DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Fungsi, dan Tugas; Keanggotaan dan Kepengurusan; Penggalangan, Pengelolaan, dan Pelaporan Dana; Larangan dan Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan geografis perlu optimalisasi peran dan fungsi komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola sekolah;
c.bahwa untuk menjabarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, perlu penyesuaian pengaturan komite sekolah sebagai landasan hukum yang menjadi pedoman yang relevan dalam konteks lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
2.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
3.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
4.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
5.Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB.
6.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Sekolah.
7.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah dokumen yang mengatur keanggotaan, manajemen, dan aspek teknis yang terkait untuk memperjelas arah kebijakan dan pengelolaan organisasi. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
8.Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
9.Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh satuan pendidikan kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
10.Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
11.Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
12.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman pengaturan peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
1. a.menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan atau program Komite Sekolah di setiap Sekolah;
2. b.mengatur unsur keanggotaan, fungsi, dan tugas Komite Sekolah agar dapat melaksanakan perannya secara maksimal;
3. c.mengoptimalkan peran Komite Sekolah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui partisipasi masyarakat; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
4. d.menjamin peran Komite Sekolah sebagai mitra Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan; dan
5. e.mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan Komite Sekolah guna memastikan peran serta masyarakat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan kebutuhan sekolah.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

(1)Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
(2)Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
(3)Komite Sekolah dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
1. a.sukarela;
2. b.bertanggungjawab;
3. c.kreatif dan inovatif;
4. d.gotong royong;
5. e.demokratis;
6. f.mandiri;
7. g.profesional; dan
8. h.akuntabel.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Komite Sekolah mempunyai tugas:
1. a.memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  1. 1.kebijakan dan program sekolah;
  2. 2.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
  3. 3.kriteria kinerja Sekolah; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
  4. 4.kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  5. 5.kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain;
2. b.menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. c.mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menjadi penghubung antara Sekolah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya;
5. e.mendorong Sekolah mengembangkan pendidikan karakter; dan
6. f.mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan belajar di Sekolah.
(2)Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, profesionalitas, dan tanggung jawab manajemen Sekolah serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Menjadi penghubung antara Sekolah dengan masyarakat dan stakeholders lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilakukan dengan cara:
1. a.mensosialisasikan kebijakan dan program Sekolah kepada masyarakat; dan/atau
2. b.menampung dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat mengenai kebijakan dan program Sekolah.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Komite Sekolah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan:
1. a.dewan pendidikan;
2. b.Dinas; dan/atau yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
3. c.pemangku kepentingan lainnya.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; dan/atau
2. b.unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
(3)Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

(1)Komite Sekolah beranggotakan unsur:
1. a.orang tua/wali dari peserta didik yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
2. b.tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
3. c.pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
(2)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
2. b.anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(3)Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
2. b.orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
(4)Persentase anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah masing-masing.
(5)Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(6)Anggota Komite Sekolah dilarang berasal dari unsur:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
2. b.penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
3. c.pemerintah kalurahan/kelurahan;
4. d.forum koordinasi pimpinan kapanewon/kemantren;
5. e.forum koordinasi pimpinan daerah;
6. f.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
7. g.pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 7

(1)Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali peserta didik.
(2)Rapat orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan setiap kelas.
(3)Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
(4)Anggota Komite Sekolah yang telah dipilih selama 2 (dua) kali masa jabatan tidak dapat dipilih kembali di Sekolah yang sama. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 8

(1)Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.
(2)Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali peserta didik aktif.
(3)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
(4)Susunan kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
(5)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila tidak dicapai musyawarah mufakat.
(6)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Komite Sekolah.

Pasal 9

(1)Kepala Sekolah menetapkan anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam Keputusan Kepala Sekolah.
(2)Anggota dan pengurus Komite Sekolah menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Keputusan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui:
1. a.unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik wilayah kerjanya; atau
2. b.unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Pasal 10

(1)Sekolah yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
(2)Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
(3)Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016