DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Pedoman Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pedoman Kelembagaan di Kalurahan; Ketentuan Lain-Lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7.Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren.
9.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk memberikan pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.

BAB II

PEDOMAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan:
1. a.tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan; dan
2. b.nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian urusan Keistimewaan.
(2)Penyelarasan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menambah tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada perangkat daerah yang mempunyai fungsi perencanaan dan pengendalian.
(3)Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal pada:
1. a.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); dan
2. b.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).
(4)Penyelarasan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyinkronkan tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY.
(5)Penyelarasan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menambahkan tugas dan fungsi pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi:
1. a.Kapanewon untuk Kecamatan di wilayah Kabupaten; dan
2. b.Kemantren untuk Kecamatan di wilayah Kota.
(2)Kapanewon/Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh:
1. a.Panewu, untuk wilayah Kabupaten; dan
2. b.Mantri Pamong Praja, untuk wilayah Kota.
(3)Panewu dan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon/Kemantren.
(4)Susunan organisasi Kapanewon/Kemantren terdiri atas:
1. a.Panewu/Mantri Pamong Praja;
2. b.Panewu Anom/Mantri Anom yang merupakan sebutan dari Sekretaris Kecamatan dibantu oleh:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
3. c.Jawatan, terdiri atas:
  1. 1.Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
  2. 2.Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
  3. 3.Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
  4. 4.Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang kebudayaan;
  5. 5.Jawatan Umum yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
(5)Jawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dipimpin oleh Kepala Jawatan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di tingkat Kelurahan wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Lurah.
(2)Dalam melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pada Kelurahan ditambahkan tugas dan fungsi urusan Keistimewaan.
(3)Tugas dan fungsi urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
1. a.kebudayaan;
2. b.pertanahan; dan
3. c.tata ruang.

BAB III

PEDOMAN KELEMBAGAAN DI KALURAHAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di Kalurahan wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Kalurahan.
(2)Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lurah; dan
2. b.Pamong Kalurahan.
(3)Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Pelaksana teknis; dan
3. c.Pelaksana kewilayahan.
(4)Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)huruf a dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.paling banyak 3 (tiga) urusan teknis; atau
2. b.paling sedikit 2 (dua) urusan teknis.
(3)3 (tiga) urusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.tata laksana, melaksanakan urusan tata usaha dan umum, dipimpin Kepala Urusan Tata Laksana;
2. b.danarta, melaksanakan urusan keuangan, dipimpin Kepala Urusan Danarta; dan
3. c.pangripta, melaksanakan urusan perencanaan, dipimpin Kepala Urusan Pangripta.
(4)2 (dua) urusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.tata laksana sarta pangripta, melaksakan urusan umum dan perencanaan, dipimpin Kepala Urusan Tata Laksana sarta Pangripta; dan
2. b.danarta, melaksanakan urusan keuangan, dipimpin Kepala Urusan Danarta.

Pasal 8

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
1. a.Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya;
2. b.Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan
3. c.Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.

Pasal 9

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Padukuhan, yang dipimpin oleh Dukuh.

Pasal 10

(1)Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan.
(2)Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.
(3)Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.
(4)Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf b mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.
(5)Kamituwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf c mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya; dan
2. b.membantu Lurah dalam melakukan:
  1. 1.pemantauan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
  2. 2.pemantauan pemanfaatan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan
  3. 3.ikut melestarikan kebudayaan di wilayah masing-masing.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
(2)Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kewenangan asal-usul Kalurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEDOMAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEDOMAN KELEMBAGAAN DI KALURAHAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEDOMAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEDOMAN KELEMBAGAAN DI KALURAHAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019