Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 98 Tahun 2014
- Nomor
- 98
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran tunjangan
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran tunjangan
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
5339);
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan harga setempat.
Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71).
Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebagai berikut: NO JABATAN BESARAN FASILITASI SEWA RUMAH 1 Ketua DPRD Rp 8.500.000,00 2 Wakil Ketua Rp 8.000.000,00 3 Anggota Rp 7.500.000,00
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 99 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud bahwa ketentuan dalam pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, bahwa komponen tunjangan Perumahan yang diberikan hanya menyangkut sewa rumah tidak disertai dengan fasilitas lainnya, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2013 perlu dicabut dan diganti. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
- Yang dimaksud dengan “asas kepatutan” adalah penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. - Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan rasa wajar yang dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. - Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus melalui kajian ilmiah, terukur, dan akuntabel. - Yang dimaksud dengan “standar harga setempat” adalah nilai rumah dimana Pimpinan dan Anggota DPRD bertempat tinggal.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen