DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018

Nomor: 131
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kewenangan dan Penugasan; Bab III Penganggaran Dana Keistimewaan; Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang- Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
3.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun- temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
4.Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
5.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
6.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
7.Wakil Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disebut DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
9.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke DIY.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

(1)DIY memiliki kewenangan dalam:
1. a.urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
2. b.Urusan Keistimewaan.
(2)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. c.kebudayaan;
4. d.pertanahan; dan
5. e.tata ruang.

BAB II

KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 3

(1)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh:
1. a.Kasultanan;
2. b.Kadipaten; dan
3. c.Pemerintah Daerah DIY.
(2)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.
(3)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat ditugaskan kepada:
1. a.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
2. b.Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
(4)Pelaksanaan Urusan Keistimewaan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diintegrasikan dengan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tata cara pengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.menyusun dan mengumumkan regulasi internal penyiapan calon Gubernur;
2. b.menyiapkan kelengkapan persyaratan calon Gubernur; dan
3. c.mengajukan calon Gubernur kepada DPRD setelah DPRD memberitahukan kepada Kasultanan tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur.
(2)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tata cara pengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.menyusun dan mengumumkan regulasi internal penyiapan calon Wakil Gubernur;
2. b.menyiapkan kelengkapan persyaratan calon Wakil Gubernur; dan
3. c.mengajukan calon Gubernur kepada DPRD setelah DPRD memberitahukan kepada Kasultanan tentang berakhirnya masa jabatan Wakil Gubernur.
(3)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tata cara pengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pelaksanaan verifikasi dan pengadministrasian calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.penyusunan visi misi;
3. c.prosesi penunjang pelaksanaan Pelantikan; dan
4. d.pelaksanaan sosialisasi.

Pasal 5

Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:

a.kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, eselon atau jabatan, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Daerah;
b.merumuskan kebijakan urusan kelembagaan;
c.mengelola sumber daya manusia;
d.meningkatan budaya pemerintahan; dan
e.sarana dan prasarana.

Pasal 6

(1)Urusan Keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren);
2. b.menyusun regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.pengelolaan sumber daya manusia; dan
4. d.peningkatan budaya pemerintahan.
(2)Urusan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
1. a.kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Desa;
2. b.penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.pengelolaan sumber daya manusia; dan
4. d.peningkatan budaya pemerintahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelembagaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pemeliharaan dan pengembangan objek nilai- nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;
2. b.penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;
3. c.pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kasultanan jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kasultanan; dan
4. d.melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan.
(2)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pemeliharaan dan pengembangan objek nilai- nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni dan benda yang dimiliki;
2. b.penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;
3. c.pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kadipaten jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kadipaten; dan
4. d.melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kadipaten.
(3)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pendanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten;
2. b.pendanaan program/kegiatan kebudayaan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. c.pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
4. d.penyusunan regulasi, perencanaan, pembinaan, pengukuran, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan wewenang urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b; dan
5. e.pengadaan barang/jasa dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 8

(1)Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.penyusunan regulasi pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan; dan
2. b.pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
(2)Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
1. a.pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh Pemda DIY;
2. b.peningkatan peran masyarakat desa terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
3. c.pendataan potensi budaya desa; dan
4. d.penyelenggaraan dan pengelolaan desa/kelurahan budaya dan/ kawasan budaya.

Pasal 9

(1)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pengadministrasian pertanahan tanah Kasultanan;
2. b.pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang merupakan tanah Kasultanan; dan
3. c.pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa.
(2)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pengadministrasian pertanahan yang merupakan tanah Kadipaten; dan
2. b.pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang merupakan tanah Kadipaten.
(3)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.koordinasi penatausahaan pertanahan yang merupakan tanah desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
2. b.penatausahaan pertanahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY;
3. c.pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY;
4. d.pemberian izin pemanfaatan tanah desa; dan
5. e.fasilitasi sistem informasi pertanahan.

Pasal 10

(1)Urusan Keistimewaan pertanahan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.penatausahaan pertanahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten bukan Keprabon, yang terdiri atas:
  1. 1.tanah desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
  2. 2.tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY.
2. b.penelitian dokumen permohonan tanah Kasultanan dan Kadipaten; dan
3. c.rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan rencana tata ruang.
(2)Urusan Keistimewaan pertanahan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
1. a.penyajian data pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
2. b.pengadministrasian tanah desa; dan
3. c.penyusunan Peraturan Desa terkait dengan tanah desa.

Pasal 11

(1)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tata ruang yang dilaksanakan oleh Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.penyusunan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan;
2. b.pengusulan satuan ruang tanah Kasultanan untuk menjadi satuan ruang strategis;
3. c.pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan;
4. d.pengendalian pemanfaatan ruang tanah Kasultanan;
5. e.penyusunan regulasi penataan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan; dan
6. f.penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kasultanan.
(2)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tata ruang yang dilaksanakan oleh Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.penyusunan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kadipaten;
2. b.pengusulan satuan ruang tanah Kadipaten untuk menjadi satuan ruang strategis;
3. c.pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kadipaten;
4. d.pengendalian pemanfaatan ruang tanah Kadipaten;
5. e.penyusunan regulasi penataan ruang pada satuan ruang tanah Kadipaten; dan
6. f.penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kadipaten.
(3)Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tata ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
2. b.penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
3. c.penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
4. d.pendanaan dalam rangka pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
5. e.pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
6. f.pendanaan penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
7. g.penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
8. h.pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
9. i.pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang pada satuan ruang strategis; dan
10. j.penyusunan regulasi pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019