DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa u ntu k m elaksanakan kedau Iatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menata pelaksanaan fungsi legislasi dan representasi rakyat;
c.bahwa beberapa k etentuan dalam Peratu ran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Tata Tertib sebagaimana tel ah diu bah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Tata Tertib perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPR. Tata Tertib. Peru bah an.No. 1362, 2016 BERITA NEGARA ' f\.11"\ml"\r- ') T'::tih11n ')()1 ') +ont,::anr, T-:iit,:, r,::ar--::. ~llomno.r-c-i,::anV,::an
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perw ak ilan Rakyat Daer ah (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentu kan Peratu ran Peru ndang-u ndangan (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607); sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
4. 4.Peratu ran Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta aspirasi Anggota dalam kerangka representasi rakyat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Mengingat ... ' . 2016, No. 1362 pemilihan Anggota.

(2)Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beru pa:
1. a.kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses;
2. b.kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang DPR; dan
3. c.kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar sidang DPR. fungsi, kepada pelaksanaan kerja DPR menyerap aspirasi, transparansi dan pertanggungjawaban masyarakat di daerah untuk

Pasal 211

(1)Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan Pasal I Seberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUSLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIS. Rancangan Undang-Undang (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Norn or 1125); 2016, No. 1362 Menetapkan 11~111,:,n r"\l"'l""\rtr"':lm L-orti,:,t,:,n Lron,:,ri,:,· huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 1 (satu) kali 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

(5)Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(6)Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti.
(7)Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaporkan secara tertu lis oleh Anggota kepada Fraksi masing-masing.
(8)Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.
(9)Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
(10)Laporan sebagaimana dimaksu d pad a ayat (9) dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian Ku nju ngan kerja pad a masa reses sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
(4)Kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3)2016, No. 1362 Pasal II Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1. a.rapat paripurna DPR; dan
2. b.komisi terkait. (11} Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.
(12)Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan din as dengan tanda bu kti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsum atas nama yang bersangkutan. 2016, No. 1362 Wlr)ODO FKAT.IAH.IANA ttd DIRl;:KTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ·KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanqqal 9 September 2016 FAHRI HAMZAHTAUFIK KURNIAWAN ttdttd WAKIL KETUA,WAKIL KETUA,-, AGUS HERMANTOFADLI ZON ttdttd WAKIL KETUA,WAKIL KETUA, ADE KOMARUDIN. ·. · ... ttd KE TUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2016 Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. i .. 2016,No.1362

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa u ntu k m elaksanakan kedau Iatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menata pelaksanaan fungsi legislasi dan representasi rakyat;
c.bahwa beberapa k etentuan dalam Peratu ran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Tata Tertib sebagaimana tel ah diu bah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Tata Tertib perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPR. Tata Tertib. Peru bah an.No. 1362, 2016 BERITA NEGARA ' f\.11"\ml"\r- ') T'::tih11n ')()1 ') +ont,::anr, T-:iit,:, r,::ar--::. ~llomno.r-c-i,::anV,::an
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perw ak ilan Rakyat Daer ah (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentu kan Peratu ran Peru ndang-u ndangan (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607); sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
4. 4.Peratu ran Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta aspirasi Anggota dalam kerangka representasi rakyat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

(2)Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beru pa:
1. a.kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses;
2. b.kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang DPR; dan
3. c.kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar sidang DPR. fungsi, kepada pelaksanaan kerja DPR menyerap aspirasi, transparansi dan pertanggungjawaban masyarakat di daerah untuk

Pasal 211

(1)Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan Pasal I Seberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUSLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIS. Rancangan Undang-Undang (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Norn or 1125); 2016, No. 1362 Menetapkan 11~111,:,n r"\l"'l""\rtr"':lm L-orti,:,t,:,n Lron,:,ri,:,· huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 1 (satu) kali 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

(5)Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(6)Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti.
(7)Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaporkan secara tertu lis oleh Anggota kepada Fraksi masing-masing.
(8)Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.
(9)Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
(10)Laporan sebagaimana dimaksu d pad a ayat (9) dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian Ku nju ngan kerja pad a masa reses sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
(4)Kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3)2016, No. 1362 Pasal II Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1. a.rapat paripurna DPR; dan
2. b.komisi terkait. (11} Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.
(12)Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan din as dengan tanda bu kti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsum atas nama yang bersangkutan. 2016, No. 1362 Wlr)ODO FKAT.IAH.IANA ttd DIRl;:KTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ·KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanqqal 9 September 2016 FAHRI HAMZAHTAUFIK KURNIAWAN ttdttd WAKIL KETUA,WAKIL KETUA,-, AGUS HERMANTOFADLI ZON ttdttd WAKIL KETUA,WAKIL KETUA, ADE KOMARUDIN. ·. · ... ttd KE TUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2016 Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. i .. 2016,No.1362

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 211

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 211

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014