(1)Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur.
(2)Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
(3)Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
(4)Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(5)Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
a.apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau
b.apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.
(6)Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.
(7)PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
(8)PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.
(9)Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.
(10)Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(11)Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen);
dan
b.prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
(12)Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
11.Lampiran Huruf B diubah sehingga Lampiran Huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
12.Lampiran Huruf C diubah sehingga Lampiran Huruf C berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2023 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI B. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT No KRITERIA/SUB KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT 1 2 3 4 1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%) A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN 1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD 3% Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS 3% Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA 3% 2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan 1% B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD 20% 2 PENGAWASAN (15%) A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan - Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10 2% 2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan - Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%. 4% 3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan - Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20% 4% B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Nilai evaluasi SAKIP - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja 2% C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Nilai evaluasi SPIP Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut 2% D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi 1% 3 PENGELOLAAN ANGGARAN (15%) Administrasi Keuangan Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M 2% Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA 3% Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS 4% Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan 3% Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan 3% 4 PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%) A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS 5% B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM 1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian bezetting PNS dengan kualifikasi jabatan 5% 2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat 2% 3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS 3% 5 PENGELOLAAN BARANG (15%) Administrasi Barang Inventaris Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M 1% No KRITERIA/SUB KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT 1 2 3 4 Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan 3,5% Keberadaan Kartu Inventaris Barang 3,5% Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang) 3,5% Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang 3,5% 6 PENGELOLAAN ARSIP (10%) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% C. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI NAMA INSTANSI: KLASIFIKASI KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI BOBOT NILAI 1 2 3 4 5 I PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%) 1.1 PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN 1.1.1 Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD 3% Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS 3% Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA 3% 1.1.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan 1% 1.2 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.2.1 Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD 20% II PENGAWASAN (15%) 2.1 TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 2.1.1 Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10 2% 2.1.2 Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%. 4% 2.1.3 Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20% 4% 2.2 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2.2.1 Nilai evaluasi SAKIP Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja 2% 2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) 2.3.1 Nilai evaluasi SPIP Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut 2% 2.4 PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2.4.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi 1% III PENGELOLAAN ANGGARAN (15%) Administrasi Keuangan Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M 2% Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA 3% Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS 4% Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan 3% Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan 3% IV PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%) 4.1 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 4.1.1 Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS 5% 4.2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM 4.2.1 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting 5% 4.2.2 Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat 2% 4.2.3 Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS 3% V PENGELOLAAN BARANG (15%) Administrasi Barang Inventaris Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M 1% Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan 3,5% Keberadaan Kartu Inventaris Barang 3,5% Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang) 3,5% Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang 3,5% VI PENGELOLAAN ARSIP (10%) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI PERINGKAT KINERJA INSTANSI PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006