DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2022

Nomor: 109
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Unit Organisasi Bersifat Khusus; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu SALINAN

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan DIY.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
3. c.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
  2. 2.Seksi Pengendalian Penyakit.
4. d.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
  2. 2.Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. e.Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Jiwa; dan
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
  2. 2.Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis;
8. h.Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

a.penyusunan program kerja Dinas;
b.perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
c.penyelenggaraan pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit;
d.penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
e.penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
f.pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
g.pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
h.pengembangan upaya kesehatan tradisional;
i.pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan kabupaten/kota;
j.pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
k.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
l.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
m.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
n.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
o.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
p.pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
q.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
r.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Sekretariat;
2. b.perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
3. c.penyusunan program Dinas;
4. d.pengelolaan keuangan Dinas;
5. e.penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
6. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
7. g.pelaksanaan program administrasi perkantoran;
8. h.pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
9. i.pengoordinasian pengelolaan penelitian bidang kesehatan;
10. j.pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. k.pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
12. l.pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
13. m.penyusunan pembiayaan kesehatan;
14. n.pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan;
15. o.fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya;
16. p.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
17. q.penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
18. r.pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
19. s.pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
20. t.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
21. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. b.pengelolaan data kepegawaian Dinas;
3. c.penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
4. d.penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
5. e.penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
6. f.penyusunan rencana kebutuhan, formasi dan distribusi pegawai;
7. g.penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. h.pengelolaan barang Dinas;
9. i.penyelenggaraan kehumasan Dinas;
10. j.penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
11. k.pengelolaan kearsipan Dinas;
12. l.penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
13. m.pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
14. n.pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
15. o.pengelolaan pemeliharaan jaringan informasi;
16. p.pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya;
17. q.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
18. r.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
19. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

(1)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022