DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021

Nomor: 115
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek LLPADS; Struktur dan Besaran Tarif; Mekanisme Penetapan LLPADS; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c.bahwa pengaturan mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah belum mengatur secara rinci mengenai rincian objek dan nominal lain-lain pendapatan asli daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
2.Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
6.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
7.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
8.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta.
9.Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK LLPADS

Pasal 2

(1)LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
(2)Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
2. b.pendapatan dari jasa giro;
3. c.pendapatan bunga deposito;
4. d.pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
5. e.pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. f.pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah;
8. h.pendapatan denda pajak;
9. i.pendapatan denda retribusi;
10. j.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. k.pendapatan dari pengembalian;
12. l.pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. m.pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. n.pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15. o.pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
16. p.pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan ;
17. q.pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
18. r.pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;
19. s.pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
20. t.pendapatan dari denda lain-lain.
(3)Subyek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan dan/atau lahan serta BMD pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi usaha daerah secara tunai atau angsuran/cicilan.

Pasal 4

Pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan:

a.pendapatan jasa giro pada kas daerah;
b.jasa giro pada kas di bendahara;
c.jasa giro pada rekening dana cadangan;
d.jasa giro pada rekening dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
e.jasa giro dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 5

Pendapatan bunga deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

Pasal 6

Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

Pasal 7

Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan Pendapatan yang berasal dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah.

Pasal 8

Pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pasal 9

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan:

a.pendapatan yang berasal dari denda pajak kendaraan bermotor;
b.pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
c.pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d.pendapatan denda pajak air permukaan; dan
e.pendapatan denda pajak rokok.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2024