DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

Nomor: 75
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 www.peraturan.go.id 2016, No.1677 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh www.peraturan.go.id 2016, No.1677 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pengelolaan Informasi Publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan.
4.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
5.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
6.Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
7.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
8.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.1677

BAB II

ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Organisasi layanan informasi publik terdiri atas:
1. a.Koordinator PPID;
2. b.PPID di Kementerian; dan
3. c.PPID di PTN Badan Hukum.
(2)Koordinator PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 3

(1)PPID di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Atasan PPID Kementerian;
2. b.PPID Kementerian; dan
3. c.PPID Pelaksana.
(2)Atasan PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.
(4)PPID Pelaksana Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Unit Utama;
2. b.Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat-Pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal;
3. c.pejabat yang membidangi hubungan masyarakat pada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. d.Wakil Rektor/Wakil Direktur/ pejabat yang membidangi hubungan masyarakat pada PTN;
5. e.Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1677
6. f.Kepala Bagian Komunikasi Publik untuk Sekretariat Jenderal Kementerian.
(5)PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Atasan PPID Pelaksana.
(6)Atasan PPID Pelaksana Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal.
(7)Atasan PPID Pelaksana Pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b dijabat oleh Kepala Pusat.
(8)Atasan PPID Pelaksana PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dijabat oleh Pemimpin PTN.
(9)Atasan PPID Pelaksana Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dijabat oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
(10)Masing-masing PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat PPID Pelaksana Pembantu.

Pasal 4

(1)PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Atasan PPID PTN Badan Hukum;
2. b.PPID PTN Badan Hukum; dan
3. c.PPID Pelaksana.
(2)Atasan PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pemimpin PTN Badan Hukum.
(3)PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor/Sekretaris Universitas/Sekretaris Institut/ Sekretaris Eksekutif/pejabat yang membidangi hubungan masyarakat pada PTN Badan Hukum.
(4)PPID Pelaksana di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh www.peraturan.go.id 2016, No.1677 Dekan/Direktur/Kepala Biro/Kepala Lembaga/Kepala Badan pada PTN Badan Hukum.
(5)Masing-masing PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat PPID Pelaksana Pembantu.

Pasal 5

PPID Kementerian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a.Kepala Pusat Data Informasi untuk menangani pendokumentasian;
b.Kepala Bagian Komunikasi Publik untuk menangani pelayanan informasi; dan
c.Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk menangani penyelesaian sengketa.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana di Kementerian dan PPID Pelaksana di PTN Badan Hukum, dapat dibantu tim yang terdiri atas:
1. a.staf yang menangani pendokumentasian dan pengelolaan informasi;
2. b.staf yang menangani pelayanan informasi; dan
3. c.staf yang menangani penyelesaian sengketa.
(2)Tim PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan PPID Kementerian dan Keputusan Atasan PPID PTN Badan Hukum.

Pasal 7

(1)Koordinator PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
1. a.melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2. b.menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1677
3. c.menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi dan salinan laporan layanan tahunan kepada Menteri.
(2)Atasan PPID Kementerian dan Atasan PPID PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
1. a.bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian/PPID PTN Badan Hukum dan PPID Pelaksana;
2. b.mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian/PPID PTN Badan Hukum dan PPID Pelaksana;
3. c.mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian/PPID PTN Badan Hukum dan PPID Pelaksana;
4. d.mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
5. e.memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
6. f.menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.
(3)PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. b.memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
4. d.menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi; www.peraturan.go.id 2016, No.1677
5. e.menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
6. f.menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. g.menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
8. h.melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
9. i.melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan
10. j.melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.
(4)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. b.memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
4. d.menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
5. e.menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
6. f.menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.1677

BAB III

KATEGORI INFORMASI

Pasal 8

(1)Jenis Informasi terdiri atas:
1. a.Informasi Publik yang dapat diakses; dan
2. b.Informasi Publik yang dikecualikan.
(2)Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
(3)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. 1.menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. 2.mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. 3.mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. 4.membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. 5.membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum; www.peraturan.go.id 2016, No.1677
2. b.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. 1.informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. 2.dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. 3.jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. 4.gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. 5.data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; www.peraturan.go.id 2016, No.1677
  6. 6.sistem persandian negara; dan/atau
  7. 7.sistem intelijen negara.
4. d.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. e.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  1. 1.rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. 2.rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. 3.rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. 4.rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. 5.rencana awal investasi asing;
  6. 6.proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. 7.hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
6. f.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
  1. 1.posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. 2.korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. 3.sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. 4.perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. www.peraturan.go.id 2016, No.1677
7. g.Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. h.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. 1.riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. 2.riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. 3.kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. 4.hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. 5.catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non- formal.
9. i.memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
10. j.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 9

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a secara berkala meliputi:

a.Informasi tentang profil Kementerian, PTN, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau unit kerja yang meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No.1677
1. 1.Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing- masing PPID;
2. 2.struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
3. 3.laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan;
b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID yang paling sedikit terdiri atas:
1. 1.nama program dan kegiatan;
2. 2.penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3. 3.target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4. 4.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5. 5.anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6. 6.agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Kementerian;
7. 7.Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
8. 8.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian; dan
9. 9.Informasi tentang penerimaan calon mahasiswa.
c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
d.ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:
1. 1.rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. 2.neraca; www.peraturan.go.id 2016, No.1677
3. 3.laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan
4. 4.daftar aset dan investasi.
e.ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
1. 1.jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
2. 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
3. 3.jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
4. 4.alasan penolakan permohonan informasi publik.
f.Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
g.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugs dan wewenang PPID yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan;
h.Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
i.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan.

Pasal 10

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b www.peraturan.go.id 2016, No.1677 meliputi Informasi terkait dalam bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023