3)Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
(5)Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.
(6)Dihapus. 16

14.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 160 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

(3)Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang- undang kepada Badan Legislasi dan Badan Musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa sidang.
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pembahasan materi rancangan uridang- undang yang belum selesai dibahas oleh periode DPR sebelumnya.
(5)Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam Prolegnas serta diajukan kembali.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan uridang- undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

Pasal 143

(1)Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

13.Ketentuan ayat (3) Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tidak berlaku terhadap Badan Legislasi.
(3)Komisi atau gabungan komisi dapat menerima penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I. 17

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 61

Pasal 66

Pasal 74

Pasal 80

Pasal 89

Pasal 134

Pasal 136

Pasal 143

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 61

Pasal 66

Pasal 74

Pasal 80

Pasal 89

Pasal 134

Pasal 136

Pasal 143

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014