DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
c.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri Dan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 3
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4.Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang- undangan.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Menteri membentuk JDIH Kementerian Dalam Negeri.
(2)Gubernur membentuk JDIH Provinsi.
(3)Bupati/walikota membentuk JDIH Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(2)Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
(3)Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 4
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Tap MPR;
2. b.Undang-Undang Republik Indonesia;
3. c.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. f.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
7. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri;
8. h.Peraturan Daerah Provinsi;
9. i.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
10. j.Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota;
11. k.Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota.
12. l.Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; dan
13. m.Informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. c.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
4. d.MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
5. e.Klarifikasi peraturan daerah;
6. f.Rancangan produk hukum;
7. g.Artikel hukum;
8. h.Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
9. i.MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kapuapaten/Kota; dan/atau
10. j.Rancangan peraturan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 5

Pasal 6

(1)Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
1. a.Sistem katalog;
2. b.Sistem mandiri/stand alone; dan
3. c.Sistem internet/website.
(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(4)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website:
1. a.jdih.setjen.kemendagri.go.id dan kemendagri.go.id di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. b.jdih Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
3. c.jdih kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online.
(4)Pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 6

Pasal 8

(1)Pemerintah provinsi melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing kedalam website JDIH Provinsi.
(2)Website jdih.setjen.kemendagri.go.id secara terintegrasi/link dengan Website JDIH Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 9

(1)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH masing- masing.
(2)Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 10

(1)Pengelola JDIH kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan kepala daerah kabupaten/kota, dan peraturan DPRD kabupaten/kota kepada Pengelola JDIH provinsi masing-masing dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
(2)Pengelola JDIH provinsi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah provinsi, dan peraturan DPRD provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
c.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri Dan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 3
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4.Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang- undangan.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Menteri membentuk JDIH Kementerian Dalam Negeri.
(2)Gubernur membentuk JDIH Provinsi.
(3)Bupati/walikota membentuk JDIH Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(2)Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
(3)Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 4
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Tap MPR;
2. b.Undang-Undang Republik Indonesia;
3. c.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. f.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
7. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri;
8. h.Peraturan Daerah Provinsi;
9. i.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
10. j.Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota;
11. k.Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota.
12. l.Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; dan
13. m.Informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. c.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
4. d.MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
5. e.Klarifikasi peraturan daerah;
6. f.Rancangan produk hukum;
7. g.Artikel hukum;
8. h.Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
9. i.MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kapuapaten/Kota; dan/atau
10. j.Rancangan peraturan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 5

Pasal 6

(1)Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
1. a.Sistem katalog;
2. b.Sistem mandiri/stand alone; dan
3. c.Sistem internet/website.
(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(4)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website:
1. a.jdih.setjen.kemendagri.go.id dan kemendagri.go.id di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. b.jdih Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
3. c.jdih kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online.
(4)Pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.33 6

Pasal 8

(1)Pemerintah provinsi melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing kedalam website JDIH Provinsi.
(2)Website jdih.setjen.kemendagri.go.id secara terintegrasi/link dengan Website JDIH Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 9

(1)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH masing- masing.
(2)Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 10

(1)Pengelola JDIH kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan kepala daerah kabupaten/kota, dan peraturan DPRD kabupaten/kota kepada Pengelola JDIH provinsi masing-masing dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
(2)Pengelola JDIH provinsi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah provinsi, dan peraturan DPRD provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004

Peraturan turunan (4)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004

Peraturan turunan (4)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2025