DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 73 Tahun 2022

Nomor: 73
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN TATA KERJA BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 26 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN

3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 8. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
10.Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
11.Rumah Sakit Jiwa, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah rumah sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
12.Kepala Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala Rumah Sakit Mata Bali Mandara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa.
13.Wakil Direktur adalah pejabat struktural yang berada di bawah Direktur yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
14.Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
15.Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
16.Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
17.Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
18.Kelompok Staf Medik, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam Jabatan Fungsional.
19.Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit.
20.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
21.Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan Rumah Sakit.
22.Standar Prosedur Operasional, yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
23.Instalasi Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.
24.Pendidikan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Diklit adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
25.Sarana dan Prasarana, yang selanjutnya disebut Sarpras adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit.
26.Central Sterilisation Supply Department, yang selanjutnya disingkat CSSD merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan sterilisasi peralatan kesehatan untuk pengendalian infeksi di Rumah Sakit.
27.Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pembentukan, kedudukan, dan hubungan tata kerja;
b.susunan organisasi;
c.tugas, fungsi, dan rincian tugas;
d.eselonisasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk Rumah Sakit yang merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSBM Kelas B; dan
2. b.Rumah Sakit Khusus terdiri dari:
  1. 1.RS Mata Kelas A; dan
  2. 2.RSJ Kelas A.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan di Provinsi melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

Pasal 4

(1)Rumah Sakit sebagai organisasi yang bersifat khusus, memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinasi dengan Dinas.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi.
(3)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memiliki susunan organisasi dan struktur organisasi yang mengikuti klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
(3)Struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi.

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bidang;
d.Bagian;
e.SPI;
f.Komite;
g.KSM;
h.Instalasi;
i.Unit; dan
j.kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada RSBM, merupakan pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala RSBM.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada RSBM, terdiri dari:
1. a.Wakil Direktur Pelayanan;
2. b.Wakil Direktur Penunjang; dan
3. c.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, membawahi:
1. a.Bidang Pelayanan Medik; dan
2. b.Bidang Pelayanan Keperawatan.
(2)Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, membawahi:
1. a.Bidang Penunjang Medik; dan
2. b.Bidang Penunjang Non Medik.
(3)Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, membawahi:
1. a.Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
2. b.Bagian Keuangan; dan
3. c.Bagian Administrasi Umum.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
(5)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 9

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada RS Mata, merupakan pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala RS Mata.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada RS Mata, terdiri dari:
1. a.Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
2. b.Wakil Direktur Pelayanan Penunjang dan Diklit; dan
3. c.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, membawahi:
1. a.Bidang Pelayanan Medik; dan
2. b.Bidang Pelayanan Keperawatan.
(2)Wakil Direktur Pelayanan Penunjang dan Diklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, membawahi:
1. a.Bidang Pelayanan Penunjang; dan
2. b.Bidang Diklit dan Sarpras.
(3)Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, membawahi:
1. a.Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
2. b.Bagian Keuangan; dan
3. c.Bagian Administrasi Umum.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
(5)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 73 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025