DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 3 nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 37) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 72);
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 72) sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; www.jdih.baliprov.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); www.jdih.baliprov.go.id
10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
6.Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Bali. www.jdih.baliprov.go.id
7.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1)Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
1. a.Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; www.jdih.baliprov.go.id
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. d.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.
(3)Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Besaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Rasio penerimaan pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dan/atau Kepala Perangkat Daerah pemungut.

Pasal 5

Kepala Kepolisian Daerah yaitu Direktorat Lalu Lintas sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB diberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang bersumber dari PKB dan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

(1)Insentif dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam triwulan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 20% (dua puluh persen);
2. b.sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 45% (empat puluh lima persen);
3. c.sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. d.sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(2)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulanan yang ditentukan.
(3)Dalam target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(4)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan Insentif yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.baliprov.go.id

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2016