DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE1/PK/2024 dan 900.1.15.1/16208/Keuda tanggal 8 Oktober 2024, maka terhadap Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1133);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS termasuk Pegawai/Petugas dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi seperti diantaranya TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12.Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipil negara.
14.Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung dan pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya, meliputi antara lain staf khusus, penasehat khusus, tenaga ahli, tim asistensi dan tim kerja pada Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar dan profesional di bidang tertentu yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan keterkaitan maksud perjalanan dinas.
15.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara termasuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
17.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar wilayah Negara
18.Perjalanan Dinas Biasa adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan Provinsi baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan lain di luar Provinsi dan dari kedudukan Perwakilan Pemerintah Provinsi ke provinsi lain.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
20.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
21.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23.Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
24.Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.
25.Kepala Badan Penghubung adalah Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi.
26.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
27.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
28.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29.Uang Kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, sesuai peruntukannya.
30.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
31.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
32.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
33.Tempat Kedudukan Lanjutan adalah tempat tujuan pada perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas yang belum kembali ke tempat kedudukan pada hari terakhir perjalanan dinas dan pada hari yang sama atau satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan tempat tujuan yang berbeda.
34.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35.Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah standar harga satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.
36.Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan penyuluh agama, penyuluh pertanian dan lainnya.
37.Penugasan Tertentu adalah penugasan yang dilaksanakan guna mengakomodir kegiatan reses DPRD, penyebarluasan Perda DPRD, memenuhi undangan/jadwal, dan guna mengatasi keadaan darurat.
38.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
39.Penanggung Jawab adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kewenangan menentukan tim pemeriksaan dan bertanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan.
40.Wakil Penanggung Jawab adalah Inspektur Pembantu yang memiliki tugas membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.
41.Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan adalah Tim yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melakukan supervise dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pada Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
42.Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Tim Pemantauan dalam melaksanakan Tugas Pengawasan/Pemeriksaan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan pejabat berwenang.
43.Objek Pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan kategori masing-masing PD berdasarkan tingkat risiko kerja dalam peta risiko dan kendali mutu pengawasan dengan melihat parameter/indicator pada PD bersangkutan.
44.Objek Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah seluruh entitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan serta entitas pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan.
45.Laporan Hasil Pengawasan melalui audit/review serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut, yang selanjutnya disingkat LHP/R/E dan LHPE adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Tim Pemeriksa dan Tim Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pelaksana SPD yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kepulauan Bangka Belitung;
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas dalam negeri; dan;
2. b.Perjalanan Dinas luar negeri
(3)Pelaksana perjalanan Dinas terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.pimpinan DPRD dan anggota DPRD
3. c.pimpinan dan anggota Lembaga atau Institusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
4. d.pegawai ASN;
5. e.Pegawai Tidak Tetap; dan
6. f.Pihak lain
(4)Perjalanan Dinas di Lingkungan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam rangka:
1. a.Kegiatan Operasional Pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
2. b.Pelayanan, Pendampingan dan Koordinasi Badan Penghubung Provinsi.

BAB II

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
c.Transparansi dan akuntabilitas pemberi perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas

Pasal 4

(1)Jenis Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Biasa; dan
2. b.Perjalanan Dinas Tetap.
(3)Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelompokkan menjadi:
1. a.perjalanan dinas luar kota lintas Provinsi;
2. b.perjalanan dinas luar kota dalam satu Provinsi;
3. c.perjalanan dinas dalam kota dalam satu kabupaten/kota; dan
4. d.perjalanan dinas kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

Pasal 5

(1)Perjalanan dinas luar kota lintas Provinsi, untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari kalender, kecuali untuk penugasan tertentu.
(2)Perjalanan dinas luar kota lintas Provinsi, untuk keperluan konsultasi ke Kementerian diberikan paling lama 3 (tiga) hari kalender dan maksimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, kecuali perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pendamping Sekretariat DPRD yang disesuaikan dengan Tata Tertib DPRD.
(3)Perjalanan dinas luar kota dalam satu Provinsi berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk tujuan ke Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari kalender, sedangkan ke Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari kalender, kecuali untuk penugasan tertentu; dan
2. b.untuk tujuan ke Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kalender, kecuali untuk penugasan tertentu.
(4)Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
(5)Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan pendamping paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/ perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(3)Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
(4)Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD adalah sebagai berikut:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. b.Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD untuk ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. c.bagi Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. d.bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala PD masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
5. e.bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
6. f.bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
7. g.bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah, untuk ST perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah ST ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir masing- masing unit kerja dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
8. h.bagi Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
9. i.bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
10. j.bagi Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada Cabang Dinas, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
11. k.bagi Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
12. l.bagi Perwira Tinggi TNI/POLRI dan Pejabat lainnya yang setara ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sesuai dengan format dalam Lampiran IX;
13. m.bagi Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara, Tamtama TNI/POLRI atau petugas/pegawai yang setara dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah, untuk ST perjalanan dinas luar kota (dalam satu provinsi) ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sedangkan untuk perjalanan dinas luar kota (lintas provinsi) ST ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir masing-masing unit kerja dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sesuai dengan format dalam Lampiran VII; atau
14. n.bagi Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara, Tamtama TNI/POLRI atau petugas/pegawai yang setara dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sesuai dengan format dalam Lampiran IX.
(5)Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sampai dengan huruf n berhalangan, maka penandatanganan ST dapat dilakukan oleh pejabat yang mewakili.

Pasal 7

(1)Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengajukan SPPD kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.
(2)Pejabat yang berwenang mengesahkan SPPD adalah sebagai berikut:
1. a.Untuk pengesahan SPPD Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
2. b.Untuk pengesahan SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
3. c.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
4. d.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
5. e.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
6. f.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
7. g.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
8. h.Untuk pengesahan SPPD Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini;
9. i.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini;
10. j.Untuk pengesahan SPPD Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Cabang Dinas ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini;
11. k.Untuk pengesahan SPPD Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:

a.penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
b.tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
c.mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
d.kunjungan persahabatan;
e.pendidikan dan pelatihan;
f.studi banding;
g.seminar;
h.lokakarya;
i.konferensi;
j.pertemuan Internasional;
k.penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
l.narasumber/pembicara

Pasal 10

Tata cara administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:

a.Gubernur mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1. 1.Nama dan Jabatan;
2. 2.NIP bagi PNS;
3. 3.Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
4. 4.Kota/negara yang dituju;
5. 5.Manfaat;
6. 6.Waktu pelaksanaan; dan
7. 7.Sumber pembiayaan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2022