DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021

Nomor: 72
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5) pendanaan. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan sfunting;
b.bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
c.bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2OI3 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurLlnan stunting secara efektif sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang percepatan Penurunan Sfimting; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ':l' t.lo l(\5 l.ll ^ MEMUTUSKAN . . . PRES!DEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN PENURUNAN STU/VTIIVG. TENTANG PERCEPATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
3.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Sfinting.
4.Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa. iil( Irlo l0:i I 11 A
5.Strategi PRES IDEN
5.Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Sfimting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Shtnting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
10.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
11.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

(1)Dalam rangka Percepatan Penurunan Shtnting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. (21 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menurunkan prevalensi Sfimting;
2. b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. d.memperbaiki pola asuh;
5. e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

a.remaja;
b.calon pengantin;
c.ibu hamil;
d.ibu menyusui; dan
e.anak berusia O (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. l.l.a itlo l()5 I-l.l n Pasal 4...

Pasal 4

(1)Strategi Nasional Percepatan Penurunan Sfiinting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2O3O. (21 Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar l4%o (empat belas persen) pada tahun 2024. (21 Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembagal pihak pendukung.
(3)Target nasional prevalensi Sfimting dalam kurun waktu tahun 2O25-2O3O ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. :ili |,io 105 I 3-< A
(2)Pilar
(2)Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(3)Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.
(4)Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Shmting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. :,r.. t,'o l()5 1.1^ n

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting. (21 Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
(3)Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga berisiko Shmting;
2. b.pendampingan keluarga berisiko Sfimting;
3. c.pendampingan semua calon pengantin lcalon Pasangan Usia Subur (PUS);
4. d.surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
5. e.audit kasus Stunting. (41 Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Shtnting.

Pasal 9

(1)Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui: Sl< Nlo 105 I 37 A a penapisan. .
1. a.penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
2. b.penapisan ibu hamil;
3. c.penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
4. d.penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
5. e.penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
6. f.penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
7. g.penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(2)Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
1. a.penyuluhan;
2. b.fasilitasi pelayanan rujukan; dan
3. c.fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
(3)Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(4)Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
(5)Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. ,r', ['lrr 105 I ]i] A

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

(1)Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penuru nan Shtnting. (21 Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
(3)Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (21, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
1. a.penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. b.peningkatankualitaspelaksanaan;
3. c.peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
4. d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 45 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 45 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023