DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juni 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat obyek baru Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 58) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
8. h.penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. i.penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. k.pendapatan denda pajak daerah;
12. l.pendapatan denda retribusi daerah;
13. m.pendapatan hasil eksekusi jaminan;
14. n.pendapatan dari pengembalian;
15. o.pendapatan dari BLUD; dan
16. p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung yang terlebih dahulu dilakukan penilaian harga jual oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur secara tunai atau angsuran. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang berasal dari:
1. a.sewa barang milik daerah;
2. b.hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
3. c.hasil dari bangun guna serah;
4. d.hasil dari bangun serah guna; dan
5. e.hasil kerja sama penyediaan infrastruktur.
(2)Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah.
(3)Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas kedua belah pihak;
2. b.objek perjanjian;
3. c.jangka waktu sewa;
4. d.besaran tarif;
5. e.kewajiban, hak dan larangan para pihak; dan
6. f.sanksi.
(4)Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah tidak dapat diborongkan.
(5)Setiap subjek pemanfaataan barang milik daerah diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan hasil kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan pihak lain.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan:

a.pendapatan jasa giro pada kas daerah;
b.jasa giro pada kas di bendahara;
c.jasa giro pada rekening dana cadangan;
d.jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
e.jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

8.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

9.Pasal 10 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

11.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf j merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas

12.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021