DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2022

Nomor: 112
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubenur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Dinas adalah Dinas Pariwisata DIY.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6.Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
3. c.Bidang pengembangan Destinasi Wisata;
4. d.Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
5. e.Bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. f.Bidang Pemasaran Pariwisata;
7. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

a.penyusunan program kerja Dinas;
b.perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata;
c.fasilitasi pengelolaan destinasi, ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata;
d.pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata, ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata;
e.pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
f.pelaksanaan analisis kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
g.penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
h.pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
i.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi, ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata dan pemasaran;
j.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
k.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
l.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
m.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
n.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
o.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
p.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
q.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Sekretariat;
2. b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. c.penyusunan program Dinas;
4. d.pengelolaan keuangan Dinas;
5. e.penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
6. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
7. g.pelaksanaan program administrasi perkantoran;
8. h.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
9. i.pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
10. j.fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. k.fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
12. l.pelaksanaan program administrasi perkantoran;
13. m.pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
14. n.pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
15. o.fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
16. p.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
17. q.penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
18. r.pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
19. s.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
20. t.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. b.pengelolaan data kepegawaian Dinas;
3. c.penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
4. d.penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
5. e.penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
6. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
7. g.pengelolaan barang Dinas;
8. h.penyelenggaraan kehumasan Dinas;
9. i.penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
10. j.pengelolaan kearsipan Dinas;
11. k.penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
12. l.pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
13. m.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. n.penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. o.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
16. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

(1)Bidang Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022