BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Tunjangan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta. www.jdih.baliprov.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; www.jdih.baliprov.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
BAB II
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan tunjangan tempat bagi PNSD pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Pemberian tunjangan tempat bertugas bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dalam melaksanakan tugas – tugas berdasarkan kesulitan tempat bertugas. www.jdih.baliprov.go.id
BAB III
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 18
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)