DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2023

Nomor: 59
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Jenis,Susunan dan Bentuk Naskah Dinas,Pembuatan naskah Dinas,Pengamanan Naskah Dinas,Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas,Pembinaan dan Pengawasan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 144); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali.
4.Gubernur adalah Gubernur Bali.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
6.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Bali.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
9.Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bali.
11.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
12.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan.
14.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali.
15.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bali.
16.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
17.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
18.Naskah Dinas yang Diselenggarakan Secara Elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas;
b.pembuatan Naskah Dinas;
c.pengamanan Naskah Dinas;
d.pejabat penandatangan Naskah Dinas;
e.pengendalian Naskah Dinas; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 4

Jenis Naskah Dinas terdiri dari:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi; dan
c.Naskah Dinas khusus.

Pasal 5

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a.Naskah Dinas pengaturan;
b.Naskah Dinas penetapan; dan
c.Naskah Dinas penugasan.

Pasal 6

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a.Perda;
b.Pergub; dan
c.Peraturan DPRD.

Pasal 7

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a.Keputusan Gubernur;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
1. a.surat perintah;
2. b.surat tugas; dan
3. c.surat perjalanan dinas.
(2)Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
(3)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan dokumen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020