DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 112 Tahun 2014

Nomor: 112
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tanah Desa; Pelepasan Tanah Desa untuk Kepentingan Umum; PEngawasan dan Pembinaan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan Tanah Desa perlu memperhatikan pengakuan atas hak asal usul sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Desa atau Kelurahan selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’
3.Pemerintahan Desa adaah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa;
6.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Pranatagama kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono;
9.Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam;
10.Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
11.Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12.Tanah bengkok/lungguh adalah bagian Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13.Tanah pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14.Hak Anggaduh adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada Desa;
15.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
16.Kekancingan adalah surat keputusan pemberian hak atas tanah dari kasultanan dan/atau Kadipaten kepada masyarakat atau lembaga tertentu;
17.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
18.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah;
19.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1)Tanah Desa yang berasal dari hak anggadhuh merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten;
(2)Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 3

Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a.tanah kas desa;
b.bengkok/lungguh;dan
c.pengarem-arem.

BAB II

TANAH DESA

Pasal 4

(1)Tanah Desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem.
(2)Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan :

a.digarap sendiri :
1. 1.tidak berubah fungsi; atau
2. 2.berubah fungsi.
b.disewakan; dan
c.bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
(2)Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan:

a.identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;
b.untuk perorangan melampirkan fotokopi bukti diri;
c.untuk badan usaha swasta melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah dilegalisir;
d.proposal yang memuat :
1. 1.maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
2. 2.bentuk pemanfaatan;
3. 3.data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
4. 4.letak Tanah Kas Desa, yang meliputi: a) pedukuhan; b) desa; c) kecamatan; dan d) kabupaten;
5. 5.jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa;
6. 6.Keputusan Kepala Desa;
7. 7.persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;dan
8. 8.rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

Pasal 8

(1)Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun.
(3)Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling sedikit memuat:
1. a.subjek dalam perjanjian;
2. b.obyek perjanjian;
3. c.ruang lingkup;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.sanksi;
7. g.besaran sewa;
8. h.penyelesaian perselisihan;
9. i.keadaan memaksa (force majeure);
10. j.pengakhiran perjanjian; dan
11. k.peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

(1)Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dibangun dengan bangun-bangunan oleh pihak penyewa.
(2)Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
1. a.mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
2. b.menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
3. c.dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

Pasal 10

(1)Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa 20 (dua puluh) tahun, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Desa beserta bangun-bangunan dan tanaman yang ada diatasnya kepada Pemerintah Desa.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berita acara serah terima.
(3)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangun-bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bangun-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi.
(4)Dalam hal perjanjian sewa diperpanjang, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 112 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TANAH DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TANAH DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2016