1.Pakaian Dinas adalah pakaian yang dikenakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas.
2.Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas yang dikenakan secara umum oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas berupa seragam khusus yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
6.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, yang terdiri dari lambang daerah, rompi, dasi/sal, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal lainnya.
8.Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
9.Kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah kelengkapan yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang- Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pegawai negeri sipil dan pegawai instansi pusat dengan perjanjian kerja yang bekerja di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
14.Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16.Tanda Pengenal adalah kartu identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
17.Pin SATRIYA adalah lencana yang digunakan oleh Pegawai ASN sebagai identitas budaya pemerintahan.
18.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
19.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.