DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c.bahwa dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu untuk menjalin kemitraan dengan Pusat Pelayanan Terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk sebagai amanat Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repuplik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 93); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas, yaitu Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:

a.Kepala Balai;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1)Balai Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. b.pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. c.penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
4. d.fasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak;
5. e.fasilitasi pelindungan korban di penampungan sementara;
6. f.fasilitasi pelaksanaan mediasi, pendampingan hukum dan rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak;
7. g.perlindungan anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi korban;
8. h.pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam lingkungan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. i.pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
10. j.pelaksanaan administrasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. k.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
2. b.penyusunan program kerja dan rencana anggaran Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. c.pengelolaan kearsipan;
4. d.pengelolaan keuangan;
5. e.pengelolaan kepegawaian;
6. f.pelaksanaan kerumahtanggaan;
7. g.pelaksanaan kehumasan;
8. h.pengadministrasian barang/inventaris;
9. i.pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
10. j.fasilitasi admistrasi jejaring kerja dan kemitraan;
11. k.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
12. l.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas.
(2)Kepala UPT dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila terjadi penyimpangan.
(3)Setiap Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
(4)Kepala UPT dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(5)Kepala UPT dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
(6)Kepala UPT dan Kepala Subbagian berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
(7)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 April 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 6 April 2022 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 11 133 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 KEPALA BALAI SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012