DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pelaksanaan Percepatan Stunting,Sasaran, Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan,Pembinaan dan Pengawasan,Pendanaan, Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi maupun pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting;
c.bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 – 2024; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); SALINAN 4. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023–2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Bali.
6.Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Provinsi.
7.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
9.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
10.Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan di lokasi dengan prioritas penanganan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Tahun 2023-2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian target penurunan Stunting:

a.sampai 7,71% (tujuh koma tujuh puluh satu persen) pada tahun 2023; dan
b.sampai 6,15% (enam koma lima belas persen) pada tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

(1)Percepatan Penurunan Stunting berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di wilayah Provinsi;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di wilayah Provinsi;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(3)Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tetap mengutamakan peningkatan peran perempuan dalam mempercepat penurunan Stunting.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Provinsi disusun rencana aksi daerah yang berpedoman pada rencana aksi nasional.
(2)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas, paling sedikit mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
2. b.pendampingan keluarga berisiko Stunting;
3. c.pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
4. d.surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
5. e.audit kasus Stunting.
(3)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari program kerja Perangkat Daerah terkait meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah;
3. c.rencana strategis; dan
4. d.rencana kerja dan anggaran.

Pasal 6

(1)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tim Percepatan Penurunan Stunting yang dibentuk di Provinsi.

BAB III

SASARAN

Pasal 7

(1)Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui:
1. a.Intervensi Spesifik; dan
2. b.Intervensi Sensitif.
(2)Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan keluarga yang berisiko Stunting.
(3)Sasaran dari Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
1. a.remaja;
2. b.calon pengantin/calon pasangan usia subur;
3. c.ibu hamil;
4. d.ibu nifas dan ibu menyusui; dan
5. e.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
(4)Sasaran dari Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko Stunting.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Provinsi.
(2)Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
1. a.sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme 1 (satu) data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 9

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur.
(2)Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(3)Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021