DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Desember 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang perjalanan dinas bagi gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut : http://jdih.bengkuluprov.go.id

1.Ketentuan Ayat (2) pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Perjalanan Dinas terdiri atas :
1. a.Perjalanan dinas luar daerah;
2. b.Perjalanan dinas dalam daerah; dan
3. c.Perjalanan dinas luar negeri.
(2)Tingkat perjalanan dinas digolongkan atas : Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD Golongan D : Pejabat Administrator Golongan E : Pejabat Pengawas/Pelaksana Golongan IV Golongan F : Pelaksana Golongan III Golongan G : Pelaksana Golongan II dan I
(3)Tingkat Perjalanan Dinas bagi Non ASN disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas bagi pelaksana Golongan II dan I.
(4)Tingkat perjalanan dinas bagi Pejabat/ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat disamakan dengan tingkat perjalanan dinas pejabat struktural definitif yang ditugaskan kepadanya.
(5)Tingkat perjalanan dinas bagi isteri pejabat negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan C serta transportasi disetarakan dengan golongan A.

2.Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari :
1. a.Transportasi dari dan ke bandara;dan
2. b.Transportasi moda udara/darat/laut.
(2)Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan http://jdih.bengkuluprov.go.id Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan kelas bisnis untuk pesawat udara, kelas VIP/kelas IA untuk Kapal Laut, kelas eksekutif untuk kereta api/bus.
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Anggota DPRD, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat udara dan kapal laut, kelas bisnis untuk kereta api/bus.
(3)Khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).

3.Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai beikut :

Pasal 10

(1)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d diberikan secara lumpsum.
(2)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya riil (at cost).
(3)Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.
(4)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas yang telah ditentukan dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel. http://jdih.bengkuluprov.go.id

4.Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) Ayat, yakni Ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf d diberikan secara lumpsum.
(2)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (at cost).
(3)Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya.
(4)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 11 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas yang telah ditentukan dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan memperhatikan prinsi efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

5.Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah serta ditambah 1 (satu) Ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN, terdiri dari :
1. a.uang harian;
2. b.Biaya transportasi; dan
3. c.Uang representasi.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi uang transport lokal, penginapan, uang makan dan uang saku diberikan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri untuk golongan E,F dan G disetarakan dengan golongan D.
(4)Ketentuan mengenai uang representasi dan uang transportasi perjalanan dinas dalam negeri berlaku secara mutatis mutandis bagi perjalanan dinas luar negeri,.
(5)Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian/Lembaga.

6.Ketentuan Ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas kepada :
1. a.Gubernur bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
2. b.Ketua DPRD bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
3. c.Sekretaris Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
4. d.Kepala PD/ Kepala Unit Kerja bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN.
(2)Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib ditandatangani seluruh pelaksana perjalanan dinas dan disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan.
(3)Gubernur/ Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
(4)Pelaporan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.Ketentuan huruf g Ayat (1) Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) Ayat, Yakni Ayat (5) dan Ayat (6), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 28

(1)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilampiri dokumen:
1. a.Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas/ pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas/ pihak penyelenggara kegiatan dalam hal menghadiri undangan;
3. c.bukti Tiket pesawat/ boarding elektronik/ kapal laut/ kereta/ bus, bukti biaya masuk/ retribusi/ airport tax bandar udara/ pelabuhan/ stasiun kereta/ terminal bus pergi pulang dan/ atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
4. d.bukti Pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/ atau uang representasi yang diketahui oleh PA/ KPA;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak;
6. f.bukti Pembayaran Hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
7. g.Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sesuai tata naskah dinas yang berlaku.
(2)Dalam hal bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf e dan huruf f tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/ pencurian/ kondisi tertentu lainnya sehingga bukti-bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Format daftar pengeluaran rill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel dan tempat penginapan lainnya, maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan pertanggungjawaban tidak menggunakan fasilitas hotel dan penginapan lainnya.
(5)Berkaitan dengan ketentuan pada Ayat (1), dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
1. a.Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas/ pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas/ pihak penyelenggara kegiatan dalam hal menghadiri undangan;
3. c.Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
5. e.Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;dan
6. f.Menyertakan dokumen pengeluaran rill yang sah seperti Boarding pass/bukti transportasi lainnya dan bukti penginapan untuk akuntabilitas perjalanan dinas.
(6)Format kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. http://jdih.bengkuluprov.go.id - IO-

8.Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu . Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2023 GUBERNUR BENGKULU, tt,i. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tangga1 20 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, tt,i. ISNAN FAJRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 29 dengan aslinya }}RO HUKUM \\ M.H Aa Tk'. I 6925 200502 1 005 dhttp://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN I PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA, DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUC,AS PE.RJALANAN DINAS DAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS NOMOR.................... Yang bertanda tangan di bawah ini IVama NIP

(1)
(2)
(3)
(4)Jabatan Instansi Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas llama: Nama (5) NIP Jabatl
(6)
(7)Instansi (8) Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu
(9)Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hmi ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ..................................(10) Yang Membuat Pernyataan .................................(11) http://jdih.bengkuluprov.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)( 10)
(11)Diisi nama atasan pelaksana perjalanan dinas; Diisi NIP Pejabat atasan pelaksana perjalanan dinas; Diisi jabatan atasan pelaksana perjalanan dinas; Diisi nana PD/Unit Kerja atasan pelaksana perjalanan dinas; Diisi nama Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi NIP Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi jabatan Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi nana PD/ Unit Kerja Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi alasan pembatalan pelaksana perjalanan dinas; Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan;dan Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana perjalanan dinas http://jdih.bengkuluprov.go.id SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS NOMOR. . . . . . . Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Jabatan Instansi
(1)
(2)
(3)
(4)Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor.....tanggal. ......, dan biaya SPPD Nomor. ......tanggal atas llama : Nana NIP Jabatan Instansi
(5)
(6)
(7)
(8)Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor. . . . . . . Tanggal. . . . . . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa. ......(9)........dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp......(10) .........., sehingga dibebankan pada DPA/ Nomor :..........Tanggal. . . .... ...PD. . . . . . ...(11).. . ... . . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah. Yang Membuat Pernyataan ...............................(12) .............................(13) http://jdih.bengkuluprov.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PE.RNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)Diisi llama PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas; Diisi NIP PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas; Diisi Jabatan PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas; Diisi Nama PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas; Diisi nama Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi NIP Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi jabatan Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi llama PD/Unit Kerja Pelaksana Perjalanan Dinas; Diisi transport yang digunakan; Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ re/und sebagian atau seluruhnya; Diisi nomor DIPA, tangga1, dan nama PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas; Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan;dan Diisi tanda tangan dan llama jelas PA/ KPA PD /Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas,
(11)
(12)
(13)GUBERNUR BENGKULU, tt,i. H. ROHIDIN MERSYAH dengan aslinya .0 HUKUM rAN, S.H., M.H \b \ + -e mnMk. IA NI}:-q9't-50825 200502 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN II PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUnERNUR BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA, DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU FORMAT DAFIAR PENGELUARAN RILL DAFFAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan dibawah ini: Narn a NIP Jabatan Berdasarkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Nomor......tanggal....... Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila di kemudian hui terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya, untuk dipergunakan sebagaim ana mestinya. Mengetahui/Menyetujui .....tanggal, bulan,tahun PA/KPA Pelaksana SPPD, Nama Jelas NIP Nama Jelas NIP. http://jdih.bengkuluprov.go.id +bP ah @'$ \a B PBMBRINTAH PROVINSI BENGKULU SEKRBTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jl. Asahan No, 1 Telepon (0736) 21947 Fax : (0736) 25588 http://setwan.bengkuluprov. go.id; e-mail: humas@setwan.bengkuluprov.go.id BENGKULU PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH PROVINSI BBNGKULU Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Tempat, tanggal lahir NIK Jabatan Alamat Dengan ini menyatakan : 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor .............. tangga1 .................... dalam rangka melaksanakan kegiatan dari tanggal ......... s.d. ............... Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (bma) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku . . . .ke 2) 3) Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnyaa secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan huI(um yang berlaku. ............., .................. 20.. Pelaksana Perjalanan Dinas, http://jdih.bengkuluprov.go.id PEMERINTAH PROVINSI BBNGKULU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jl. Asahan No. 1 Telepon (0736) 21947 Fax : (0736) 25588 http://setwan.bengkuluprov. go. id; e-mail: humas@setwan.bengkuluprov.go.id BENGKULU W’ Tahun Anggaran No. Kuitansi : KUITANSI Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Sebesar Rp.................... Terbilang Rupiah Untuk Pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan rincian : 1. 2. 3. 4. 5. Uang harian Rp Rp Rp Rp Rp Biaya transportasi Biaya penginapan Uang representasi perjalanan dinas Biaya taksi 20.. Penerima ttd Menyetujui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Anggaran, Rngeluaran Pembantu ttd NIP NIP GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH M.H bina Tk. I 825 200502 1 005 A http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…