Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 87 Tahun 2014
- Nomor
- 87
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan dan bentuk pakaian tradisional
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan dan bentuk pakaian tradisional
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu Di Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
SALINAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GU8BERNUR TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
Pakaian Tradisional berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta serta sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.
Bentuk dan model Pakaian Tradisional tercamtum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Dikecualikan dalam peraturan ini adalah:
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2014 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2014 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 89 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19630826 198903 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan keistimewaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 meliputi :
Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring ditetapkannya peraturan daerah dimaksud khususnya dalam urusan kebudayaan perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya pelestarian antara lain dalam pengunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta. Sebagai upaya pelestarian budaya daerah, Pemerintah Daerah DIY telah mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan bahasa jawa sebagai bahasa resmi kedinasan. Kebijaksan dimaksud adalah :
Dalam upaya melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya khususnya penggunaan Pakaian Tradisional, penggunaan bahasa daerah (jawa) yang cenderung kurang diminati oleh masyarakat diperlukan adanya penguatan, keteladanan dan kecintaan terhadap budaya Jawa melalui busana yang digunakan oleh PNS/CPNS, PPPK, PTT atau sebutan lain dan pegawai pendukung lainnya serta PNS Instansi Pusat di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari-hari tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melestarikan budaya dan kecintaan terhadap busana Jawa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimrewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggunaan Pakaian Tradisional pada hari-hari tertentu dan/atau upacara tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…