DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 7 dan angka 12 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 ayat (1) dan ayat

(3)Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan perlu menyelaraskan nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 7 dan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
7. 7.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
9. 9.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
12. 12.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
20. 20.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapanewon ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.
(3)Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kapanewon Wonosari Tipe A;
2. b.Kapanewon Nglipar Tipe A ;
3. c.Kapanewon Playen Tipe A;
4. d.Kapanewon Patuk Tipe A;
5. e.Kapanewon Paliyan Tipe A;
6. f.Kapanewon Panggang Tipe A;
7. g.Kapanewon Tepus Tipe A;
8. h.Kapanewon Semanu Tipe A;
9. i.Kapanewon Karangmojo Tipe A;
10. j.Kapanewon Ponjong Tipe A;
11. k.Kapanewon Rongkop Tipe A;
12. l.Kapanewon Semin Tipe A;
13. m.Kapanewon Ngawen Tipe A;
14. n.Kapanewon Gedangsari Tipe A;
15. o.Kapanewon Saptosari Tipe A;
16. p.Kapanewon Girisubo Tipe A;
17. q.Kapanewon Tanjungsari Tipe A; dan
18. r.Kapanewon Purwosari Tipe A.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 12 Agustus 2019 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,32/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. UMUM Penyelarasan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari pelaksanaan dari penugasan sebagian urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengamanatkan penyelarasan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan penugasan pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelarasan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan penugasan urusan keistimewaan dipertegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, meliputi urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Penugasan urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) dan Kecamatan (Kapanewon); penyusunan regulasi untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; pengelolaan sumber daya manusia; dan peningkatan budaya pemerintahan. Penyelarasan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan yang asli dan nomenklatur lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyesuaian tipe Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai hasil pemetaan dalam evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 4

Ayat (1) Kapanewon adalah sebutan kecamatan wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah daerah Kabupaten. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 51

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019