Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah proses dan mekanisme tata kerja yang meliputi perencanaan, pengoperasian, serta pengawasan angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
2.Angkutan Perkotaan adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
3.Trans Jogja adalah sistem pengelolaan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
4.Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek di Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan berdasarkan sistem subsidi dengan menggunakan bus berbahan bakar solar, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau kendaraan lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
5.Pramudi adalah pengemudi Bus Trans Jogja.
6.Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja baik secara manual maupun elektronik.
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
7.Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management system), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
8.Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.
9.Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas atas pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh PT.
AMI untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat armada berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
11.Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sistem tiket berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
12.Biaya Pokok adalah besaran biaya yang dikeluarkan PT.
AMI untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan, dalam satuan Rupiah per Bus-Kilometer.
13.Biaya Pendukung adalah biaya yang mendukung pengoperasian armada Bus Trans Jogja di luar Biaya Pokok.
14.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
15.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
16.Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
18.Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat TPKPU adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang terdiri atas halte dan tempat perhentian bus.
19.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik yang selanjutnya disingkat SPKL adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai.
20.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21.Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan Tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
22.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
25.Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Trans Jogja.
26.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.