DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 98 Tahun 2014

Nomor: 98
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai besaran tunjangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setelah dievaluasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap jabarannya tidak sesuai dengan tambahan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
2.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan harga setempat.

Pasal 3

(1)Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan harus melalui proses kajian.
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur.
(4)Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71).

Pasal 5

(1)Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah.
(2)Penghitungan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu standarisasi prasarana kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi :
1. a.Rumah Jabatan Ketua DPRD : Luas : 1000m2, Luas Bangunan : 350m2;
2. b.Rumah Jabatan Wakil Ketua : Luas : 750m2, Luas Bangunan : 350m2;
3. c.Rumah Dinas Anggota DPRD : Luas : 350m2, Luas Bangunan : 159m2.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebagai berikut: NO JABATAN BESARAN FASILITASI SEWA RUMAH 1 Ketua DPRD Rp 8.500.000,00 2 Wakil Ketua Rp 8.000.000,00 3 Anggota Rp 7.500.000,00

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 99 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud bahwa ketentuan dalam pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, bahwa komponen tunjangan Perumahan yang diberikan hanya menyangkut sewa rumah tidak disertai dengan fasilitas lainnya, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2013 perlu dicabut dan diganti. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan “asas kepatutan” adalah penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. - Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan rasa wajar yang dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. - Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus melalui kajian ilmiah, terukur, dan akuntabel. - Yang dimaksud dengan “standar harga setempat” adalah nilai rumah dimana Pimpinan dan Anggota DPRD bertempat tinggal.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 98 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2013