DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, arsip dan prensip, penyelenggaraan tata naskah dinas, naskah dinas, kewenangan penandatanganan, paraf, penulisan nama, penandatanganan, dan penggunaan tinta, stempel/cap dinas, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, benut dan susunan naskah dinas, perubahan, pencabutan dan pembatalan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); jdih.baliprov.go.id Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
7.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
8.Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
10.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
11.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan.
13.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, Format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan Naskah Dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
14.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
15.Format adalah Naskah Dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan stempel/cap.
16.Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau Perangkat Daerah.
17.Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas. jdih.baliprov.go.id
18.Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
19.Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.
20.Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan Kewenangan pada jabatannya.
21.Kepala Sekolah adalah pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
22.Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
23.Surat Biasa adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
24.Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
25.Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
26.Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
27.Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
28.Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
29.Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
30.Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. jdih.baliprov.go.id
31.Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
32.Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
33.Surat Panggilan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seseorang pegawai untuk menghadap.
34.Nota Dinas adalah Naskah Dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
35.Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah Naskah Dinas untuk menyampaikan konsep Naskah Dinas kepada atasan.
36.Lembar Disposisi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
37.Telaahan Staf adalah Naskah Dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
38.Pengumuman adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
39.Laporan adalah Naskah Dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
40.Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
41.Surat Pengantar adalah Naskah Dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
42.Radiogram adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
43.Lembaran Daerah adalah Naskah Dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
44.Berita Daerah adalah Naskah Dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
45.Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
46.Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
47.Memo adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
48.Daftar hadir adalah Naskah Dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. jdih.baliprov.go.id
49.Piagam adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
50.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
51.Sertifikat adalah Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
52.Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu Naskah Dinas.
53.Pencabutan adalah mencabut Naskah Dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau Naskah Dinas yang baru ditetapkan.
54.Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur bertujuan ini untuk memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.asas dan prinsip;
b.penyelenggaraan Tata Naskah Dinas;
c.Naskah Dinas;
d.Kewenangan penandatanganan;
e.paraf, penulisan nama, penandatanganan dan penggunaan tinta;
f.stempel;
g.Kop Naskah Dinas;
h.papan nama;
i.bentuk dan susunan Naskah Dinas;
j.Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan. jdih.baliprov.go.id

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan pada asas :

a.efisiensi dan efektif;
b.pembakuan;
c.akuntabilitas;
d.keterkaitan;
e.kecepatan dan ketepatan; dan
f.keamanan.

Pasal 6

(1)Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
(2)Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
(3)Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, Format, prosedur, Kewenangan, keabsahan, dan dokumentasi.
(4)Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dalam satu kesatuan sistem.
(5)Asas kecepatan dan ketetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran.
(6)Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang aman secara fisik dan substansi.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.ketelitian; jdih.baliprov.go.id
b.kejelasan;
c.singkat dan padat; dan
d.logis dan meyakinkan.

Pasal 8

(1)Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilaksanakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
(2)Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
(3)Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(4)Prinsip logis dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilaksanakan secara runtut, logis, dan meyakinkan, serta struktur kalimat yang lengkap dan efektif.

BAB III

PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi:
1. a.Tata Naskah Dinas non elektronik; dan
2. b.Tata Naskah Dinas elektronik.
(2)Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.pengelolaan surat masuk;
2. b.pengelolaan surat keluar;
3. c.pengamanan Naskah Dinas;
4. d.kecepatan proses;
5. e.penggunaan kertas surat;
6. f.pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
7. g.penetapan warna dan kualitas kertas.
(3)Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. jdih.baliprov.go.id

Pasal 10

(1)Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diselenggarakan sebagai berikut :
1. a.Perangkat Daerah penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan :
  1. 1.diagendakan dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan kepada unit pengelola;
  2. 2.unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  3. 3.surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
2. b.salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada instansi terkait; dan
3. c.alur surat-menyurat dilaksanakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan menyusun Petunjuk teknis pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2023