(1)Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
(2)Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
(3)Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
(4)Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(5)Dalam hal PNS Mutasi Keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah, TPP tetap diberikan sampai dengan terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari instansi baru.
(6)Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
a.apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau
b.apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.
(7)Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.
(8)PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
(9)PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.
(10)Pegawai yang meninggal dunia, pada bulan berjalan diberikan besaran TPP secara penuh.
(11)Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.
(12)Sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(13)Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen);
dan
b.prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(14)Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. BENY SUHARSONO BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6