DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Bentuk, Lokasi dan Waktu Penyampaian Pendapat, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Mediasi, Koordinasi dan pemantauan, Evaluasi dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka kecuali lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
d.bahwa Kementerian Pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional telah

Menetapkan

menetapkan beberapa kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta SALINAN menjadi obyek vital nasional di sektor pariwisata melalui Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. 3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. 8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. 9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Penyampaian Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Di Muka Umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.
3.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka dimaksudkan untuk mengendalikan Penyampaian Pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika, dan damai.

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka bertujuan untuk:

a.menjamin Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
b.mewujudkan keseimbangan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum maupun bagi masyarakat umum;
c.mewujudkan pengembangan hak demokrasi secara tertib, tenteram, beretika, dan damai;
d.meningkatkan kemitraan strategis dengan instansi terkait dalam pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

BAB II

BENTUK, LOKASI, DAN WAKTU PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 4

Bentuk Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan:

a.istana negara gedung agung;
b.kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
c.kraton Kadipaten Pakualaman;
d.kotagede; dan
e.malioboro; dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar.

Pasal 6

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menyampaikan pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi:
1. a.menjaga fasilitas umum;
2. b.menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum;
3. c.menghormati hak asasi orang lain;
4. d.mematuhi batas waktu pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang ditentukan;
5. e.mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel); dan
6. f.memarkir kendaraan dengan tertib.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEDIASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi dengan perwakilan pengunjuk rasa untuk menampung / menerima / memfasilitasi / mengakomodasi aspirasi dari Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka.
(2)Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Perangkat Daerah terkait / Instansi terkait dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia sesuai kebutuhan, materi aspirasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lokasi pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka atau dalam ruangan gedung Pemerintah Daerah atau gedung kantor instansi terkait.

Pasal 9

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka melalui perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), saat mediasi dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis atau lisan kepada tim mediasi Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait:

BAB V

KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

(1)Koordinasi pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
1. a.perangkat daerah lain;
2. b.instansi terkait;
3. c.Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
4. d.Tentara Nasional Indonesia.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2004