DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
d.bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu www.peraturan.go.id 2018, No.532 membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
e.bahwa untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); www.peraturan.go.id 2018, No.532
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah www.peraturan.go.id 2018, No.532 daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.
(2)Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota.

Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. www.peraturan.go.id 2018, No.532

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

a.pengaduan masyarakat;
b.penjangkauan korban;
c.pengelolaan kasus;
d.penampungan sementara;
e.mediasi; dan
f.pendampingan korban.

Pasal 6

(1)UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.
(2)UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:
1. a.menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
2. b.menyusun analisis rasio belanja pegawai;
3. c.menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota;
4. d.menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
5. e.menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
6. f.menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
(2)Pemerintah daerah provinsi dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan menteri yang www.peraturan.go.id 2018, No.532 menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(3)Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 8

(1)Mengenai kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Mengenai sumber daya manusia yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan standar yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, disesuaikan dengan standar fasilitas sarana dan prasarana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KLASIFIKASI, KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN ESELONISASI

Pasal 9

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas:

a.UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan
b.UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2018, No.532

Pasal 10

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a.Kelas A; dan
b.Kelas B.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
d.bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu www.peraturan.go.id 2018, No.532 membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
e.bahwa untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); www.peraturan.go.id 2018, No.532
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah www.peraturan.go.id 2018, No.532 daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.
(2)Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

a.pengaduan masyarakat;
b.penjangkauan korban;
c.pengelolaan kasus;
d.penampungan sementara;
e.mediasi; dan
f.pendampingan korban.

Pasal 6

(1)UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.
(2)UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:
1. a.menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
2. b.menyusun analisis rasio belanja pegawai;
3. c.menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota;
4. d.menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
5. e.menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
6. f.menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
(2)Pemerintah daerah provinsi dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan menteri yang www.peraturan.go.id 2018, No.532 menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(3)Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 8

(1)Mengenai kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Mengenai sumber daya manusia yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan standar yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, disesuaikan dengan standar fasilitas sarana dan prasarana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KLASIFIKASI, KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN ESELONISASI

Pasal 9

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas:

a.UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan
b.UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2018, No.532

Pasal 10

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a.Kelas A; dan
b.Kelas B.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022