DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perjalanan dinas luar daerah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan biaya sewa kendaraan dan Khusus perjalanan dinas luar daerah yang mengikutsertakan masyarakat/pihak ketiga untuk kepentingan Program dan Kegiatan Pemerintah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 ten tang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); http://jdih.bengkuluprov.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Menetapkan

Menetapkan 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam peraturaniniyangdimaksuddengan: 1.ProvinsiadalahProvinsiBengkulu. 2.PemerintahProvinsiadalahPemerintahProvinsi Bengkulu. 3.GubernuradalahGubernurBengkulu. 4.Wakil GubernuradalahWakilGubernurBengkulu 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnya disingkatDPRDadalahPimpinandanAnggotaDPRD ProvinsiBengkulu.
6.PejabatNegaraadalahGubernurdanWakil Gubernur. 7.AparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkatASN adalahprofesibagiAparaturSipilNegarapada PemerintahProvinsiBengkulu. 8.CalonAparaturSipilNegarayang selanjutnyadisingkat CalonASNadalahCalonAparaturSipilNegaradi lingkunganPemerintahProvinsiBengkulu. 9.NonAparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkat NonASNadalahorang pribadiselainPejabatNegara, PimpinandanAnggotaDPRDdanAparaturSipilNegara diLingkunganPemerintahProvinsiBengkuluseperti Pegawai TidakTetapdan/atausebutanlainnyayang diangkatsebelum atausesudahUndang-UndangNomor 5 Tahun2014tentangAparaturSipilNegara diundangkandanditetapkandenganKeputusan Gubernur,yang ditugaskanolehpejabatyang berwenang melakukanperjalanandin asun tukkepentingan PemerintahProvinsiBengkulu.
10.SuratPerintahTugasyang selanjutnyadisingkatSPT adalahsuratperintahyang dikeluarkanolehpejabat yang berwenang kepadapejabatdaerah,ASN,CalonASN danNonASN. 11.Pejabat yang berwenangadalahKepalaPD/UnitKerjadi lingkunganPemerintahProvinsiBengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id 12.PerjalananDinasadalahperjalanandalamrangka untuk kepentingandinasyangdilakukanolehPejabatNegara, PimpinandanAnggotaDPRD,ASN,CalonASNdanNon ASNsesuaidenganperaturanPerundang-undanganyang berlaku. 13.BiayaPerjalananDinas adalahbiayayang diberikan kepadaPejabatNegara,PimpinandanAnggotaDPRD, ASN,CalonASNdanNonASNyang melakukan perjalanandinas. 14.Lumpsum adalah uangyang dibayarkansekaligus kepadaPejabatNegara,PimpinandanAnggotaDPRD, ASN,CalonASNdanNonASNyangakanmelaksanakan perjalanandinas, baikdalamdaerah,luardaerah maupunluarnegeri,dan tidakmerupakanbiaya riil(at cost). 15.BiayaRiil(AtCost)adalahuangyangdibayarkan berdasarkanbesaranbiayasesuaikebutuhannyata.
16.PerjalananDinasDalamDaerah adalahperjalanandinas yangdilakukandidalamwilayahProvinsiBengkulu kecualiuntukBadanPenghubungPerjalananDinas DalamDaerahadalahPerjalananDinasdalamWilayah DKIJakarta. 17.PerjalananDinasLuarDaerah adalahperjalanandinas yang dilakukankeluardaerahProvinsiBengkuludalam wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiakecuali untukBadanPenghubungPerjalananDinasLuarDaerah adalahPerjalananDinaskeLuarWilayahDKI.Jakarta.
18.PerjalananDinasLuarNegeriadalahkegiatan perjalanan/kunjungankerjakenegarayang memiliki hubungandiplomatikyang dilakukanolehGubernurdan WakilGubernur,Pimpinan danAnggotaDPRD danASN Pemerintah ProvinsiBengkulu. 19.SuratPermohonanIzinPerjalananDinasLuarNegeri, yang selanjutnyadisebutsuratpermohonan,adalah suratpermohonanizinperjalanandinasluar negeribagi GubernurdanWakil Gubernur, Pimpinan danAnggota http://jdih.bengkuluprov.go.id DPRDdanASNPemerintahProvinsiBengkulu. 20.Exitpermitadalahtandapengesahanberupacap resrru untukmeninggalkansuatuNegarayangtercantum dalampaspordinas. 21.Visaadalahdokumenpemberianizinmasukke suatu Negaradalamsatuperiodewaktudan tujuantertentu yangdikeluarkanolehKedutaanNegarabersangkutan. 22.UangHarian adalahbagiandaribiayaperjalanandinas yangdibayarkansecaralumpsum terdiridariuang makan,uangsakudanuangtransportasilokal. 23.SuratPerintahPerjalananDinasselanjutnyadisingkat SPPDadalahsuratperintahuntukmelaksanakan PerjalananDinasyangditandatanganiolehPejabatyang berwenang,sebagaiakibatdikeluarkannyaSurat PerintahTugas.

Pasal 2

(1)PerjalananDinasterdiriatas: a.perjalanandinasluardaerah;
1. b.perjalanandinasdalam daerah;dan c.perjalanandinasluarnegeri.
(2)Tingkatperjalanandinasdigolongkan atas: GolonganAGubernur,Wakil Gubernur,Pimpinan DPRD GolonganB GolonganC GolonganD GolonganE GolonganF GolonganG PejabatPimpinanTinggiMadyadan AnggotaDPRD. PejabatPimpinanTinggi Pratama PejabatAdministrator PejabatPengawas/Pelaksana GolonganIV. PelaksanaGolonganIII. PelaksanaGolonganIIdanI.
(3)TingkatPerjalananDinasbagi NonASN disetarakan http://jdih.bengkuluprov.go.id dengan tingkatperjalanandinasbagipelaksana GolonganIIdanI
(4)TingkatPerjalanandinasbagiPejabat/ASNyang ditunjuksebagaipelaksanatugasdapatdisamakan dengan tingkatperjalanandinaspejabatstruktural definitifyangditugaskankepadanya.
(5)TingkatPerjalanandinasbagiisteripejabatnegara untukuang hariandanpenginapandisetarakan dengangolonganCsertatransportasidisetarakan dengangolonganA. BABIII BIAYAPERJALANANDINASLUARDAERAH Pasal 3 BiayaperjalanandinasluardaerahBagiGubernurdan WakilGubernur,PimpinandanAnggotaDPRD,ASN,Calon ASNdanNonASNterdiridari: a.uang harian; b.biayapenginapan; c.biayatransportasi;dan d.uang representasi.

Pasal 4

(1)Uang hariansebagaimanadimaksudpadaPasal 3huruf ameliputiuang makan,uangsaku,dan uangtransport lokal.
(2)Pembayaran uanghariansebagaimanadimaksud pada ayat(1)mengacupadajumlah hariyangtercantum dalamSuratPerintahTugas.
(3)Uang harianperjalanandinasluardaerahdalam rangka mengikuti BimbinganTeknisyang diselenggarakan dengan paketmeeting fullboard/fulday/halfday,hanya dibayarkan uang saku, yang besarannyamengikuti klausul PendidikandanPelatihanPemerintah atau LembagaResmi selamapelaksanaanBimbinganTeknis.
(4)Perjalanan dinasluardaerahdalam http://jdih.bengkuluprov.go.id menghadiriundangankegiatan, dibayarkanuangharian 1(satu)haripadasaatkedatangandan1(satu)hari padasaatkepulangandiluarjumlahharipelaksaan kegiatan.
(5)Pembayaran uanghariansebagaimanadimaksudpada ayat(3)harusdibebankanpadamataanggarandalam satukegiatanyangsama.

Pasal 5

(l)Dalam halpelaksanaperjalanandinas tidak menggunakanfasilitas hotelatau tempatpenginapan lainnyadiberikanbiayapenginapansebesar30%dari tarifhotel dikotatempattujuandandibayarkansecara lumpsum.

(2)Apabilapelaksanaanperjalanandinaslebihdari1(satu) orangdanmenginappadasatukamarhotel, diberikan biayapenginapansesuaidengankebutuhanbiayanyata (atcost)dengantetapmemperhatikanBatas tertinggidari penggabunganbiayapenginapanyang melaksanakan perjalanandinas.

Pasal 6

(1)Biaya transportasisebagaimanadimaksudpadaPasal3 hurufcterdiridari: a.transportasi daridan kebandara;dan b.transportasiPesawatUdara/KeretaApi/Bus.
(2)Biayatransportasi perjalanandinasluardaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbterdiridari: a.GubernurdanWakilGubernur,PimpinanDPRD, PejabatPimpinanTinggiMadya,danAnggotaDPRD menggunakankelasbisnis untukpesawatudara, kelasVIP/kelasIAuntukKapalLaut,kelaseksekutif untukkereta api/Bus. b.PejabatPimpinanTinggi Pratama,Pejabat Administrator, PejabatPengawas, danPelaksana menggunakan kelasekonomiuntuk pesawat udara dan kapal laut,kelas bisnis untuk kereta api/bus. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 7 Uangrepresentasisebagaimanadimaksud dalamPasal3 hurufd diberikankepadaGubemur,WakilGubemur, PimpinanclanAnggotaDPRDsertaPejabatPimpinanTinggi, selamamelakukanperjalanandinas.

Pasal 8

(1)PerjalanandinasluardaerahbagiGubernurdanWakil Gubernur, PimpinanDPRD,PejabatPimpinanTinggi MadyadanPejabatPengelolaKeuanganDaerahdapat diberikanbiayasewakendaraandalam haltidak tersediakendaraandinasuntukkeperluan tugaske tempattujuan.
(2)Perjalanandinasluardaerahdenganmenggunakan kendaraandinasdiberikanbiayaBahanBakarMinyak (BBM)sesuaipengeluaranriil(atcost).

Pasal 9

Khususperjalanandinasluardaerahyang mengikutsertakanmasyarakat/pihakketigauntuk kepentinganProgramdanKegiatanPemerintah,maka uang hariandanpenginapanditetapkanolehPA/KPAsesuai dengantingkatpendidikan/kepatutan/tugasyang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Biayaperjalanandinassebagaimanadimaksuddalam Pasal 3huruf adanhurufd danPasal6ayat(1)huruf a diberikansecaralumpsum.
(2)Biayaperjalanandinassebagaimanadimaksuddalam Pasal 3hurufb danPasal6ayat(1)hurufb diberikan sesuaidengankebutuhanbiaya nyata(atcost).
(3)BesaranbiayaperjalanandinasluardaerahBagi GubernurdanWakilGubernur,PimpinandanAnggota DPRD,AparaturSipil Negara, CalonASN danNonASN berpedomanpadastandarsatuan biayayang ditetapkan. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABIV BIAYAPERJALANANDINASDALAMDAERAH PROVINS! Pasal 11 BiayaperjalanandinasdalamdaerahProvinsibagi GubernurdanWakilGubernur, PimpinandanAnggota DPRD,ASN,CalonASNdanNonASN, terdiridari: a.uangharian; b.biayapenginapan; c.biayatransportasi;dan d.uang representasi Pasal 12 {1) Uangharianse bagaimanadimaksudpadaPasal11 huruf ameliputiuangmakan,uangsakudanuangtransport lokal. {2)Pembayaranuanghariansebagaimanadimaksudpada ayat(1) mengacupadajumlahhariyangtercantum dalamSuratPerintahTogas.

Pasal 13

{1) Dalamhalpelaksanaanperjalanandinastidak menggunakanfasilitas hotel atau tempatpenginapan lainnyadiberikanbiayapenginapansebesar30%dari tarifhotel dikotatempattujuandandibayarkansecara lumpsumsesuaidenganstandarsatuanbiayayang ditetapkan. {2)Apabilapelaksanaanperjalanandinaslebihdari1{satu) orang danmenginappadasatukamarhotel, diberikan biayapenginapansesuaidengankebutuhanbiayanyata (atcost)dengan tetap memperhatikanBatas tertinggidari penggabunganbiayapenginapan yang melaksanakan perjalanandinas

(3)PerjalananDinasyang dilakukandiKotaBengkuludan KabupatenBengkuluTengahtidak menggunakan fasilitas hotel. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 14 Perjalanandinasdalamdaerahdenganmenggunakan kendaraandinasdiberikanbiayaBahanBakarMinyak (BBM)sesuaipengeluaranriil.

Pasal 15

Uang representasisebagaimanadimaksud dalamPasal11 hurufddiberikankepadaGubernur,WakilGubernur, PimpinandanAnggotaDPRD sertaPejabatPimpinanTinggi, selamamelakukanperjalanandinas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967