DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN BAB IV PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5.Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang selanjutnya disingkat rumah sakit adalah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
7.Pegawai rumah sakit adalah pegawai Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang bertugas menangani pelayanan teknis operasional maupun pelayanan administrasi meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Non PNS (Kontrak) dan Dokter Tamu.
8.Pelayanan teknis operasional adalah penanganan asuhan pasien yang dilakukan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan profesional lainnya.
9.Pelayanan administrasi adalah pelayanan dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis operasional yang dilaksanakan oleh Direksi, Manajemen dan petugas lainnya.
10.Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh para petugas pelayanan teknis operasional maupun pelayanan administrasi yang merupakan pegawai rumah sakit.
11.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pemberian jasa pelayanan yaitu untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien di rumah sakit.
(2)Tujuan pemberian jasa pelayanan yaitu untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai rumah sakit.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

(1)Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD rumah sakit meliputi imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.besaran jasa pelayanan dari JKN ditetapkan dalam kisaran 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas rumah sakit;
2. b.besaran jasa pelayanan diluar JKN sesuai dengan besaran jasa yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit;
3. c.besaran jasa pelayanan dari Farmasi ditetapkan paling banyak 8% (delapan persen) dari penjualan; dan
4. d.besaran jasa dari kacamata (optic) ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari penjualan.

BAB IV

PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

(1)Jasa pelayanan diberikan kepada pegawai rumah sakit yang terdiri dari :
1. a.jasa pelayanan langsung; dan
2. b.jasa pelayanan tidak langsung.
(2)Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat_(1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
1. a.jabatan;
2. b.masa kerja;
3. c.tingkat kompetensi; dan
4. d.kinerja.
(3)Besaran persentase pembagian jasa pelayanan pada BLUD rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur berdasarkan hasil Keputusan Rapat Tim Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
(4)Pembagian jasa pelayanan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2018 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 30

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014