Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2023
- Nomor
- 28
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71), diubah sebagai berikut:
Sistematika RMRB Tahun 2022-2024, terdiri dari 6 (enam) BAB yaitu: BAB VI Pendahuluan; Gambaran Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali; Agenda Reformasi Birokrasi; Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pengelolaan Reformasi Birokrasi; dan Penutup.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 24 Juli 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 24 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan pada masing- masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pada akhir periode Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode Road Map terakhir Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan daerah, nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi. Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 sebagai berikut: 1) substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi; 2) sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi; 3) pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi; dan 4) kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis. 1.2. Tujuan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Pada hakikatnya, Road Map Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 dengan tujuan, yaitu: 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian Reformasi Birokrasi pada dua periode Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di Pemerintah Provinsi Bali, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal Pemerintah Provinsi Bali. Melalui penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Daerah dan Nasional. 2) Mendapatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala lokal, nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat. 3) Mendapatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan. Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (fragmented) antar perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024, seluruh stakeholder diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Daerah dan Nasional. 1.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map Reformasi Birokrasi. 1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran- peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2) Transformasi Digital yang Belum Optimal Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja Birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan. 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas. Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi. 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan. 1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik. 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipat gandakan investasi. 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. 4) Dampak inflasi yang tidak terkendali Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga. 5) Penggunaan produk dalam negeri yang belum optimal Komitmen penggunaan produk dalam negeri perlu dibangun dari hulu ke hilir. Pemerintah masih banyak yang cenderung menggunakan produk impor dibandingkan produk dalam negeri dalam pembelanjaan dana pemerintah. Penggunaan produksi dalam negeri akan mendorong industri dalam negeri berkembang dan menyerap tenaga kerja dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BALI 1.1. Evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi sejak Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 diterbitkan. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali telah membawa perbaikan dan perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar untuk penajaman Road Map Reformasi Birokrasi periode Tahun 2022-2024. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010– 2025. Progres capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi yang menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Provinsi Bali dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Adapun progres capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali tercantum dalam Table 2.1. Tabel 2.1. Progres capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali N0 Komponen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Pengungkit 34,83 35,53 34,45 35,43 35,86 39,77 2 Hasil 31,33 31,76 34,86 34,06 34,24 32,39 3 Indeks RB (Pengungkit+Hasil) 66,16 67,29 69,31 69,49 70,10 72,16 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali mengalami tren positif namun tidak signifikan, dan di tahun 2022 memperoleh kenaikan sebesar 2,06 poin. Hal ini disebabkan oleh naiknya komponen Pengungkit yaitu upaya-upaya Reformasi Birokrasi yang dilakukan melalui 8 (delapan) area perubahan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik dari internal dan eksternal, implementasi Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan baik dan berbagai upaya-upaya sudah dilakukan. Pada prakteknya, ditemukan juga bahwa penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali masih terpaku pada pemenuhan- pemenuhan indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, belum memahami nilai, makna dan manfaat penerapan Reformasi Birokrasi khususnya pada level unit (Perangkat Daerah). Perangkat Daerah belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka menerapkan Reformasi Birokrasi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pembinaan, asistensi dan fasilitasi secara intensif dan berkelanjutan. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan hasil monev Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, antara lain:
1) Pengelolaan Reformasi Birokrasi Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dengan membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk baik pada level Pusat dan level unit. Pada level Pusat, Tim Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi telah diorganisasikan dengan baik terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan juga oleh Perangkat Daerah/unit kerja, maka Perangkat Daerah/unit kerja dimaksud juga membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan kerjanya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Tim Reformasi Birokrasi dimaksud diberdayakan dan didorong untuk berperan aktif dan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun dan memiliki indikator untuk dapat diukur dengan jelas. Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengelolaan Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan dari aspek partisipasi aktif seluruh Tim Reformasi Birokrasi baik level Pusat dan Daerah. Perlu didorong agar Tim Reformasi Birokrasi menjadi penggerak dan pengawas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Disamping itu, komitmen pimpinan khususnya pada level Perangkat Daerah perlu ditingkatkan dengan memberikan perhatian khusus pada pemantauan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memberikan penghargaan bagi unit kerja yang telah menjalankan Reformasi Birokrasi dengan baik. 2) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, disampaikan bahwa kebijakan PMPRB digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). PMPRB merupakan prasyarat bagi penilaian evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nantinya menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi. Secara umum hasil PMPRB Provinsi Bali dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya berkat upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi. Adapun hasil PMPRB Provinsi Bali dari tahun 2019-2022 tercantum dalam Table 2.2. Tabel 2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 2020 2021 2022 Nilai 63,43 80,45 85,87 86,4 3) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Pembangunan budaya kerja menjadi hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena inti dari Reformasi Birokrasi adalah perubahan mental aparatur agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya baik dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pelayanan publik. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Bali Wayan Koster, juga selalu mengajak para pegawai Pemerintah Provinsi Bali agar selalu fokus, tulus, lurus dan bekerja keras dalam mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Arahan diatas menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi yang dibangun perlu berlandaskan nilai-nilai budaya kerja untuk menciptakan birokrasi yang unggul dan berkarakter. Tahun 2021, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa" tepatnya pada tanggal 27 Juli 2021. Program ini ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Bali dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 26648 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan internalisasi Core Values ber-AKHLAK secara bertahap yaitu internalisasi terhadap seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali kemudian internalisasi para Sekretaris dan Tim Agen Perubahan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Pimpinan perangkat daerah menjadi change leader dalam mengimplementasikan core values BerAKHLAK dibantu oleh Tim Agen Perubahan di masing-masing perangkat daerah. Minimal setahun sekali, perangkat daerah memberikan laporan internalisasi core values berAKHLAK di lingkungan kerjanya. Upaya-upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan telah dilakukan melalui pemberdayaan agen perubahan yaitu pembinaan agen perubahan, penyelenggaran Bincang Santai Agen Perubahan sebagai wadah komunikasi antar agen perubahan, penyusunan rencana aksi agen perubahan serta pelaksanaan monev agen perubahan. Agen perubahan memiliki peran sebagai duta budaya kerja, duta Reformasi Birokrasi dan juga pembawa perubahan. Dari tahun ke tahun total agen perubahan meningkat dan perubahan yang dibuat oleh organisasi baik secara berkelompok atau perorangan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan antusias perangkat daerah dalam menggerakkan perubahan semakin baik. Adapun total agen perubahan tercantum dalam Table 2.3. Tabel 2.3.Total Agen Perubahan Tahun 2020 2021 2022 Jumlah Agen Perubahan 77 90 113 Jumlah Perubahan 148 242 385
1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron maka akan dilakukan revisi. Harmonisasi diawali dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat. 2) Sistem pengendalian dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Provinsi telah menerapkan sistem pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan baik dimana mensyaratkan adanya rapat koordinasi, kajian kebijakan, dan Paraf koordinasi pada saat mengajukan draf Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Proses penyusunan produk hukum juga sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Diharapkan dengan adanya sistem pengendalian dimaksud, penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi dan kebijakan yang dihasilkan berkualitas serta berpihak kepada kepentingan publik. Adapun jumlah Perda yang tercantum dalam Table 2.4. dan jumlah Pergub yang tercantum dalam Table 2.5. Tabel 2.4. Jumlah Perda Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Perda yang terbit sesuai program legislasi 12 11 11 7 Total Perda yang ada pada program legislasi 26 19 24 16 Tabel 2.5. Jumlah Pergub Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Pergub yang terbit sesuai program legislasi 67 73 63 48 Total Pergub yang ada pada program legislasi 75 75 73 55
1) Penataan Organisasi Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan reformasi dalam menata organisasi berdasarkan hasil kajian dan arahan dari Gubernur Bali dengan melakukan penyederhanaan organisasi, sebagai berikut: - Tahun 2019, dari 35 perangkat daerah disederhanakan menjadi 31 perangkat daerah (eselon II dari 49 Menjadi 41) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019. - Tahun 2021, dari 31 perangkat daerah disederhanakan menjadi 29 perangkat daerah (eselon II dari 41 Menjadi 38) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021. 2) Penyederhanaan birokrasi Penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur, penyederhanaan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih agile didukung dengan pengelolaan kinerja ASN yang optimal telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut: - Transformasi organisasi: dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level dan perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi pada PD dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteritik shift tugas dari Jabatan Administrasi tersebut. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang berpengaruh terhadap struktur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maka ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. - Transformasi SDM: melaksanakan pengalihan Pejabat Administrasi yang organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian. Jumlah jabatan administrasi yang disetarakan adalah 595 orang yang tercantum dalam Table 2.6. Tabel 2.6. Jumlah Jabatan Yang Disetarakan Jabatan Administrator Pengawas Total Jabatan 259 856 Jumlah Jabatan yang disetarakan 12 588 - Transformasi sistem kerja: melaksanakan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 3) Evaluasi Kelembagaan Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, dilakukanlah evaluasi terhadap Perangkat Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatue Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 merupakan acuan bagi instansi Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan secara efektif dan efisien. Adapun hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 yaitu 74,66 pada komposit 4 mencerminkan kondisi struktur dan proses efektif, kemampuan adaptasi tinggi. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Bali Era Baru melalui pola pembangunan semesta berencana sesuai Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan evaluasi kematangan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Evaluasi penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan setiap tahun. Dengan dilaksanakan evaluasi kematangan perangkat daerah setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan kinerja Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Adapun tingkat kematangan Perangkat Daerah Provinsi Bali tahun 2022 yaitu Tinggi (44,86).
1) Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun peta proses bisnis berdasarkan RPJMD dan tupoksi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 679/01-E/HK/2021. Penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dimana memakai pemodelan jenis gambar yang terdiri dari peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Selanjutnya peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam standar operasional prosedur (SOP). Seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi telah menyusun SOP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan perangkat daerah masing-masing. Penerapan SOP sangat bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Bali menuju Bali Smart Island berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang SPBE Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai aplikasi telah dibangun untuk pelayanan SPBE yang diarahkan pada aplikasi yang terintegrasi sesuai dengan kebijakan “One Island One Management” yakni mencapai integrasi tim koordinasi, harmonisasi atau penyelarasan kebijakan SPBE, penyelarasan arsitektur SPBE, pengembangan proses bisnis terintegrasi, pengembangan sistem atau aplikasi, delivery sistem serta monitoring dan evaluasi yang baik. Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedepan diharapkan semua layanan aplikasi terintegrasi dalam sebuah sistem layanan autentikasi, Single Sign On (SSO) berperan untuk menanggulangi masalah lupa password serta mempermudah proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Integrasi aplikasi akan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Bali merupakan bentuk kebijakan tata kelola data di Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, terintegrasi dan dapat dibagipakaikan antar Instansi di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan penilaian dengan indeks tertinggi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2021. Capaian itu sebagai upaya melaksanakan akselerasi transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan digital. Hasil evaluasi untuk Tingkat Pemerintah Daerah se-Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali tercatat di angka indeks SPBE 3,68 dari skala 1-5, satu-satunya Pemerintah Daerah Provinsi masuk pada kategori “Sangat Baik”. 3) Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik berupa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta SOP Pelayanan Informasi Publik. Untuk memperoleh informasi publik yang cepat, murah, akurat dan valid, online secara masyarakat dapat mengakses pada https://balisatudata.baliprov.go.id dan https://ppid.baliprov.go.id. Untuk memenuhi dan melayani permintaan pemohon/pengguna informasi publik secara offline, telah dibentuk layanan Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Kantor Diskominfos Provinsi Bali. Komitmen Gubernur dan Pemprov Bali dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, khususnya terkait pelayanan Keterbukaan Informasi Publik telah menghasilkan sebuah prestasi dimana tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 97,72 yang sudah 3 (tiga) kali berturut turut dengan Predikat Informatif, dimana merupakan peringkat tertinggi KIP. 4) Kualitas Pengelolaan Arsip Berbagai upaya dalam tata kelola arsip telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Atas kerja keras tersebut Pemerintah Provinsi Bali mendapat penghargaan ANRI Award tahun 2019 sebagai lembaga kearsipan dengan Tata Kelola arsip terbaik kedua Nasional. Disamping itu juga secara berkala dilakukan pembinaan, monev, audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit terhadap seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang tercantum dalam Tabel 2.7. Tabel 2.7. Hasil audit terhadap seluruh PD Tahun 2019 2020 2021 2022 Indeks Arsip 60,02 70,13 70,38 67,38 Tahun 2022, indeks arsip mengalami penurunan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan kearsipan yang berpengaruh terhadap evaluasi pengelolaan arsip oleh ANRI. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan arsip adalah mengoptimalkan penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, mengimplementasikan penggunaan Aplikasi SRIKANDI, meningkatkan kompetensi Kepala Unit Kearsipan melalui Pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan, ketersediaan jumlah SDM kearsipan, ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5) Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan e-procurement telah berjalan dengan baik didukung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang handal. Hampir semua jenis pengadaan telah dilaksanakan secara elektronik, yaitu: Tender, Seleksi, Tender cepat, Penunjukan langsung, Pengadaan langsung, E-purchasing, dan Toko Daring. Sejak tahun 2019 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali sebagai UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) di lingkungan Provinsi Bali telah memenuhi tingkat kematangan kelembagaan level 3 yaitu Proaktif yang ditetapkan oleh LKPP-RI. Level kematangan Proaktif berarti UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja serta analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada organisasi, dengan tujuan menjamin tersedianya SDM dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan pegawai dimaksud dituangkan kedalam Peta Jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali. 2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN Upaya untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik telah dimulai dengan perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian). Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka. 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Adanya standar kompetensi jabatan (SKJ) yang jelas merupakan upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, yang didukung oleh sistem rekrutmen, mutasi dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparansi, dan mampu mendorong mobilitas serta pola penempatan pejabat yang tepat. Penyusunan SKJ telah dilakukan pada level jabatan Administrasi (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali. Rencana Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) bertujuan untuk menjamin pengembangan kompetensi pegawai terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan tepat guna. Berdasarkan AKPK dilakukan pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi yang menuntut profesionalisme ASN yang tercantum dalam Table 2.8. Table 2.8. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah PNS yang direncanakan diklat 4173 209 1356 1274 Jumlah PNS yang telah mendapat diklat 4173 209 1356 1274 Jumlah total PNS 11.310 10.629 10.624 10.889 4) Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan kebijakan promosi jabatan secara terbuka berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit dalam Manajemen PNS Pemerintah provinsi Bali. Kebijakan promosi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif, dilakukan oleh panitia seleksi yang independen dan hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka yang tercantum dalam Tabel 2.9. Tabel 2.9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah JPT Pratama yang diisi dengan seleksi terbuka 13 1 3 7 5) Penetapan Kinerja Individu Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Kinerja individu dengan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan berdasarkan SKP melalui aplikasi SIKEPO. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya. 6) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Kode Etik dan Kode Perilaku telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit dalam Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Bali. Pelanggaran Disiplin PNS Pada Pemerintah Provinsi Bali dijatuhi sanksi berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS melalui Keputusan Gubernur Bali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan untuk pelanggaran Kode Etik/Kode Perilaku dijatuhi sanksi berupa Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Tertulis, yang tercantum dalam Tabel 2.10. Tabel 2.10. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Tertulis Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Hukuman Disiplin Ringan 3 4 4 8 Jumlah Hukuman Disiplin Sedang 1 1 1 - Jumlah Hukuman Disiplin Berat 6 - - 3 Total Hukuman Disiplin 10 5 5 11 7) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Provinsi Bali telah membangun sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan bernama SIMPEG yang terintegrasi dalam single sign on (SSO). Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai dan masing-masing pegawai melakukan pemutakhiran data kepegawaiannya masing-masing. Reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah tertibnya administrasi kepegawaian karena sudah dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPEG. PNS Provinsi Bali sangat merasakan proses administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, dll menjadi lebih cepat karena telah dilakukan secara online. Disamping itu, data SIMPEG digunakan pimpinan dalam mengambil kebijakan manajemen kepegawaian seperti misalnya mutasi kepegawaian, promosi, dll. Dari data yang tersimpan dalam SIMPEG setiap bulan juga dibuat profile pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 8) Asesmen pegawai Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan proses asesmen pegawai secara bertahap untuk mendukung penerapan merit sistem sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Diharapkan dengan asesmen terhadap ASN akan dapat diketahui bagaimana kemampuan, potensi (sesuatu terkait cara bekerja yang berada dalam diri), dan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) ASN tersebut dalam bekerja. Sehingga nantinya setiap ASN harus menjawab tantangan, mampukah memberikan pelayanan kepada stakeholder yang membutuhkan layanan dengan lebih baik serta dapat memuaskan masyarakat secara umum, asesmen pegawai dapat dilihat dalam Tabel 2.11. Tabel 2.11. Asesmen Pegawai Tahun 2020 2021 2022 Jumlah ASN yang mendapat asesmen 16 790 1520 Jumlah ASN 10.629 10.624 10.037 9) Manajemen Talenta Manajemen talenta merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas yang memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan pengembangan kompetensi sebagai sarana perwujudan aktualisasi diri pegawai. Pelaksanaan manajemen talenta di Provinsi Bali dimulai sejak tahun 2020. Pemetaan talenta ASN masih berproses di Pemerintah Provinsi Bali. f.Penguatan Akuntabilitas 1) Keterlibatan pimpinan dalam SAKIP Perubahan yang baik selalu dimulai dari komitmen pimpinan. Untuk itu Pemerintah Provinsi tidak henti-hentinya melakukan upaya mewujudkan akuntabilitas berorientasi hasil. Keterlibatan pimpinan terhadap penyusunan renstra yang selaras dengan RPJMD serta penyusunan Perjanjian Kinerja sudah dilaksanakan. Selain itu pimpinan juga didorong untuk menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja yang baik dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja secara berkala. Berikut Tabel 2.12. Indeks SAKIP yang diperoleh Pemerintah Provinsi tahun 2019-2022 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB. Tabel 2.12. Indeks SAKIP Tahun 2019 2020 2021 2022 Indeks SAKIP 78 78,44 78,72 78,95 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Upaya peningkatan SDM bagi yang menangani akuntabilitas Kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja semakin baik. Telah dilaksanakan bimtek penyusunan pohon kinerja, bimtek penyusunan cascading, dan sosialisasi penyusunan laporan kinerja bagi perangkat daerah. Pemerintah Provinsi juga telah menyusun Pedoman Penerapan SAKIP sebagai panduan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Bali dalam menerapkan SAKIP. Panduan SAKIP dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Untuk mengukur kinerja pegawai, Pemerintah Provinsi telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sampai level individu. Namun perlu didorong pengukuran terhadap PK dimaksud secara berkala. 3) Efektifitas Anggaran Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang dapat dilihat pada Tabel 2.13. Penerapan SAKIP akan menentukan nilai anggaran yang diperoleh dan efektif atau tidaknya anggaran yang digunakan. Tabel 2.13. Program dan Kegiatan Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Program 270 279 156 153 Jumlah Program dengan capaian 100% atau lebih n/a 180 101 146 Jumlah Kegiatan 2.299 2.073 714 611 Jumlah Kegiatan dengan capaian 100% atau lebih 1.416 2.005 602 602 Ket. Tahun 2019 masih menggunakan aplikasi yang belum menghitung capaian program.
1) Gratifikasi Kebijakan gratifikasi telah dibuat berdasarkan Peraturan Gubenur Bali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Public campaign dilakukan secara berkala dengan memberikan sosialisasi terkait gratifikasi selanjutnya menyebarkan informasi gratifikasi ke seluruh Perangkat Daerah. Telah dibangun Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang berfungsi menjalankan tugas pengendalian gratifikasi di Pemprov. Bali. UPG dimaksud didukung oleh UPG Pembantu yang ada di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi. UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Bali yang ditampilkan pada Tabel 2.14. Tabel 2.14. Laporan Gratifikasi Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Laporan Gratifikasi - 13 35 11 2) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kebijakan penerapan SPIP telah dibuat berdasarkan Peraturan Gubenur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Maturitas SPIP Pemprov. Bali saat ini telah berada pada level 3 (terdefinisi). Maturitas sistem pengendalian internal menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian internal pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian internal suatu organisasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.15. Parameter pengukuran maturitas sistem pengendalian intern dapat diturunkan dari tiap-tiap unsur atau komponennya. Terdapat lima unsur yang perlu diturunkan parameternya yaitu: lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), kegiatan pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication) dan kegiatan pemantauan (monitoring activities). Tabel 2.15. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2019 2020 2021 2022 Maturitas SPIP Level 3 3,045 Level 3 3,045 Level 3 3,245 Level 3 3,245 3) Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Media pengaduan masyarakat dilakukan melalui SP4N LAPOR, Call center UPP Pungli dan Whistle Blowing System. Pengelolaan pengaduan masyarakat diatur dalam Gubernur Bali Nomor 54 tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pengaduan Masyarakat di Pemerintah Provinsi dikoordinir oleh Inspektorat Daerah Pemprov. Bali dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 221/02-B/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Bali dan membentuk Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi yang dituangkan dalam SK Gubernur Bali Nomor 299/02-B/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ASN Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota se- Bali. Media pengaduan berupa website, email, kotak pengaduan dan telepon. Tidak sampai disana saja, komitmen Pemerintah Provinsi untuk menjamin masukan masyarakat melalui pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui aplikasi SP4N-LAPOR yang merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Pemerintah Provinsi cepat tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan melalui SP4N LAPOR. Sejak tahun 2020, Provinsi Bali berhasil meraih Top 45 dalam Kompetisi SP4N-LAPOR lanjut tahun 2021, Provinsi Bali meraih peringkat tertinggi untuk kepuasan pengelolaan SP4N LAPOR. Tahun 2022, Provinsi Bali masuk dalam Top 51 Pengelola SP4N Lapor terbaik baik kategori intansi pemerintah dan unit pelayanan public yang ditampilkan pada Tabel 2.16. Tabel 2.16. Pengaduan melalui SP4N LAPOR Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti 103 186 122 66 Jumlah Pengaduan 103 186 122 66 4) Whistle Blowing System (WBS) Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan aplikasi WBS sejak tahun 2019, sebagai fasilitas/sarana pengaduan bagi ASN terkait adanya dugaan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada Tahun 2021 Pemprov Bali menerbitkan Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 4590 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penggunaan dan Pemanfaatan Pengaduan Aparatur Sipil Negara Melalui Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Mekanisme pelaporan melalui WBS telah diatur dengan standar operasional prosedur. Upaya internalisasi dilakukan secara daring kepada seluruh perangkat daerah. Sampai saat ini belum ada laporan melalui aplikasi WBS, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait dengan WBS. 5) Penanganan Benturan Kepentingan Terdapat Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani benturan kepentingan. Tim Penanganan Benturan Kepentingan telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan telah diatur dalam standar operasional prosedur. Upaya internalisasi dilakukan secara daring kepada seluruh perangkat daerah. Peningkatan terhadap komitmen pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan melalui penyusunan pemetaan dan pengendalian risiko Benturan Kepentingan dari perangkat daerah. 6) Pembangunan Zona Integritas Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pemerintah Provinsi diawali dengan pencanangan ZI pada Tahun 2012. Untuk memperkuat komitmen seluruh pimpinan Pemprov. Bali maka pada tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan Penandatanganan Penguatan Komitmen Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Gubernur Bali disaksikan oleh Ketua Ombudsman RI dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali. Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara intensif kepada unit kerja calon ZI melalui berbagai upaya pembinaan. Semakin tahun semakin meningkat unit kerja calon ZI yang dibangun yang ditampilkan pada Tabel 2.17. Hasil pembangunan ZI dievaluasi oleh Tim Penilai Internal dan menghasilkan unit kerja sebagai calon ZI untuk disampaikan ke Kementerian PANRB. Tabel 2.17. Unit Kerja Calon ZI Yang Dibangun Tahun 2019 2020 2021 2022 Unit kerja yang dibangun 13 13 17 18 Unit Kerja yang diusulkan 6 3 8 4 Unit kerja memperoleh WBK 1 0 0 0 Unit kerja memperoleh WBBM 0 0 0 1 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) APIP Pemerintah Provinsi cukup didukung SDM yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas dimana setiap tahun selalu ada pengembangan kompetensi bagi APIP. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) saat ini berada pada pada level 3. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko yang dikelola melalui aplikasi SIMWASDA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Daerah). Simwasda sebagai aplikasi pendukung pelaksanaan APIP terdiri dari fitur PKPT berbasis risiko, e-controling dan e-TL. 8) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyampaian laporan harta kekayaan merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN dan LHKASN. Tingginya komitmen ASN Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaporan kekayaan terlihat dari data pelaporan LHKPN dan LHKASN pada Tabel 2.17 dibawah ini. Tabel 2.17 Data Pelaporan LHKPN dan LHKASN Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah wajib lapor LHKPN 367 354 315 295 Jumlah yang melapor LHKPN 367 354 315 295 Jumlah wajib lapor LHKASN 11.172 10.620 10.658 10.063 Jumlah yang melapor LHKASN 10.138 10.620 10.658 10.063
1) Standar Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah. Di Pemerintah Provinsi Bali, seluruh unit pelaksana pelayanan publik telah menyusun Standar Pelayanan berdasarkan keputusan pimpinan perangkat daerah/unit kerja. Dari standar pelayanan disusun maklumat pelayanan yang dipampang di tempat kerja dan website. 2) Budaya Pelayanan Prima Dalam rangka menerapkan budaya pelayanan prima telah dilakukan pembinaan terhadap unit pelaksana pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui beROADS agai media dimana standar pelayanan dapat diakses di setiap website pelaksana pelayanan publik. Terkait dengan sarana layanan terpadu/terintegrasi telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pengurusan Perizinan telah didukung dengan aplikasi perizinan online terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi Prestise. Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, dan pasti sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekosistem investasi, kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, unit kerja juga didorong menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dan juga sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 3) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ditampilkan pada Tabel 2.18. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik maka unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil SKM akan dipampang di papan pengumuman atau website dan rekomendasi SKM akan ditindaklanjuti agar terjadi perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan hasil survei dimaksud. Tabel 2.18. Persepsi Masyarakat atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 2020 2021 2022 Indeks SKM 82,08 83,17 84,53 85,93 Saat ini seluruh perangkat daerah dan unit kerja sebanyak 87 sudah menerapkan survei kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari hasil pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyeleggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, berlomba-lomba dipenuhi oleh unit layanan yang dievaluasi yang ditampilkan pada Tabel 2.19. Tabel 2.19. Indeks Pelayanan Publik 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik Teknologi Informasi memiliki arti penting dalam memberikan pelayanan publik di era teknologi saat ini. Dengan adanya teknologi informasi maka kebijakan pemerintah dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat, pengelolaan pelayanan yang efisien, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sehingga dapat memperbaiki kinerja pelaksana pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi memiliki website untuk menyebarkan informasi serta menerima masukan dan partisipasi masyarakat. Berbagai pelayanan publik berbasis digital telah dilakukan di setiap lini pelayanan yang ada di Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa aplikasi pelayanan dimaksud di tampilkan pada Tabel 2.20. Tabel 2.20. Aplikasi Pelayanan Perangkat Daerah No Perangkat Daerah Nama Aplikasi Platform Produk Layanan 1 UPTD. Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali SILEBAH (Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan) Website Laporan Hasil Pengujian 2 Dinas Perhubungan Provinsi Bali Live Streaming ATCS Bali Website & Mobile Informasi kondisi simpang yang berbasis ATCS secara live streaming 3 Inspektorat Daerah Provinsi Bali WBS(WHISTLEBLOWING SYSTEM PEMERINTAH PROVINSI BALI) Website Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjut 4 Inspektorat Daerah Provinsi Bali econtrolling Website Informasi Realisasi Fisik Keuangan dan Proses Paket Pengadaan Barang dan Jasa beserta indikator zona dan perankingan Tahun 2019 2020 2021 2022 Indeks Pelayanan Publik 3,36 B- 3,295 B- 3,34 B- 3,995 B No Perangkat Daerah Nama Aplikasi Platform Produk Layanan 5 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Website Layanan informasi pelay anan 6 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Website - 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Website Dinas Website Tanggapan pengaduan 8 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat ) Website Informasi dokumentasi hukum adat 9 Dinas Pariwisata Provinsi Bali Web Dinas Pariwisata Provinsi Bali Website Layanan Informasi 10 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali E-Ticketing Pariwisata Bali (ATIX) Website Informasi Tiket wisata laut 11 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Informasi Pendaftaran Pasien dan Srat Keterangan Online RS Jiwa Provinsi Bali Website Mempermudah akses pendaftaran kepada masyarakat dan informasi pe ndaftaran pasien, permintaan surat secara online. 12 Dinas PUPRKIM Prov Bali SIDAPIS Website & Mobile Informasi pendataan pelanggan DSDP dan informasi pendapatan DSDP 13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Website Dinas Website Informasi d an Publikasi 14 RSUD Bali Mandara SIMRS Website billing pasien, data pasien (data RL) 15 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali SISNAKER PROVINSI BALI Website Layanan pendataan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali yang akan ber angkat ke Luar Negeri 16 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali BURSA KERJA ONLINE (BKOL) PROVINSI BALI Website Lowongan Pekerjaan untuk pencari kerja 17 UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Apli kasi Terpadu Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional dan Olahraga Website Akupun tur, Akupresur, SPA, Konsultasi Kesehatan Tradisional,Pengukura n Kebugaran dan layanan fitness 18 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ceraken Kebudayaan Bali Website Laporan Data Kebudayaan 19 UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pro vinsi Bali Website UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Website sertifikat SPPT SNI dan Hasil Uji 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali E-SKA Website Surat Keterangan Asal No Perangkat Daerah Nama Aplikasi Platform Produk Layanan 21 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Prov Bali Registrasi Online Permohonan P engujian Website Sertifikat hasil Pengujian 22 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali E-Kepegawaian Website Surat Kenaikan Gaji Berkala, Surat Cuti, dsb 23 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali E-Dupak Website Dupak 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Sistem Informasi Peta Konflik (SIPELIK) Website Data Konflik. 25 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Bali Media Center Website & Mobile Tanggapan konsultasi, berita, hasil survey 26 Dina s Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Bali Satu Data Website & Mobile Dokumen Informasi dan Tanggapan Permintaan Informasi 27 Dinas kesehatan Provinsi Bali sistem informasi kesehatan krama bali sejahtera Website Tempat tidur rs, 10 besar pe nyakit, jumlah kunjungan faskes, pengobatan tradisional, JKN KBS 28 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Sistem Single Sign On (SSO) Website Layanan Authentikasi untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 29 Badan Kepegawai an dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sistem Absensi Pegawai berbasis Pengenalan Wajah dan Radius Lokasi Website & Mobile Laporan Kehadiran 30 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Kantor Virtual Website & Mobile Surat Menyurat 31 Din as Pariwisata Provinsi Bali LoveBali Website & Mobile Kontribusi Wisatawan 32 Dinas kesehatan Provinsi Bali Sistem Monitoring Persediaan Oksigen Website Informasi 33 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Sistem Permohonan Informasi Pub lik (SIKI dalam Bali Satu Data) Website Informasi 34 Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Sistem Perpustakaan Digital (Pustaka Bali) Website Informasi 35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Aplikasi Bulan Bung Karno Website Informasi 36 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Seleksi Tim SPBE Website Informasi 37 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Sistem Undangan Website Informasi Undangan No Perangkat Daerah Nama Aplikasi Platform Produk Layanan 38 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Sigapura Website Informasi harga pangan 39 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-Perizinan Website Ijin dan Rekomendasi 40 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Websi te Perangkat Daerah Website Informasi 41 Sekretariat Daerah Provinsi Bali Analisis Jabatan, ABK dan SKJ Provinsi Bali Website Informasi anjab ABK, SKJ 42 BiroPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Sistem Aplikasi Penyusunan LPPD Websit e Monitoring pengisian LPPD 43 BKPSDM Provinsi Bali Assessment Center Website Nilai potensi dan kompetensi yang digunakan sebagai rekomendasi terkait pengambilan keputusan tentang kepegawaian 44 Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Simonev Reform (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi) Website Profil RB per Perangkat Daerah 45 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali SIPKD Website Produk Penganggaran 5) Inovasi Pelayanan Publik Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik merupakan wujud dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya. Sejak diprakarsai pada Tahun 2014, jumlah inovasi yang berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Provinsi Bali meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan beberapa inovasi bahkan masuk dalam Top Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB yang ditampilkan pada Tabel 2.21. Tabel 2.21. Jumlah inovasi yang diusulkan mengikuti KIPP Tahun 2019 2020 2021 2022 Jumlah inovasi yang diusulkan mengikuti KIPP 19 9 13 15 Disamping itu, untuk mendorong kompetisi positif antar perangkat daerah baik inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Bali juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang ditampilkan Tabel 2.22. Tabel 2.22. Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2021 2022 Jumlah inovasi yang diusulkan IID ke Kemendagri 18 46 Indeks Inovasi Daerah 27,02 Kurang Inovatif 73,363 Terinovatif 2.2. Kondisi eksisting sesuai dengan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali apabila dibandingkan dengan perubahan Road Map 2020- 2024 yaitu pada tingkat tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.23. dan sasaran strategis, dapat dilihat pada Tabel 2.23. Tabel 2.23. Tujuan Perubahan Road Map 2020-2024 No Tujuan RB 2020- 2024 Indikator Tujuan Target Road Map RB Nasional 2024 Target RPD 2024 Kondisi Eksisting Tahun 2022
Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam Gambar 3.1 sebagai berikut: Gambar 3.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber: Kementerian PANRB 3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. 3.1.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi. 3.2. Penajaman terhadap Kegiatan Utama Pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. 3.3. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditujukan Gambar 3.2. Gambar 3.2. Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber: Kementerian PANRB 3.4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Untuk menunjukkan efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (impact) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (outcomes) yaitu terkait hasil (outcomes) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (governance) pada tingkat intermediate outcomes dan immediate outcomes pada aspek- aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang spesific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) dan berorientasi pada hasil (outcome). Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks; 2) masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks; 3) komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid; 4) metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode self-assessment dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan; dan 5) metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar. Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB. Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (output) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 3.3. Gambar 3.3 Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman Sumber: Kementerian PANRB 3.5. Target Kinerja Reformasi Birokrasi s.d 2024 3.5.1. Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja Reformasi Birokrasi pada dibawah ini, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi sampai tahun 2024 dinyatakan dalam Tabel 3.4. berikut: Tabel 3.4. Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi No. Tujuan RB 2022-2024 Indikator Tujuan Baseline 2022 Target 2023 Target 2024
Tabel 3.5. Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi General No Sasaran Strategis RB 2020-2024 Indikator Sasaran Strategis Baseline 2022 Target 2023 Target 2024
Tabel 3.6. Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi No Kegiatan Utama Mandat RB General Nasional Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) Waktu (Mendesak) Skala prioritas (Total Skor) 1 Penyederhanaan Birokrasi(Penyederhanaan StrukturOrganisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile 10 1 10 21 2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN 10 5 8 23 3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional 10 8 9 27 4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang terintegrasi 10 4 9 23 5 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital 10 7 8 25 6 Pembangunan Zona Integritas di unit kerja 10 7 8 25 7 Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) 10 8 8 26 8 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 10 5 8 23 9 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi 10 7 8 25 10 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik 10 7 8 25 11 Pelaksanaan PembentukanPeraturan Perundangan-undangan 10 8 8 26 No Kegiatan Utama Mandat RB General Nasional Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) Waktu (Mendesak) Skala prioritas (Total Skor) 12 Pelaksanaan Arsip Digital 10 9 8 27 13 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral 10 8 8 26 14 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 10 5 8 23 15 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 10 6 8 24 16 Penataan Jabatan Fungsional 10 6 8 24 17 Penguatan Manajemen Talenta ASN 10 8 9 27 18 Pengelolaan Kine rja Pegawai ASN 10 7 8 25 19 Penguatan Sistem Merit 10 7 8 25 20 Pelaksanaan Core Values ASN 10 7 8 25 21 Pelaksanaan Pelayanan Prima 10 7 8 25 22 Pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai ASN 9 8 8 26 23 Pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien 9 4 8 22 24 Pelaksanaan transformasi digital manajemen ASN 9 5 8 23 Mengingat pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, maka seluruh kegiatan utama yang telah ditetapkan akan dilaksanakan seluruhnya kecuali kegiatan penyederhanaan birokrasi yang telah dilaksanakan 100%. 3.5.4. Target Kinerja Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Sasaran Strategis 1: Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel yang ditunjukan Tabel 3.7. Tabel 3.7. Sasaran Strategis 1 No Sasaran Kebijakan Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Baseline 2022 Target 2023 Target 2024 Koordi- Nator Pelak- sana S.1. Terimplementasikan nya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Birokrasi Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi 100% - - Biro Organisasi Seluruh Perang- kat Daerah S.2. Terimplementasikan nya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja dan fleksibilitas bekerja N/A Baik Baik Biro Organisasi BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah S.3. Terimplementasikan nya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional N/A Baik Baik Diskominfo s Seluruh Perang- kat Daerah No Sasaran Kebijakan Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Baseline 2022 Target 2023 Target 2024 Koordi- Nator Pelak- sana S.4. Terimplementasikan nya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi Indeks Perencanaan Pembangunan N/A Baik Baik Bappeda Seluruh Perang- kat Daerah Indeks SAKIP 78,95 80 80,5 Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat Daerah Seluruh Perang- kat Daerah S.5. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services) Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Digital N/A Baik Baik Biro Organisasi, Diskominfo s Seluruh Perang- kat Daerah S.6. Meningkatnya kualitas pengawasan Pembangun-an Zona Integritas di unit kerja Tingkat keberhasilan pembangunan ZI 25% 35% 50% Inspektorat Daerah, Biro Organisasi Seluruh Unit Kerja Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Tingkat maturitas SPIP Level 3 3,245 Level 3 3,3 Level 3 3,4 Inspektorat Daerah Seluruh Perang- kat Daerah Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 100% 100% 100% Inspektorat Daerah, Diskominfos Seluruh Perang- kat Daerah Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Survei Penilaian Integritas 78,82 79,5 80 Inspektorat Daerah Seluruh Perang- kat Daerah S.7. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Indeks Kualitas Kebijakan N/A Baik Baik Biro Hukum Seluruh Perang- kat Daerah Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan Indeks Reformasi Hukum N/A Baik Baik Biro Hukum Seluruh Perang- kat Daerah S.8. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip N/A Baik Baik Biro Umum dan Protokol, Diskominfo s Seluruh Perang- kat Daerah Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Nasional N/A 3,75 4 Diskominfo s Seluruh Perang- kat Daerah S.9. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indeks Tata Kelola Pengadaan Baik 86,90 Baik Sekali 90 Baik Sekali 92 Biro PBJEK Seluruh Perang- kat Daerah Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Opini BPK WTP WTP WTP Inspektorat Daerah, BPKAD Seluruh Perang- kat Daerah Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 100% 100% 100% Inspektorat Daerah Seluruh Perang- kat Daerah Beberapa baseline 2022 terisi N/A (not applicable) karena kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran belum melaksanakan evaluasi dan untuk target 2023-2024 berstatus minimal Baik. Perangkat Daerah sebagai koordinator setiap kegiatan utama merupakan anggota dari Tim Reformasi Birokrasi General Provinsi Bali. Sasaran Strategis 2: Budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional yang ditunjukan Tabel 3.8. Tabel 3.8. Sasaran Strategis 2 No Sasaran Kebijakan Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Baseline 2022 Target 2023 Target 2024 Koordi- nator Pelak- sana S.1. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional Penataan Jabatan Fungsional Tingkat implementasi transformasi jabatan fungsional 100% 100% 100% Biro Organisasi, BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah S.2. Terselenggara nya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien Penguatan Manajemen Talenta ASN Tingkat implementasi manajemen talenta N/A Baik Baik BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah S.3. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN Pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai ASN Tingkat implementasi peningkatan kapasitas pegawai ASN N/A Baik Baik BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah S.4. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien Pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan yang berlaku N/A Baik Baik BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah S.5. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN Pelaksanaan transformasi digital manajemen ASN Tingkat implementasi platform digital ekosistem manajemen ASN N/A Baik Baik BKPSDM, Diskominfos Seluruh Perang- kat Daerah S.6. Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tingkat implementasi pengelolaan kinerja pegawai ASN 100% 100% 100% BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah S.7. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem Merit 330 Sangat Baik 332 Sangat Baik 334 Sangat Baik BKPSDM Seluruh Perang- kat Daerah Pelaksanaan Core Values ASN Survei Indeks BerAKHLAK 63 65 70 Biro Organisasi Seluruh Perang- kat Daerah Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Indeks Pelayanan Publik 3,995 B 4,01 A- 4,20 A Biro Organisasi Seluruh Perang- kat Daerah Beberapa baseline 2022 terisi N/A (not applicable) karena kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran belum melaksanakan evaluasi dan untuk target 2023-2024 berstatus minimal Baik. Perangkat Daerah sebagai koordinator setiap kegiatan utama merupakan anggota dari Tim Reformasi Birokrasi General Provinsi Bali. 3.5.5. Target Kinerja Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik yang ditujukan Tabel 3.9. Tabel 3.9. Target Kinerja Tema Sasaran Tematik Indikator Baseline 2022 Target 2023 Target 2024 Kemiskinan Menurunnya angka kemiskinan Angka kemiskinan 4,53 3,75 (3,50-4) 4,07 Investasi Meningkatnya pertumbuhan investasi Realisasi Investasi 12,45T 12,95T 13T Digitalisasi Stunting Menurunnya angka prevalensi stunting Prevalensi Stunting 8,00 7,71 6,15 Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri Realisasi Penggunaan Produk Dalam negeri 73,32% 95% 96% Inflasi Menurunnya tingkat inflasi daerah Tingkat Inflasi Dps 6,44 Sgrj 4,63 3±1% 3±1% Berdasarkan data yang ada diatas, dari 5 Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi Bali memilih semua tema untuk dapat diimplementasikan dengan pertimbangan, sebagai berikut: - Tema dimaksud menjadi perhatian baik dalam prioritas pembangunan Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat. - Tema dimaksud perlu segera ditindaklanjuti dan tidak dapat diabaikan. - Tema dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 4.1. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Penetapan strategi pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan seluruh stakeholder dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan. Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal Pemerintah Provinsi Bali yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam Gambar 4.1. berikut: Gambar 4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Sumber: Kementerian PANRB Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali yaitu: 1) Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi; 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi; 4) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya. Tahap pertama, yaitu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi antara lain: 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Pemerintah Provinsi Bali; 2) Capaian Reformasi Birokrasi; 3) Tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi; 4) Strategi dan program Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik; serta 5) Manajemen/pengelolaan Reformasi Birokrasi. Kemudian untuk memastikan kebijakan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan, maka Pemerintah Provinsi Bali perlu menyelaraskan Road Map Reformasi Birokrasi dengan rencana jangka menengah Pemerintah Provinsi Bali dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan. Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Rencana aksi minimal berisi: 1) Rincian kegiatan; 2) Indikator output dari rincian kegiatan; 3) Target; 4) Waktu pelaksanaan; serta 5) Penanggung jawab. Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim Reformasi Birokrasi General perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk: 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi; 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3). Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi internal dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan. Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Reformasi Birokrasi General telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Birokrasi dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. 4.2. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Provinsi Bali dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis Reformasi Birokrasi Tematik dapat dilihat pada Gambar 4.2. Gambar 4.2. Kerangka Logis Reformasi Birokrasi Tematik Sumber: Kementerian PANRB Selanjutnya untuk percepatan terwujudnya hasil Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, maka diperlukan tahapan Reformasi Birokrasi Tematik Mikro yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam pedoman teknis turunan dari peraturan menteri ini. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:
Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
BAB V PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu level Pusat dan level Unit. 5.1. Tim Reformasi Birokrasi General Provinsi dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Program Reformasi Birokrasi di level Pusat (Provinsi) dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sektor program Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Instansi-instansi yang termasuk kedalam level Pusat terdiri dari Tim Reformasi Birokrasi General Provinsi dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi yang berperan sebagai koordinator sesuai urusannya yang memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang diampu. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan di Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Susunan Tim Reformasi Birokrasi General berdasarkan kegiatan utama yang sudah ditetapkan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi General sebagai berikut: INSTANSI KEDUDUKAN Sekretaris Daerah Provinsi Bali Ketua Inspektorat Daerah Anggota Bappeda Anggota BKPSDM Anggota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota Badan Riset dan Inovasi Daerah Anggota Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anggota Biro Organisasi Anggota Biro Hukum Anggota Biro Umum dan Protokol Anggota Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Anggota Susunan Tim Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut: INSTANSI KEDUDUKAN Sekretaris Daerah Provinsi Bali Ketua Penanggulangan Kemiskinan Bappeda Koordinator Peningkatan Investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Koordinator Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting Dinas PMD dan Dukcapil Koordinator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koordinator Pengendalian Inflasi Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Koordinator Setiap perangkat daerah yang merupakan leading sektor program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Provinsi Bali, Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditujukan Gambar 5.1. Gambar 5.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Sumber: Kementerian PANRB Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:
Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. 5.2. Tim Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level unit atau level Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif dalam perangkat daerah di Provinsi Bali. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing perangkat daerah. Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara bersama-sama. 5.3. Tim Independen Reformasi Birokrasi Tim Independen Reformasi Birokrasi Provinsi Bali berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Bali tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Independen bersal dari unsur Pentahelix yaitu Pemerintah, Akademisi, Media, Masyarakat dan Badan Usaha. Tim Independen Reformasi Birokrasi juga dapat melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mengukur keberhasilan proses Reformasi Birokrasi sehingga lebih profesionalisme. Dengan adanya Tim Independen Reformasi Birokrasi Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak untuk mempercepat pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi. 5.4. Rapat Koordinasi Pimpinan Puncak Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen pimpinan segala lini baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi minimal setahun sekali yang akan membahas isu-isu strategis terkait Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali sehingga nantinya akan memberikan sebuah solusi atau inisiatif strategi program Reformasi Birokrasi yang disepakati bersama oleh pimpinan puncak Reformasi Birokrasi. 5.5. Monitoring dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan pemerintah provinsi, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target- target yang telah ditentukan. Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:
Pertemuan rutin antar Tim Reformasi Birokrasi Provinsi dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
dan
Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari perangkat daerah/unit kerja sampai pada tingkat instansi (Pemerintah Provinsi), sebagai berikut:
Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
5.6. Pendanaan Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja. 5.7. Sinkronisasi Road Map dengan Rencana Strategis Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Pemerintah Provinsi Bali. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab di level Pusat dan level Unit. 5.8. Digitalisasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi Tidak bisa dihindari dan ditunda lagi, pengelolaan Reformasi Birokrasi harus melompat berbasis digital sehingga pengorganisasian Reformasu Birokrasi menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Dengan adanya digitalisasi pengelolaan Reformasi Birokrasi akan dihasilkan data-data Reformasi Birokrasi yang bisa diolah sehingga menghasilkan profil Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali. Pengelolaan Reformasi Birokrasi level Pusat telah dilakukan dengan dibangunnya aplikasi STRATA REBORN (Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi Terintegrasi). Dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi level Pusat telah dilakukan dengan dibangunnya aplikasi SIMONEV REFORM (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi). BAB VI PENUTUP Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan Visi Indonesia Maju. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)