DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Penyelenggaraan Pelayanan, Pengaduan dan Pelaporan, Pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menyelenggarakan layanan satu atap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3,10, dan11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-P2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis / lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.
2.Sistem Pelayanan adalah keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan, selama penempatan maupun purna penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/ lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
4.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.
6.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berisi informasi ada tidaknya catatan kejahatan seseorang.
7.Paspor adalah surat perjalanan Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
8.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
9.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah Kartu Identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.
10.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
11.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yogyakarta kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12.Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disingkat SPR adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi untuk melakukan rekruitmen calon TKI.
13.Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SiskoTKLN adalah sistem pendataan bagi calon TKI yang berangkat ke luar negeri yang terintegrasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk kepentingan pendataan dan perlindungan TKI.
14.Surat Keterangan Pindah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau pindah ke luar negeri.
15.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
16.Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut BP3TKI Yogyakarta adalah instansi vertikal dibawah BNP2TKI yang bertugas untuk memberikan layanan yang mudah dan cepat dalam penempatan dan perlindungan TKI di Daerah Istimewa Yogyakarta.
17.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LTSA-P2TKI adalah :

a.meningkatkan kualitas pelayanan bagi Calon TKI/TKI dan pihak yang terkait dengan layanan Calon TKI / TKI; dan
b.memberikan kemudahan akses yang lebih luas kepada Calon TKI / TKI dan pihak terkait untuk memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 3

(1)LTSA-P2TKI beralamat di Jalan Sambisari Nomor 311 A, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman.
(2)Penyelenggaraan LTSA-P2TKI melibatkan instansi yang meliputi :
1. a.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
2. b.Dinas Kesehatan DIY;
3. c.Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
4. d.BP3TKI Yogyakarta;
5. e.Kepolisian Daerah DIY;
6. f.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY;
7. g.Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
8. h.Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta; dan
9. i.Konsorsium Asuransi TKI Jasindo, Astindo dan Mitra TKI.
(3)Masing-masing instansi atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahan yang ditunjuk sebagai personil pelaksana di LTSA-P2TKI.

Pasal 4

(1)Jenis Layanan LTSA-P2TKI meliputi :
1. a.Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKIS;
2. b.SIP;
3. c.SPR;
4. d.Verifikasi dokumen kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan dengan SiskoTKLN;
5. e.Verifikasi dokumen penerbitan Paspor;
6. f.Penerbitan SKCK untuk negara penempatan tertentu (Taiwan,Korea, Jepang);
7. g.Pengaduan kasus TKI (Crisis Center);
8. h.Pengesahan Perjanjian Kerja;
9. i.Pelayanan Asuransi antara lain : 1) Program Asuransi; 2) Klaim Asuransi; 3) Penerbitan Kartu Peserta Asuransi (KPA),
10. j.PAP kepada CTKI;
11. k.KTKLN sebagai bukti Calon TKI legal/resmi;
12. l.Informasi Lowongan Kerja (Job Info);
13. m.Pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan dan biaya asuransi TKI;
14. n.Penerbitan buku tabungan TKI; dan
15. o.SKPLN.
(2)Penyelenggaraan jenis pelayanan LTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tugas instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut :

a.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas menerbitkan rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS, penerbitan SPR, dan Pengesahan Perjanjian Kerja;
b.Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas menerbitkan rekomendasi pendirian sarana kesehatan TKI di DIY dan pembinaan sarana kesehatan TKI di DIY;
c.Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY mempunyai tugas memverifikasi dokumen kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan dengan SiskoTKLN;
d.BP3TKI Yogyakarta mempunyai tugas mengelola job info, penerbitan SIP, pelaksanaan PAP, Penerbitan E-KTKLN, dan pelayanan pengaduan kasus TKI (Crisis Center);
e.Kepolisian Daerah DIY mempunyai tugas untuk menerbitkan SKCK untuk negara penempatan tertentu (Taiwan, Korea, Jepang);
f.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY mempunyai tugas pembinaan di Bidang Keimigrasian;
g.Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mempunyai tugas memverifikasi dokumen penerbitan paspor, wawancara dengan pemohon paspor dan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
h.Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta bertugas menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan penerimaan pembayaran biaya asuransi serta edukasi perbankan kepada Calon TKI; dan
i.Konsorsium Asuransi TKI Jasindo, Astindo dan Mitra TKI bertugas menerbitkan Polis Asuransi, Kartu Peserta Asuransi (KPA) dan menyelesaikan klaim santunan asuransi.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyelenggaraan LTSA-P2TKI, Gubernur dapat membentuk Tim LTSA-P2TKI.
(2)Susunan Tim LTSA-P2TKI terdiri dari :
1. a.Pembina;
2. b.Koordinator Umum;
3. c.Koordinator Harian;
4. d.Sekretaris; dan
5. e.Anggota yang terdiri dari personil atau aparat yang diusulkan oleh pimpinan instansi fungsional atau lembaga terkait.
(3)Rincian susunan personil dan tugas Tim LTSA-P2TKI ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGADUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Dalam hal pelayanan LTSA-P2TKI tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di tingkat Provinsi.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Tim LTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkembangan, penyelenggaraan layanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan LTSA-P2TKI secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(2)Standar Operasional Prosedur Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

(1)Pembinaan atas penyelenggaraan LTSA-P2TKI dilakukan secara berjenjang oleh Gubernur bersama-sama instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai dengan kebutuhan layanan yang dilaksanakan melalui :
1. a.koordinasi secara berkala;
2. b.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
3. c.perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan LTSA-P2TKI.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2017 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd RANI SJAMSINARSI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 7 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A. SOP ALUR LAYANAN UMUM LTSA-P2TKI Dasar Hukum Kualifikasi

1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
3.UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
5.Permenakertrans Nomor 22/2014 tentang Pel
6.aksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
7.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
1.Minimal Pendidikan S1
2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan, pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1.SOP Kadis
2.SOP Sekretaris dan
3.SOP Kepala Bidang
1.Lembar kerja / DPA
2.ATK
3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Bisa terjadi dalam memberikan pelayanan tidak optimal atau lamban sehubungan sistem dan perencanaan kurang, begitu pula dalam penganggarannya. N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket User/pe ngguna TK KBRI Kemnaker RI/ BNP2TKI Disnake rtrans DIY Disnaker Kab./Kota Sarkes PPTKIS BP3TKI Kemenkum HAM Kons. Asura n si Persya ratan Waktu Output 1 Kesepakatan : User Dengan PPTKIS:  Pengadaan pekerja (recruitment & agreement)  Permintaan pekerja (job order) visa wakalah/surat permohonan (demand letter)  Draft perjanjian kerja Untuk menja di TKI telah diatur dalam UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penemp atan dan Perlin dungan Tenaga Kerja Indonesi a di Luar Negeri SIP berla ku selama 6 bulan Dapat Diper panjang 1 kali selama 3 bulan Dapat menem patkan/ member angkat kan TKI ke luar negeri dan terisi nya lowo ngan kerja di luar negeri 2 KBRI Meneliti dan Pengesahan :  Kesepakatan pengadaan pekerja (recruitment & agreement)  Permintaan pekerja (job order) visa wakalah/surat permohonan (demand letter)  Draft perjanjian kerja disetujui oleh KBRI 3 BNP2TKI menerbitan SIP (Surat Ijin Pengerahan) - Sejak 1 Oktober 2014 4 Disnakertrans DIY.  Rekomendasi ijin pendirian Kacab. PPTKIS  Penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR)  Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) 5 Disnaker Kab / Kota  Sosialisasi/penyuluhan bersama PPTKIS  Pendaftaran dan seleksi CTKI  Berita Acara lulus Seleksi dan Nominatif  Perjanjian penempatan  Pembayaran premi asuransi Pra penempatan 6 Sarkes  Pemeriksaan kesehatan dan psikologi 7 PPTKIS dan BP3TKI  Pelatihan  Asuransi  Penampungan 8 Imigrasi & Kementerian Hukum & HAM  Verifikasi Dokumen permohonan paspor  Penerbitan paspor 9 PPTKIS  Visa kerja dari perwakilan negara penempatan (calling visa) 10 BP3TKI  PAP  KTKLN 12 Keberangkatan TKI 13 TKI Tiba Di Negara Penempatan B. SOP REKOMENDASI PENERBITAN IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) Dasar Hukum Kualifikasi
1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
3.UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
5.Permenakertrans Nomor 22/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
6.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
1.Minimal Pendidikan S1/D3
2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan, pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1.SOP Kadis
2.SOP Kepala Bidang
3.SOP Kasi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja
1.ATK
2.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Bisa terjadi dalam memberikan pelayanan tidak optimal dan keterlambatan proses selanjutnya. N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Petugas pelayanan Kepala Seksi Kepala Bidang Kadis Persyaratan Waktu Output
1.Menerima permohonan rekomendasi teknis dari Kantor P2TSP (Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)
1.Surat permohonan
2.FC Surat Izin PPTKIS yang dilegalisir oleh Direktor Jenderal atau pejabat yang berwenang
3.Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan izin pembentukan kantor cabang PPTKIS
4.Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang dan Karyawan
5.Struktur Organisasi
6.FC bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor/daftar inventaris kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak dalam jangka waktu paling sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun Dapat selesai 7 hari bila persyara tan sudah lengkap terpenuh . Rekomend asi teknis izin pendirian kantor cabang PPTKIS
2.Memeriksa dan meneliti permohonan dan syarat-syarat pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
3.Menyusun konsep rekomendasi teknis pendirian kantor cabang PPTKIS
4.Meneliti, memeriksa hasil pengetikan. Jika sudah benar diberi paraf dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki
5.Melakukan verifikasi ke lokasi Kancab PPTKIS 8 Jika hasil verifikasi di lapangan baik dan memenuhi persyaratan, Kabid memberikan paraf atas surat rekomendasi dari Kasi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja
7.FC surat keterangan domisili kantor 9 Menandatangani rekomendasi teknis perizinan kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
8.Izin Gangguan (HO) kantor 10 Mengirimkan rekomendasi teknis ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP)
9.FC wajib lapor ketegakerjaan yang masih berlaku 11 Pengarsipan 10. Pas Foto warna Kepala Kantor Cabang ukuran 4x6 sebanyak 2 lbr
11.FC KTP Kepala Kantor Cabang C. SOP PENERBITAN SURAT IJIN PENGERAHAN (SIP) DI BP3TKI Dasar Hukum Kualifikasi
1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
4.Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
1.Minimal pendidikan S1/D III
2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1.SOP Kepala Balai
2.SOP Kepala Seksi
3.Petugas Pelayanan
1.Lembar kerja / DPA
2.ATK
3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1.Jika tidak segera terlayani berdampak PPTKIS tidak dapat merekrut CTKI. N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Staf Administrasi Verifikator Dokumen Kepala Seksi Kepala BP3TKI Persyaratan Waktu Output
1.Petugas PPTKIS mengambil nomor antrian di UPP dan menunggu panggilan sesuai antrian kemudian PPTKIS menyerahkan dokumen kepada petugas UPP
1.Surat permohonan dari Direktur Utama Kepala Cabang PPTKIS
2.Perjanjian Kerjasama Penempatan yang dilegalisir Perwakilan RI,
3.Job Order/Demand letter yang dilegalisir Perwakilan RI
4.Rancangan Perjanjian Kerja yang dilegalisir Perwakilan RI
5.Visa Wakalah Dapat selesai dalam 1 hari bila persyaratan sudah lengkap terpenuhi dan pejabat penandatan gan berada di tempat SIP
2.Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas
3.Petugas verifikasi memeriksa dokumen yg dsyaratkan apabila sesuai persyaratan maka petugasmelakukan entry data melalui SISKOTKLN serta memberikan cap sisa kuota, dan paraf dan menyerahkan ke kasi penempatan
6.Ranjangan Perjanjian Penempatan
4.Kasi Penyiapan penempatan mengoreksi ulang serta memebrikan Paraf dan diajukan kepada Kepala BP3TKI
5.Kepala BP3TKI menandatangani SIP dan diserahkan pada petugas verifikator, dan diteruskan ke petugas UPP. Apabila berhalangan penerbitan SIP ditunda
6.Petugas UPP membubuhkan cap pada SIP dan mencatat dlm agenda surat kemudian dokumen asli dan SIP yangtelah diterbitkan diserahkan pada PPTKIS
7.Penyerahan kepada PPTKIS D. SOP PENERBITAN SURAT PENGANTAR REKRUT ( SPR ) Dasar Hukum Kualifikasi
1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
4.Permenakertrans Nomor 22Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
1.Minimal pendidikan S1/D III
2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1.SOP Kepala Bidang
2.SOP Kepala Seksi
3.Petugas Pelayanan
1.ATK
2.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan perekrutan Calon TKI di Kabupaten/Kota dan habis masa berlakunya SIP ( 6 bulan) N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Staf Administ rasi Petugas pelayanan SPR Kepala Seksi Kepala Bidang Persyaratan Waktu Output
1.Dirut/Kacab PPTKIS mengajukan permohonan kepada Kadisnakertrans
1.Surat ijin Pengerahan (SIP) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
2.Surat permohonan dari Dirut PPTKIS Pusat
3.Surat permohonan dari Kepala Cabang PPTKIS
4.Foto copy SIUP PPTKIS pusat dan Dapat selesai 1 hari bila persyara tan sudah lengkap dan penandat angan ada di tempat. Terpenu hinya perekru tan CTKI di wilayah Kab./Kota
2.Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas
3.Membuat draft Surat Pengantar Rekrut (SPR)
4.Paraf Kepala Seksi Penempatan sebelum diajukan kepada Kepala Bidang dan Kadis untuk ditandatangani surat Ijin Operasional Kantor Cabang
5.Foto copy Job Order (Demand Letter)
6.Draf Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja
7.Perjanjian Kerja Sama Penempatan (Recruitment Agrement)
8.Laporan AN-05 (Laporan Penempatan TKI ke Luar Negeri) Tenaga Kerja yang telah ditempatkan
5.Penandatanganan Surat Pengantar Rekrut (SPR) oleh Kepala Disnakertrans DIY 6 Penomoran 7 Penyerahan SPR kepada PPTKIS E. SOP VERIFIKASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN SISKOTKLN Dasar Hukum Kualifikasi
1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
3.UU Nomor 24Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4.Pergub DIY Nomor 09/2015 tentang Penyelenggaraan Administerasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.
5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

i.Minimal pendidikan S1/D III ii. Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan . Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. 1.Petugas pelayanan administarsi kependudukan 1.Lembar kerja / DPA
2. 2.ATK 3 .Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pada perlindungan TKI di luar negeri dan tidak validnya data base kependudukan. N/A No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Petugas Adminduk Back Office Follow Up Kepala balai Kelengkapan Waktu Output
3. 1.Menerima berkas persyaratan dari CTKI/TKI/, bersamaan dengan pengurusan KTKLN - Dokumen KTP, KK yang bersangkutan - Dokumen pendukung Akte Kelahiran, Ijasah 15 menit - Diterimanya permohonan
4. 2.Verifikasi dan Validasi data - Dokumen kependudukan 10 menit - Terklasifikasikannya dokumen data kependudukan
5. 4.Verifikasi data kependudukan - Data dokumen kependudukan - Dokumen pendukung 5 menit - Terverifikasinya identitas Pemohon
6. 5.Evaluasi dan validasi data kependudukan dengan memeriksa berkas dan dokumen yang disyaratkan - Dokumen yang disyaratkan - Komputer - Server dan jaringan internet 5 menit - Tervalidasinya data kependudukan
7. 6.Proses alih media semua dokumen menjadi media digital menyimpan di dalam server alih media - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Data yang dipersyaratkan terinput di sistem pelayanan
8. 9.Melakukan upaya penyelesaian permasalahan sesuai SOP Advokasi dan Perlindungan Hukum - Dokumen yang disyaratkan 60 menit - Terselesaikannya permasalahan
9. 10.Melakuakan validasi data SIAK Kemendari RI - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Tervalidasinya data kependudukan 11 Entry Aplikasi SIAK - Komputer - Server - Internet 5 menit - Terinputnya data kependudukan pemohon - Berkas diserahkan kembali ke Petugas BP2TKI untuk diserahkan ke Pemohon (TKI)
10. 11.Melaporkan dan memonitoring hasil akhir kepada Deputi Perlindungan. Baik status pengaduan selesai proses atau diusulkan untuk dilimpahkan ke instansi lain di luar BNP2TKI melalui online sistem. - Komputer - Server - Internet 5 menit - Laporan
11. 12.Selesai F. SOP VERIFIKASI DOKUMEN PEMBUATAN PASPOR TKI Dasar Hukum Kualifikasi
12. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
13. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
14. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
15. 4.Permenakertrans Nomor 12/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
16. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
17. 1.Minimal pendidikan S1/D III
18. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
19. 1.SOP Kabid/Kasi
20. 2.SOP Pejabat Pengantar Kerja
21. 3.SOP Petugas Pelayanan
22. 4.SOP Unit Imigrasi
23. 1.Lembar kerja / DPA
24. 2.ATK
25. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
26. 1.Pemalsuan dokumen identitas jati diri calon TKI oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sulitnya ditelusuri ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Pemohon Petugas pelayanan Pejabat Pengantar Kerja Kab/Kota Kabid/Kasi Imigrasi Persyaratan Waktu Output Ket.
27. 1.PPTKIS mengajukan permohonan ke LTSA P2TKI
28. 1.Permohonan Paspor dilampiri : - Foto copy AK 1 - SKCK bila diperlukan sebagai salah satu syarat ada dalam Job Order Dapat selesai kurang lebih 30 menit bila persyaratan sudah terpenuhi/lengkap Terbitnya paspor sesuai identitas asal TKI
29. 2.Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas seperti ke Negara Korea, Taiwan dan Jepang.
30. 2.Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/kota
31. 3.Kartu Tanda Penduduk (KTP)
32. 4.Kartu Keluarga (KK)
33. 5.Akte Kelahiran
34. 3.Membuat surat rekomendasi pembuatan paspor TKI
35. 4.Penandatanganan surat rekomendasi pembuatan paspor TKI oleh Kabid/Kasi
36. 5.Penyerahan surat rekomendasi pembuatan paspor TKI kepada PPTKIS 6 Petugas IMIGRASI G. SOP SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN KELAKUAN (SKCK) Dasar Hukum Kualifikasi
37. 1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
38. 2.Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
39. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Polri.
40. 4.Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
41. 1.Kasi Yanmin / Wadir / Dirintelkam Polda D.I. Yogyakarta.
42. 2.Pamin I Si Yanmin Ditintelkam Polda D.I. Yogyakarta.
43. 3.Bamin Si Yanmin Ditintelkam Polda D.I. Yogyakarta.
44. 4.Kabidkum Polda D.I. Yogyakarta. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan SOP Pengambilan Rumus Sidik Jari 1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kapolri.
45. 2.Komputer dan printer.
46. 3.Alat tulis kantor.
47. 4.Tempat / ruangan. Peringatan Pencatatan & Pendataan
48. 1.Jika yang bersangkutan tidak dapat hadir secara langsung, maka dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,-
49. 2.Jika Kasi Yanmin / Dirintelkam tidak dapat melakukan pengesahan dokumen SKCK, maka pengesahan dilakukan oleh Wadir.
50. 1.Pamin I Si Yanmin Ditintelkam Polda D.I. Yogyakarta.
51. 2.Bamin Si Yanmin Ditintelkam Polda D.I. Yogyakarta. NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU PEMOHON BAMIN PAMIN I KASI YANMIN / WADIR / DIRINTELKAM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT CEK LIST SESUAI TIDAK SESUAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
52. 1.- Penyerahkan berkas permohonan SKCK. - Rekomendasi dari Polres setempat. - Foto kopi KTP. - Foto kopi Akte / ijazah. - Foto kopi KK. - Foto kopi Paspor. - Rumus sidik jari. - Foto berwarna latar merah ukuran 4x6 (4 lembar). 1 menit - Berkas tersusun.
53. 2.- Menerima berkas permohonan SKCK serta memberikan daftar pertanyaan dan Kartu Tik untuk diisi pemohon. - Rekomendasi dari Polres setempat. - Foto kopi KTP. - Foto kopi Akte / ijazah. - Foto kopi KK. - Foto kopi Paspor. - Rumus sidik jari. - Foto berwarna latar merah ukuran 4x6 (4 lembar). 1 menit - Berkas tersusun.
54. 3.- Bamin menyerahkan berkas permohon kepada Pamin I untuk diverifikasi, selanjutnya diagendakan dan dikembalikan kepada Bamin untuk diproses. - Buku register / agenda dan alat tulis 3 menit - Diagen- dakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55. 4.- Pencetakan dokumen SKCK, kemudian pengecekan data diri pemohon. Apabila sesuai diserahkan kembali kepada petugas untuk diajukan kepada Kasi Yanmin / Wadir / Dirintelkam. - Komputer dan printer serta ATK 5 menit - Lembar SKCK (belum sah)
56. 5.- Kasi Yanmin / Wadir / Dirintelkam melaksanakan pengecekan dokumen SKCK yang akan disahkan, selanjutnya disahkan. - Berkas permohonan dan dokumen SKCK 2 menit - Lembar SKCK (belum sah)
57. 6.- Bamin menerima dokumen SKCK, selanjutnya diserahkan kepada pemohon. - Dokumen SKCK 1 menit - Lembar SKCK (sudah sah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
58. 7.- Pemohon membayar Rp. 10.000,00 (sesuai PP Nomor 50 Tahun 2010) dan mendapatkan dokumen SKCK, selanjutnya mengisi kuesioner. - Dokumen SKCK - Lembar kuesioner 2 menit - Lembar SKCK (sudah sah) - Data kepuasan pemohon terhadap pelayanan SKCK H. SOP PENANGANAN TKI BERMASALAH / CRISIS CENTER Dasar Hukum Kualifikasi
59. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
60. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
61. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
62. 4.Permenakertrans Nomor 12/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
63. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
64. 1.Minimal pendidikan S1/D III
65. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
66. 1.SOP Kepala Bidang
67. 2.SOP Kepala Seksi
68. 3.Petugas pelayanan Crisis Center
69. 1.Lembar kerja / DPA
70. 2.ATK
71. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
72. 1.Jika TKI bermasalah/deportasi tidak segera ditangani mereka akan terlantar dan berdampak buruk dalam kehidupan( bantuankemanusiaan). N/A No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Petugas Crisis Center Back Office Follow Up Kepala balai Kelengkapan Waktu Output
73. 1.Menerima pengaduan dari CTKI/TKI/TKI Purna, pengguna keluarga, kuasa hukum, atau pihak terkait melalui tatap muka, sms, fax, e-mail, surat dan telepon - Dokumen jati diri pelapor - Dokumen CTKI/TKI/Paripurna - Surat kuasa apabila diajukan oleh kuasa hokum 15 menit - Diterimanya pengaduan
74. 2.Klasifikasi permasalahan ( pra / masa / purna penempatan ) - Dokumen penempatan 10 menit - Terklasifikasikannya permasalahan
75. 3.Mendata pengaduan yang diterima kedalam sistem pelayanan pengaduan - Jaringan internet - Dokumen penempatan - Komputer - Server 10 menit - Terdatanya pengaduan di sistem pelayanan pengaduan
76. 4.Verifikasi identitas pelapor - Data pelapor - Dokumen pendukung 5 menit - Terverifikasinya identitas pelapor
77. 5.Evaluasi dan validasi pengaduan dengan memeriksa berkas dan dokumen yang disyaratkan - Dokumen yang disyaratkan - Komputer - Server dan jaringan internet 5 menit - Tervalidasinya pengaduan
78. 6.Proses alih media semua dokumen menjadi media digital menyimpan di dalam server alih media - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Data yang dipersyaratkan terinput di sistem pelayanan
79. 7.Menerima eskalasi pengaduan yang sudah diklarifikasi untuk proses penyelesaian - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Telah diterimanya eskalasi pengaduan yang sah diklarifikasi
80. 8.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyelesaian - Telepon - Data printout permasalahan 15 menit - Terbentuknya koordinasi yang baik dalam penyelesaian permasalahan
81. 9.Melakukan upaya penyelesaian permasalahan sesuai SOP Advokasi dan Perlindungan Hukum - Dokumen yang disyaratkan 60 menit - Terselesaikannya permasalahan
82. 10.Melakukan update status dalam sistem pelayanan pengaduan - Komputer - Server - Internet 5 menit - Status permasalahan selalu terupdate -
83. 11.Melaporkan dan memonitoring hasil akhir kepada Deputi Perlindungan. Baik status pengaduan selesai proses atau diusulkan untuk dilimpahkan ke instansi lain di luar BNP2TKI melalui online sistem. - Komputer - Server - Internet 5 menit - Laporan
84. 12.Selesai I. SOP PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA TKI Dasar Hukum Kualifikasi
85. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
86. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
87. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
88. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
89. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
90. 1.Minimal pendidikan S1/D III
91. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan perizinan dan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
92. 1.SOP Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan
93. 2.SOP Kasi Ketenagakerjaan
94. 3.Jafung Pengawas Ketenagakerjaan
95. 1.Lembar kerja
96. 2.ATK
97. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Akan terjadi keterlambatan pemberangkatan TKI ke luar negeri dan tidak mendapatkan KTKLN sehingga TKI tidak terdata idetitasnya. N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Staf Administrasi Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan Persyaratan Waktu Output
98. 1.PPTKIS mengajukan permohonan ke koordinator LTSA P2TKI
99. 1.Surat permohonan dari Dirut/kepala cabang PPTKIS
100. 2.Surat pernyataan penandatangan PK dari masing-masing CTKI dibuat oleh pimpinan PPTKIS bermaterai 6000
101. 3.Bukti CTKI pernah mengikuti PAP
102. 4.Demand letter (job order)
103. 5.Penandatanganan PK oleh CTKI dihadapan pegawai pengawas Ketenagakerjaan Kab/Kota dan untuk pengesahan di PELAYANAN TERPADU SATU ATAP harus membawa yang asli sebagai pembanding. 1 (satu) hari bila persyaratan sudah terpenuhi lengkap Terlayaninya pengesahan PK untuk pembuatan KTKLN
104. 2.Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas
105. 3.Penandatanganan pengesahan PK oleh Pejabat Pengawas
106. 4.Penyerahan berkas PK kepada PPTKIS J. SOP PROGRAM ASURANSI TKI Dasar Hukum Kualifikasi
107. 1.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
108. 2.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
109. 3.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
110. 4.Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI
111. 5.Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.
112. 1.Minimal S1/D3
113. 2.Mengetahui dan memahami program asuransi untuk TKI Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
114. 1.SOP. Kacab. Asuransi
115. 2.SOP. Petugas Pelayanan
116. 1.Lembar
117. 2.ATK
118. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Apabila tidak di asuransikan,jika terjadi sesuatu hal, kecelakaan kerja, PHK, bahkan sampai meninggal dunia, TKI tidak akan mendapat perlindungan/ klaim asuransi N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Pemohon Staf Administrasi Petugas Entri Data Dirut/ Kacab Asuransi Persyaratan Waktu Output Ket.
119. 1.PPTKIS/TKI mengajukan permohonan ke pimpinan asuransi Setiap CTKI/TKI diwajibkan mengikuti program asuransi TKI luar negeri melalui PPTKIS dengan masa pertanggungan selama 2 (dua) tahun terdiri dari masa :
a.Pra sebesar Rp. 50.000,-
b.Penempatan Rp. 300.000,-
c.Purna : Rp. 50.000,- TKI Mandiri / Re entry TKI Cuti asuransinya - 1 tahun : Rp. 170.000,- - 2 Tahun : Rp. 290.000,- Jika TKI sudah medical chek up kesehatan 1 s/d 2 jam sudah selesai Terlindunginya TKI bekerja di luar negeri dan keluarganya.2. Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas
1. 3.Petugas asuransi : - Entri data CTKI/TKI - Cetak KPA - Cetak kuwitansi
2. 4.Penanda tanganan/Pengesahan
3. 5.Penyerahan KPA/Kuitansi kepada PPTKIS/TKI Selanjutnya dibawa ke Petugas BP3TKI untuk proses KTKLN K. SOP KLAIM ASURANSI TKI LUAR NEGERI Dasar Hukum Kualifikasi
4. 1.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
5. 2.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
6. 3.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
7. 4.Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI
8. 5.Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.
9. 1.Minimal S1/D3
10. 2.Mengetahui prosedur klaim asuransi TKI luar negeri Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
11. 1.Kacab. Asuransi
12. 2.Petugas Pelayanan
13. 1.Lembar kerja / DPA
14. 2.ATK
15. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
16. 1.Apabila tidak di asuransikan, jika terjadi sesuatu hal, kecelakaan kerja, PHK, bahkan sampai meninggal dunia, TKI tidak akan mendapat perlindungan/ klaim asuransi N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Staf Administrasi Petugas Entri Data Dirut/ Kacab Asuransi Persyaratan Waktu Output
17. 1.PPTKIS/TKI mengajukan permohonan ke pimpinan asuransi A. KLAIM ASURANSI TKI PRA PENEMPATAN
18. 1.Meninggal dunia
a.Kartu Peserta Asuransi (asli)
b.Surat keterangan kematian dari rumah sakit
1. 2.Sakit
a.Kartu Peserta Asuransi (asli)
1. 1.Dapat diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungjawabkan dan apabila pengajuan klaim melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka hak Terealisasi pembayaran klaim asuransi TKI luar negeri
2. 2.Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas
3. 3.Petugas asuransi : - Entri data CTKI/TKI - Cetak KPA - Cetak kuwitansi
b.Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas
1. 3.Kecelakaan yang mengakibatkan cacat
a.Kartu Peserta Asuransi (asli)
b.Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas 4.Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI
a.Kartu Peserta Asuransi (asli)
b.Surat keterangan dari kepala Dinas Kabupaten/kota setempat
c.Perjanjian Penempatan
1. 5.Tindakan kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual
a.Kartu Peserta Asuransi (asli)
b.Surat visum dari dokter rumah sakit
c.Rincian biaya pengobatan dan menuntut klaim dinyatakan gugur
1. 2.Konsorsium wajib membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim terpenuhi kepada CTKI/TKI atau ahli waris
2. 4.Penanda tanganan/Pengesahan
3. 5.Penyerahan KPA/Kuitansi kepada PPTKIS/TKI Selanjutnya dibawa ke Petugas BP3TKI untuk proses KTKLN perawatan dari rumah sakit B. KLAIM ASURANSI TKI MASA PENEMPATAN
4. 1.Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Perjanjian kerja
c.Perjanjian penempatan
1. 2.Meninggal dunia
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan kematian dari rumah sakit
c.Surat keterangan dari perwakilan R.I setempat
1. 3.Sakit
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari rumah sakit dan atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di indonesia
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit
1. 4.Kecelakaan yang mengakibatkan cacat
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari rumah sakit dan atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit
1. 5.Pemutusan Hubungan kerja (PHK) secara perorangan maupun secara massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Perjanjian kerja
c.Surat keterangan perwakilan RI di Negara penempatan.
1. 6.Menghadapi masalah hukum
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Perjanjian kerja
c.Surat keterangan dari perwakilan
1. 7.Upah tidak dibayar
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Perjanjian kerja
1. 8.Pemulangan TKI bermasalah
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari perwakilan R.I di Negara penempatan
1. 9.Tindakan kekerasan fisik, psikis dan/ atau seksual
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari perwakilan R.I di Negara penempatan
1. 10.Hilangnya akal budi
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Medical report atau visum dari rumah sakit Negara penempatan
1. 11.TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari perwakilan R.I di Negara penempatan. C. KLAIM ASURANSI TKI PURNA PENEMPATAN
1. 1.Meninggal dunia
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan kematian dari rumah sakit
c.Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
1. 2.Sakit
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas
1. 3.Kecelakaan yang mengakibatkan cacat
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.
1. 4.Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat keterangan dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan
1. 5.Tindakan kekerasan fisik, psikis dan/ atau seksual
a.Kartu peserta asuransi (KPA)
b.Surat Visum dari dokter rumah sakit
c.Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit L. SOP PENERBITAN KARTU PESERTA ASURANSI (KPA) Dasar Hukum Kualifikasi
1. 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13)
2. 2.Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
3. 3.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
4. 4.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
5. 5.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI Astindo
6. 6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI Astindo
7. 1.Minimal pendidikan SMU/DIII
8. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system produksi dan klaim konsorsium Astindo, Ketentuan dan Peraturan Pemerintah terkait Asuransi TKI Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
i.Polis Induk Konsorsium Asuransi TKI ii. Mekanisme Non Tunai BNP2TKI
1. 1.Dokumen Pendaftaran Asuransi
2. 2.ATK
3. 3.Komputer dan internet Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak:
4. 3.Terkendala proses online SiskoTKLN N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon (CTKI/PPTKIS Staf Administrasi Persyaratan Waktu Output
5. 1.TKI/PPTKIS melakukan pengisian Daftar Peserta Asuransi (DPA) sesuai data TKI dalam paspor/SiskoTKLN atau sesuai dengan Form ID Billing Dokumen Daftar Peserta Asuransi, Form ID Billing 2 menit Terlayaninya pengesahan PK untuk pembuatan KTKLN
6. 2.TKI/PPTKIS melakukan pembayaran pada bank rekanan sesuai jenis premi yang dibeli atau sesuai nominal dalam Form ID Billing Slip setoran bank, form ID Billing 5 menit
7. 3.TKI/PPTKIS mengajukan permohonan pembuatan Kepesertaan dalam Konsorsium Astindo Dokumen Daftar Peserta Asuransi, Form ID Billing, Bukti Bayar Bank 1 menit
8. 4.Verifikasi Dokumen Dokumen Daftar Peserta Asuransi, Form ID Billing, Bukti Bayar Bank 2 menit
9. 5.Proses input kepesertaan dalam system Konsorsium Astindo yang telah terintegrasi SiskoTKLN (Automatiz Online System) Dokumen yang disyaratkan, computer, server dan jaringan internet 3 menit
10. 6.Proses Penerbitan Invoice Premi, Kartu Peserta Asuransi (KPA) dan Polis Asuransi Konsorsium Astindo Server, Komputer dan printer, jaringan internet 2 menit
11. 7.Proses penyerahan dokumen Kepesertaan pada TKI/PPTKIS 1 menit M. SOP PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP) Dasar Hukum Kualifikasi
12. 1.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
13. 2.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
14. 3.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
15. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
16. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
17. 1.Minimal Eselon III /IV/Jafung pendidikan S1
18. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
19. 1.SOP Kepala BP3TKI
20. 2.SOP Kasi Penempatan BP3TKI
21. 3.Petugas Pelayanan
22. 1.Lembar kerja / DPA
23. 2.ATK
24. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
25. 1.Jika CTKI tidak di PAP bisa terjadi CTKI tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai TKI begitu pula Budaya, Bahasa negara tujuan. N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BUKU Ket. Pemohon Staf Admin Kepala Seksi Kepala BP3TKI Persyaratan Waktu Out put
26. 1.Surat Permohonan PAP dari Dirut PPTKIS
27. 1.Surat Permohonan PAP dari Direktur Utama dan Kepala Cabang PPTKIS
28. 2.Foto copy SIPPTKI/Ijin Pendirian Kantor Cabang
29. 3.Daftar Nominatif CTKI yang tercantum dalam SISKOTKLN
30. 4.Menunjukkan paspor asli
31. 5.Foto copy Demand Letter, Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja
32. 6.Fotocopy Calling Visa, Paspor dan fotocopy visa kerja/endosment Paspor
33. 7.Bukti Pembayaran Asuransi
34. 8.Hasil Medical Check Up CTKI
35. 9.Daftar hadir PAP dan daftar penerima buku panduan CTKI Selambat- lambatnya 2 (dua) hari sebelum diberangkatkan TKI Paham tentang keadaan budaya setempat dan tahu akan hak dan kewajiban sebagai TKI
36. 2.Pengajuan PAP melampirkan, SIPPTKI/Ijin Cabang, Paspor (Asli & Fotocopy), Sertifikat Hasil Medical Check Up, Asuransi, Calling Visa, Visa Kerja, Demmand Letter, Perjanjian Kerja, Daftar Nominatif CTKI (dlm SISKOTKLN)
37. 3.Petugas Mempersiapkan ruangan kls, mengecek kehadiran CTKI (Absensi), Menghubungi Instruktur, memastikan kehadiran TKI dan Instruktur
38. 4.Pelaksanan PAP diberikan pada saat TKI hadir
39. 5.Pengesahan/penendatangan hasil
40. 6.BA.TKI bahwa telah ikut PAP sbg syarat Pengajuan KTKLN N. PENERBITAN KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN) Dasar Hukum Kualifikasi
41. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
42. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
43. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
44. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
45. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
46. 1.Minimal Eselon IV /Jafung/S1
47. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
48. 1.SOP Kepala BP3TKI
49. 2.SOP Kasi Penempatan BP3TKI
50. 3.Petugas Pelayanan
51. 1.Lembar kerja / DPA
52. 2.ATK
53. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Tidak terdatanya identitas TKI selama masa penempatan di luar negeri, dan jika terjadi masalah tidak dapat dilacak keberadaannya N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Staf Admin Petugas Entry Data Kepala Seksi Kepala BP3TKI Persyaratan Waktu Output
54. 1.PERMOHONAN PENERBITAN KTKLN Surat Permohonan Penerbitan KTKLN dari Dirut / Kacab. PPTKIS
55. 1.Surat Permohonan Penerbitan KTKLN dari Direktur Utama dan Cabang PPTKIS
56. 2.Daftar Nominatif CTKI yang tercantum di dalam SISKOTKLN
57. 3.Fotocopy SIPPTKI/ Ijin Cabang
58. 4.Fotocopy Paspor/ Endorsment Paspor, Calling Visa
59. 5.Bukti Pembayaran Asuransi beserta Kartu Peserta Asuransi (KPA)
60. 6.Surat Keterangan telah mengikuti PAP dan Absensi TKI
61. 7.Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Disnaker 2 / 3 jam bila persyaratan sudah terpenuhi Terdatanya identitas Tenaga Kerja luar negeri
62. 2.VERIFIKASI DOKUMEN Pengajuan KTKLN melampirkan, • Daftar Nominatif TKI berdasarkan SISKOTKLN • Kartu Peserta Asuransi (KPA) • Surat Keterangan PAP • Copy Paspor CTKI • Perjanjian Kerja
63. 3.PENCETAKAN KTKLN • Verifikasi Online • Entry No. Perjanjian Kerja • Validasi Data CTKI • Pencetakan Kartu
64. 4.Pengesahan KTKLN
65. 5.PENYERAHAN KTKLN Kasi Penyiapan dan Penempatan menyerahkan KTKLN Kepada PPTKIS dengan melampirkan berita Acara Serah Terima O. SOP PENERBITAN KTKLN RE-ENTRY CUTI /TKI MANDIRI Dasar Hukum Kualifikasi
66. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
67. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
68. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
69. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
70. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
71. 1.Minimal Eselon III /S1
72. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
73. 1.SOP Kepala BP3TKI
74. 2.SOP Kasi Penempatan BP3TKI
75. 3.Petugas Pelayanan
76. 1.Lembar kerja
77. 2.ATK
78. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
79. 1.Tidak terdatanya identitas TKI selama masa penempatan kerja di luar negeri dan jika terjadi masalah tidak dapat dilacak keberadaannya N/A No. AKTIFITAS PELAKSANA MUTU BAKU Pemohon Staf Admin Petugas Entry Data Kepala Seksi Kepala BP3TKI Persyaratan Waktu Output Ket.
80. 1.PERMOHONAN PENERBITAN KTKLN Surat Permohonan Penerbitan KTKLN dari Dirut / Kacab. PPTKIS
81. 1.Mengisi Formulir Surat Permohonan Pengajuan KTKLN Cuti oleh TKI
82. 2.Mengisi Formulir Surat Pernyataan oleh TKI
83. 3.Surat Keterangan sedang Cuti dari User/ Pengguna
84. 4.Melampirkan Fotocopy Paspor dan, Visa Kerja/Re- entry visa
85. 5.Melampirkan Kwitansi Pembayaran Asuransi beserta Fotocopy Kartu Peserta Asuransi (KPA)
86. 6.Fotocopy Perjanjian Kerja
87. 7.Melampirkan fotocopy hasil Medical Check Up TKI
88. 8.Semua Dokumen/berkas disertai dengan yang asli Dapat selesai 2/3 jam bila persyaratan sudah terpenuhi Terdatany a identitas TKI mandiri di luar negeri
89. 2.VERIFIKASI DOKUMEN Pengajuan KTKLN melampirkan, • Daftar Nominatif TKI berdasarkan SISKOTKLN • Kartu Peserta Asuransi (KPA) • Surat Keterangan PAP • Copy Paspor CTKI • Perjanjian Kerja • Kontribusi
90. 3.PENCETAKAN KTKLN • Verifikasi Online • Entry No. Perjanjian Kerja • Validasi Data CTKI • Pencetakan Kartu
91. 4.Pengesahan
92. 5.PENYERAHAN KTKLN Kasi Penyiapan dan Penempatan menyerahkan KTKLN Kepada PPTKIS dengan melampirkan berita Acara Serah Terima P. SOP PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI /JOB INFO Dasar Hukum Kualifikasi
93. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
94. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
95. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
96. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
97. 5.Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.02/KA/I/2014 tentang Pedoman Pemetaan Persediaan CTKI
98. 6.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
99. 1.Pendidikan minimal D3 / S1
100. 2.Mengetahui peraturan dan prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri
101. 3.Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang penempatan dan perlindungan TKI
102. 4.Mampu mengoperasikan komputer Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
103. 1.SOP Penerbitan SIP
104. 2.SOP Penerbitan SPR
105. 3.SOP Penyuluhan, Perekrutan dan Seleksi
106. 1.ATK
107. 2.Komputer
108. 3.Internet
109. 4.Scanner Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
110. 1.Informasi peluang kerja ke luar negeri tidak sampai kepada masyarakat akan berdampak pada semakin meningkatnya penempatan TKI secara ilegal / non prosedural dan semakin banyaknya TKI Bermasalah.
111. 2.Dalam sistem jobsinfo jika data pencari kerja luar negeri tidak lengkap maka tidak dapat dilakukan proses padupadan/penempatan N/A
112. 1.Layanan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Petugas administrasi Pengolah data Petugas IT Kasi Petugas Informasi Persyaratan Waktu Output
113. 1.Menghimpun data peluang kerja luar negeri • Prosedur penempatan dan perlindungan TKI • Data peluang kerja luar negeri Setiap hari dan jam kerja Terinformasi nya peluang kerja luar negeri
114. 2.Membuat dan mencetak rekapitulasi peluang kerja luar negeri
115. 3.Menginput rekapitulasi peluang kerja luar negeri ke website
116. 4.Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi
117. 5.Pemberian informasi
118. 2.Layanan Job Info No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Petugas online Admin/ BNP2TKI Kasi Petugas Supply / BNP2TKI Petugas Link & Match / BNP2TKI Persyaratan Waktu Output
119. 1.Registrasi ke sistem melalui website jobsinfo atas nama pencari kerja (supply) • BP3TKI/Dinas Kab/Kota memiliki perangkat komputer yang terkoneksi dengan aplikasi Jobs Info BNP2TKI dan telah diberikan username dan password • KTP/SIM/Paspor • Pas photo • Nomer telepon/HP • KodePos • Alamat email Setiap hari dan jam kerja Tersedianya data pencaker luar negeri yang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia
120. 2.Mengirim feedback berupa email dan sms (password )
121. 3.Melakukan update profile pencari kerja ( supply ) dengan cara upload data dan entry ke form aplikasi
122. 4.Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan jobsinfo
123. 5.Verifikasi dan validasi data primer dan sekunder supply Verifi Tidak kasi & Valida Valid si Ulang
124. 6.Perbaikan data Valid
125. 7.Entry atau upload daftar pencari kerja berdasarkan lowongan yang terpublish yang diinginkan supply
126. 8.Proses padupadan Q. SOP PEMBAYARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA ASURANSI TKI Dasar Hukum Kualifikasi
127. 1.Minimal pendidikan S1/D III
128. 2.Mengatahui tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
129. 1.Kuitansi Pembayaran
130. 2.ATK
131. 3.Komputer
132. 4.Server Peringatan Pencatatan&Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pada kesalahan data Hasil Medical Check Up N/A No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Petugas FO Kasir Medis Administrasi Kelengkapan Waktu Output
133. 1.CTKI mengisi Formulir Pendaftaran Pasien Baru / Lama - KTP - Surat Pengantar dari PJTKI - ID KTKLN - Passport 10 menit - Diterimanya lembar pendaftaran yang telah diisi lengkap - Data yang diisi sama dengan data KTP dan Passport
134. 2.Klasifikasi CTKI berdasarkan nama PJTKI - Surat Pengantar dari PJTKI 1 menit - Pemberian Label pasien berdasarkan PJTKI
135. 3.Pembayaran Biaya Medical Check Up sesuai permintaan / sesuai Negara Tujuan - Kuitansi - ATK 2 menit - Kuitansi Pembayaran - Tanda Lunas / Piutang
136. 4.Foto dan Sidik Jari (Sistem Internal) - Kuitansi Pembayaran - Komputer - Kamera - Alat Sidik Jari 5 menit - Terverifikasinya identitas Pasien / CTKI
137. 5.Pemeriksaan - Laboratorium - Fisik Dokter - Radiologi - Formulir Pendaftaran - Formulir rekam medis 20 menit - Hasil Pemeriksaan
138. 6.Verifikasi Hasil - Server - Hasil pemeriksaan 5 menit - Hasil FIT, UNFIT, Pending
139. 7.Online FWCMS, ID KTKLN, Pencetakan Hasil Medical - No. ID KTKLN - Passport - Verifikasi sidik jari 10 menit - Sertifikat KTKLN - Sertifikat FWCMS - Sertifikat Medical Check Up
140. 8.Selesai R. SOP PENERBITAN BUKU TABUNGAN TKI Dasar Hukum Kualifikasi SOP Bank Rakyat Indonesia Minimal S1/S3 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Petugas FO/SP Customer Service Teller Persyaratan Waktu Output
141. 1.Permohonan KTP, paspor, rekomendasi PPTKIS 15 menit Buku tabungan untuk TKI
142. 2.Pembukaan rekening Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening 3.. Setoran awal Tabungan Simpedes TKI : Setoran awal minimum Rp 10.000,-, Minimal setoran selanjutnya Rp 10.000,-, Saldo minimum setelah penarikan Rp 10.000,- Tabungan Britama TKI: Setoran awal minimum Rp 20.000,-. Biaya administrasi 5 menit bulanan Britama TKI Rp 3.000,-, Saldo minimum Rp 20.000,-
143. 3.Serah terima buku tabungan dan ATM S. SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SKPLN (SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI) Dasar Hukum Kualifikasi
144. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
145. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
146. 3.UU Nomor 24Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
147. 4.Pergub DIY Nomor 09/2015 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.
148. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
149. 1.Minimal pendidikan S1/D III
150. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan . Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan Petugas pelayanan administrasi kependudukan 1. Lembar kerja
151. 2.ATK
152. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pada tidak validnya database kependudukan. N/A No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Petugas Adminduk Back Office Follow Up Kepala balai Kelengkapan Waktu Output
153. 1.Menerima berkas persyaratan dari CTKI/TKI/, bersamaan dengan pengurusan KTKLN - Surat Keterangan Pindah Luar Negeri dari Kecamatan . - Dokumen KTP, KK yang bersangkutan - Dokumen pendukung Akte Kelahiran, Ijasah 15 menit - Diterimanya permohonan
154. 2.Verifikasi dan Falidasi data - Dokumen kependudukan 10 menit - Terklasifikasikannya dokumen data kependudukan
155. 3.Mengentre data via aplikasi SIAK - Jaringan internet - Dokumen penempatan - Komputer - Server 10 menit - Terdatanya data kependudukan di SIAK
156. 4.Verifikasi data kependudukan - Data dokumen kependudukan - Dokumen pendukung 5 menit - Terverifikasinya identitas Pemohon
157. 5.Evaluasi dan validasi data kependudukan dengan memeriksa berkas dan dokumen yang disyaratkan - Dokumen yang disyaratkan - Komputer - Server dan jaringan internet 5 menit - Tervalidasinya data kependudukan
158. 6.Proses alih media semua dokumen menjadi media digital menyimpan di dalam server alih media - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Data yang dipersyaratkan terinput di sistem pelayanan
159. 7.Menerima eskalasi permohonan yang sudah diklarifikasi untuk proses penyelesaian - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Telah diterimanya eskalasi permohonan yang sah diklarifikasi
160. 8.Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota - Telepon - Data printout permasalahan 15 menit - Petugas Dukcapil Kabupaten/Kota memverifikasi data dan memberikan persetujuan untuk menerbitkan SKPLN.
161. 9.Melakukan upaya penyelesaian permasalahan sesuai SOP Advokasi dan Perlindungan Hukum - Dokumen yang disyaratkan 60 menit - Terselesaikannya permasalahan
162. 10.Melakukan Pencetakan SKPLN - Komputer - Server - Internet 5 menit - Tercetaknya SKPLN(permohonan) - Server Provinsi menyimpan transaksi permohonan SKPLN 11 Biodata Permohonan SKPLN dikirim ke Kabupaten/Kota - Komputer - Server - Internet 5 menit - Proses penonaktifan data penduduk
163. 12.Melaporkan dan memonitoring hasil akhir kepada Deputi Perlindungan. Baik status pengaduan selesai proses atau diusulkan untuk dilimpahkan ke instansi lain di luar BNP2TKI melalui online sistem. - Komputer - Server - Internet 5 menit - Laporan
164. 13.Selesai T. SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dasar Hukum Kualifikasi
165. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
166. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
167. 3.UU Nomor 24Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
168. 4.Pergub DIY Nomor 09/2015 tentang Penyelenggaraan Administerasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.
169. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
170. 1.Minimal pendidikan S1/D III 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan . Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
171. 1.Petugas pelayanan administarsi kependudukan 1. Lembar kerja
172. 2.ATK 3 .Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pada perlindungan TKI di luar negeri dan tidak validnya data base kependudukan. N/A No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Petugas Adminduk Back Office Follow Up Kepala balai Kelengkapan Waktu Output
173. 1.Menerima berkas persyaratan dari CTKI/TKI/, bersamaan dengan pengurusan KTKLN - Dokumen KTP, KK yang bersangkutan - Dokumen pendukung Akte Kelahiran, Ijasah 15 menit - Diterimanya permohonan
174. 2.Verifikasi dan Falidasi data - Dokumen kependudukan 10 menit - Terklasifikasikannya dokumen data kependudukan
175. 4.Verifikasi data kependudukan - Data dokumen kependudukan - Dokumen pendukung 5 menit - Terverifikasinya identitas Pemohon
176. 5.Evaluasi dan validasi data kependudukan dengan memeriksa berkas dan dokumen yang disyaratkan - Dokumen yang disyaratkan - Komputer - Server dan jaringan internet 5 menit - Tervalidasinya data kependudukan
177. 6.Proses alih media semua dokumen menjadi media digital menyimpan di dalam server alih media - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Data yang dipersyaratkan terinput di sistem pelayanan
178. 7.Melakukan upaya penyelesaian permasalahan sesuai SOP Advokasi dan Perlindungan Hukum - Dokumen yang disyaratkan 60 menit - Terselesaikannya permasalahan
179. 8.Melakukan validasi data SIAK Kemendari RI - Server - Komputer - Jaringan internet 5 menit - Tervalidasinya data kependudukan 9 Entry Aplikasi SIAK - Komputer - Server - Internet 5 menit - Terentrenyan data kependudukan pemohon - Berkas diserahkan kembali ke Petugas BP2TKI untuk diserahkan ke Pemohon (TKI)
180. 10.Melaporkan dan memonitoring hasil akhir kepada Deputi Perlindungan. Baik status pengaduan selesai proses atau diusulkan untuk dilimpahkan ke instansi - Komputer - Server - Internet 5 menit - Laporan lain di luar BNP2TKI melalui online sistem.
181. 11.Selesai U. SOP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dasar Hukum Kualifikasi
182. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
183. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
184. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
185. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
186. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
187. 1.Minimal Eselon III /IV Pendidikan S1
188. 2.Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerintahan dan pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
189. 1.SOP Kadis
190. 2.SOP Sekretaris
191. 3.SOP Kepala Bidang Penempatan
192. 4.SOP Kasi
193. 5.SOP Petugas Pelayanan
194. 1.Lembar kerja / DPA
195. 2.ATK
196. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
197. 1.Apabila pelayanan pengaduan masyarakat tidak terlayani khususnya permasalahan TKI maka akan berdampak pada munculnya permasalahan TKI lainnya. N/A No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. Pemohon Petugas/ Kasi Kepala Bidang Sekretaris Kepala Kadis Persyaratan Waktu Output
198. 1.Melalui surat atau datang langsung ke kantor. ` Data identitas yang diadukan Setiap hari jam kerja Terselesaika n permasalaha n TKI
199. 2.Berkas pengaduan diteliti dan apabila datang langsung dibuatkan pemberkas pengaduan melalui wawancara dan ditandatangai oleh pengadu.
200. 3.Dibuatkan surat sesuai perihal pemohon kepada pihak yang dapat membantu menyelesaikan.
201. 4.Sebelum ditandatangani Kadis surat diperiksa Sekretaris dan di paraf yang berwenang
202. 5.Penandatangan surat oleh Kadis.
203. 6.Pengagendaan/Penomeran dan pengiriman surat. V. SOP PELAPORAN TRIWULANAN Dasar Hukum Kualifikasi
204. 1.Permenpan No 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
205. 2.Permenpan No 36 tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
206. 3.UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
207. 4.Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
208. 5.Surat Keputusan Gubernur Nomor 55/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
209. 1.Minimal Eselon III
210. 2.Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
211. 1.SOPKadis
212. 2.SOP Sekertaris
213. 3.SOP Kepala Bidang
214. 4.SOP Kasi
215. 5.SOP Petugas antar kerja SOP Petugas pelayanan
216. 1.Lembar kerja / DPA
217. 2.ATK
218. 3.Komputer Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
219. 1.Bisa terjadi tidak akan ada perbaikan dalam memberikan pelayanan dan penganggaran N/A Keterangan Simbol Sebuatan Definisi Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alur Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Anggota/T im Teknis Sekretaris Koordinator Harian Koordinat or Umum Pembina Persyaratan Waktu Output 1 Anggota tim teknis masing- masing instansi menyerahkan laporannya masing-masing kepada Sekretaris Laporan dari petugas teknia 5 hari kerja Laporan kinerja LTSA P2TKI 2 Sekretaris menerima laporan dari petugas teknis dan membuat rekapnya 3 Sekretaris membuat draft laporan dan menyampaikannya ke koordinator harian 4 Memeriksa draft laporan, jika sudah benar diparaf dan dikirim ke koordinator umum untuk ditandatangani 5 Laporan dikirim ke Pembina Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan Pengandaan dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen ganda sebagai bukti pelaksanaan kegiatan Arsip manual Simbol ini menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual File Simbol ini menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk data/file Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpidahan aktivitas dalam halaman yang berbeda Garis alur Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2026