DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2022

Nomor: 62
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAB III PERHITUNGAN DAN VARIABEL DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur kepada Bupati/Walikota di daerah masing- masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
6.Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Bali.
7.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karateristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8.Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

BAB II

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

(1)Penggunaan DBH-CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan, meliputi:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan lingkungan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan dibidang Cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena Cukai ilegal.
(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Provinsi.
(3)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH-CHT.
(5)Sekretariat atau koordinator pengelola penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1)Gubernur menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH-CHT untuk program/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program/ kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III

PERHITUNGAN DAN VARIABEL DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

(1)Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima dihitung sesuai karakteristik daerah berdasarkan data:
1. a.realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya; dan
2. b.rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
(2)Gubernur menghitung pembagian DBH-CHT untuk Kabupaten/Kota berdasarkan informasi alokasi DBH-CHT setiap Provinsi penghasil pada portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
1. a.30% (tiga puluh persen), untuk Provinsi penghasil;
2. b.40% (empat puluh persen), untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh persen), dibagi untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah di Provinsi penghasil.
(3)Alokasi DBH-CHT untuk Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan variable:
1. a.penerimaan Cukai;
2. b.produksi tembakau;
3. c.persentase penyerapan DBH-CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
4. d.ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH-CHT tahun anggaran sebelumnya.
(4)Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Besaran penganggaran penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi DBH-CHT berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 11 Nopember 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 11 Nopember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 63 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DBH-CHT TAHUN ANGGARAN 2023 1 PROVINSI BALI Rp1.485.613.000,00 2 KABUPATEN BADUNG Rp564.542.000,00 3 KABUPATEN BANGLI Rp205.435.000,00 4 KABUPATEN BULELENG Rp553.762.000,00 5 KABUPATEN GIANYAR Rp444.037.000,00 6 KABUPATEN JEMBRANA Rp365.593.000,00 7 KABUPATEN KARANGASEM Rp242.034.000,00 8 KABUPATEN KLUNGKUNG Rp185.702.000,00 9 KABUPATEN TABANAN Rp204.846.000,00 10 KOTA DENPASAR Rp700.476.000,00 JUMLAH Rp4.952.040.000,00 (EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala BPKAD

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Pasal 3

PERHITUNGAN DAN VARIABEL DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 78 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Pasal 3

PERHITUNGAN DAN VARIABEL DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 78 Tahun 2022