Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2024
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Materi Pokok: mengatur mengenai objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Materi Pokok: mengatur mengenai objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 58) diubah sebagai berikut:
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan hasil kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan pihak lain.
Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan:
Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)