menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 127) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Penyelenggaraan Sistem Angkutan Bersubsidi Trans Jogja adalah proses dan mekanisme tata kerja yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengoperasian, serta pengawasan dan pengendalian Angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang didasarkan pada sistem subsidi pembelian pelayanan atau sistem buy the service.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA DENGAN SISTEM BUY THE SERVICE. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
2.Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas.
3.Trans Jogja adalah sistem pengelolaan Angkutan penumpang umum bersubsidi di Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem buy the service atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4.Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah sistem Angkutan penumpang umum di dalam Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum berupa mobil bus.
5.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6.Waktu Tunggu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan penumpang menunggu kedatangan kendaraan di satu titik Halte baik pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk.
7.Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
8.Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat TPKPU adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang terdiri atas Halte dan tempat perhentian bus.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
9.Halte adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
10.Pramudi adalah pengemudi Bus Trans Jogja.
11.Awak Bus adalah pramugara/pramugari.
12.Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja baik secara manual maupun elektronik.
13.Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi Sistem Tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management system), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
14.Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
15.Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Sistem Tiket berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
16.Koridor adalah identitas jalur dari titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan) sesuai dengan dokumen perencanaan.
17.Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
18.Biaya Pokok adalah besaran biaya yang dikeluarkan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa Angkutan (dalam satuan Rupiah per Bus- Kilometer).
19.Biaya Pendukung adalah biaya yang mendukung pengoperasian armada Bus Trans Jogja di luar Biaya Pokok.
20.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek- trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
21.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
22.Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
23.Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan Angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.
24.Angkutan Penumpang Umum yang selanjutnya disebut Angkutan Umum adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
25.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
26.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY untuk periode satu tahun.
27.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.
28.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
30.Lembaga Pemeriksa adalah Lembaga atau Badan negara yang dalam sistem ketatanegaraan memiliki kewenagan pengawasan, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.
31.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
32.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
33.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
35.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
36.Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
37.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan DIY.
38.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
39.Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian Angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: