DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistem Data Gender; Penyelenggaraan PUG dalam PPRG; RAD PUG; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan berperspektif gender merupakan agenda penting dalam memastikan terpenuhinya hak seluruh warga negara atas hasil pembangunan, tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan amanat konstitusi dalam Undang- Undang Dasar 1945. Pada Pasal 27 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28C ayat

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk merespon isu gender melalui pelembagaan PUG dan penyelenggaraan PUG.
7.Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil atau manfaat pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan.
10.Komitmen adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab.
11.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LKPJ, adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
12.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
13.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LkjIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
14.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya, partisipasi dalam pembangunan, dan manfaat yang dinikmati dengan melihat pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
15.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16.Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai Kesetaraan Gender.
17.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
18.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan gender yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pembangunan.
19.Gender Action Budget yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen Kerangka Acuan Kerja yang telah dilakukan analisa gender dan ditandatangani sebagai dokumen pernyataan gender.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen rencana aksi yang memuat strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai tindak lanjut dari kebijakan, strategi, dan program yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
26.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
28.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya dengan mengintegrasikan PUG di dalamnya.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
30.Sistem Data Gender adalah sistem data yang dibangun oleh pemerintah yang terdiri dari data pilah berdasarkan pemilahan jenis kelamin perempuan dan laki-laki serta data pelembagaan penyelenggaraan data gender yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Responsif Gender.
31.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah strategi mengarusutamakan gender pada kebijakan, Sumber Daya Manusia dan internalisasi gender serta sistem data gender.
32.Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PUG adalah strategi mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan pembangunan di daerah.
33.Kebijakan Responsif Gender adalah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
34.Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sehingga lebih rentan terdampak suatu kondisi sosial ekonomi, kebijakan maupun bencana. Kelompok rentan ini dapat meliputu disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, korban kekerasan, perempuan dan anak miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja migran, perempuan hamil dan menyusui serta perempuan anak dalam situasi khusus.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif Gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:

a.memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang Responsif Gender yang meliputi aspek perencanaan, yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan;
b.menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui kebijakan Responsif Gender, penguatan sumber daya manusia, dan internalisasi kelembagaan PUG;
c.menyusun Sistem Data Gender untuk pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan kesenjangan Gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk Kelompok Rentan memperoleh akses, memiliki kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan di DIY; dan
d.memperkuat kolaborasi Penyelenggaraan PUG dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

BAB II

PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DALAM RPJPD 2025-2045 DAN RPJMD 2023-2027 2.1 Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPD 2025-2045 Pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa kesetaraan gender sebagai salah satu pilar fundamental. Di tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) telah menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan ke-5 yang harus dicapai oleh semua negara anggota PBB. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan. Di tingkat daerah, implementasi kesetaraan gender menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Data Gender yang terdiri atas:
1. a.data pilah Gender; dan
2. b.data kualitatif Gender.
(2)Data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data yang berbentuk angka/statistik dan dipilah menurut jenis kelamin untuk melihat kesenjangan Gender antara laki laki dan perempuan.
(3)Data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi variabel untuk kelompok rentan paling sedikit berupa usia, wilayah, dan status sosial.
(4)Pengumpulan data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data yang dikelola melalui teknologi informasi dan dapat diakses publik.
(5)Data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan satu yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik data terintegrasi milik Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik.
(6)Data kualitatif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data non-numerik yang menggambarkan pengalaman, persepsi, peran, hambatan, dan kebutuhan laki-laki serta perempuan yang dapat berupa data kebijakan, dokumen perencanaan, hasil kajian, hasil diskusi, data observasi sosial, data narasi, dan data persepsi.
(7)Data kualitatif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
(8)Sinkronisasi Sistem Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum data Gender dan forum data lain yang relevan.

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER 3.1 Area Prioritas 1 : Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Area prioritas ini merupakan fondasi esensial dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender Provinsi DIY. Intervensi di sektor kesehatan dan pendidikan dipandang sebagai prasyarat utama untuk pemberdayaan perempuan, karena keduanya berfungsi sebagai "enabler" atau pemungkin bagi kemajuan sosial. Pendidikan adalah instrumen krusial untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi, membuka partisipasi ekonomi dan politik, serta memberikan otonomi bagi perempuan untuk mengambil keputusan atas hidup mereka. Sementara itu, kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi, adalah hak asasi manusia yang mendasar;

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PUG dalam PPRG meliputi proses:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi;
6. f.pengawasan; dan
7. g.pelaporan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(2)Dalam Penyelenggaraan PUG dalam PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan analisis gender untuk memperoleh data yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi tentang kesenjangan pada peran, kebutuhan, akses, kontrol, peluang partisipasi serta penerimaan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan serta Kelompok Rentan.

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a meliputi Analisis Gender pada dokumen perencanaan:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Perangkat Daerah.
(2)Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD; dan
3. c.RKPD.
(3)Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.Renja Perangkat Daerah.
(4)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat analisis GAP atau metode Analisis Gender lain yang sesuai.
(5)Komponen Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.data pilah Gender; dan
2. b.analisa kesenjangan Gender.
(6)Analisis Gender pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi unsur yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik.
(7)Analisis Gender pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi Analisis Gender pada:
1. a.dokumen penganggaran Pemerintah Daerah; dan
2. b.dokumen penganggaran Perangkat Daerah.
(2)Dokumen penganggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.KUA PPAS;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. c.DPA.
(3)Dokumen KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dilakukan Analisis Gender menggunakan GAP atau metode Analisis Gender lain yang sesuai.
(4)Dokumen penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.DPA; dan
2. b.kerangka acuan kerja sub kegiatan.
(5)Analisis Gender dilakukan pada penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
(6)Kerangka acuan kerja sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah sebagai pernyataan anggaran Gender dan menjadi GAB.
(7)GAB yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penentuan Anggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c merupakan upaya pelaksanaan strategi untuk menjamin perspektif Gender.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.implementasi Analisis Gender pada pelaksanaan sub kegiatan;
2. b.penyediaan sarana prasarana responsif Gender;
3. c.penyelenggaraan mekanisme partisipasi inklusif;
4. d.pelayanan publik yang responsif Gender;
5. e.pendampingan pelaksanaan PUG; dan
6. f.penguatan kapasitas sumber daya manusia PUG.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 9

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf d merupakan proses yang berfungsi untuk memantau jalannya pelaksanaan strategi PUG pada kebijakan, program dan rencana aksi serta pelayanan publik pembangunan agar tetap Responsif Gender.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengumpulan data dan informasi Gender;
2. b.pemantauan keterlibatan dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
3. c.identifikasi hambatan;
4. d.pencatatan capaian sementara; dan
5. e.pemberian rekomendasi perbaikan secara cepat.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan:
1. a.pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.penyusunan dokumen hasil pemantauan.

Pasal 10

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan proses penilaian menyeluruh untuk melihat untuk mengukur efektivitas strategi yang sudah dilaksanakan dalam mengurangi kesenjangan Gender dan kebermanfaatan secara adil.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengukuran efektivitas program/kebijakan;
2. b.analisis faktor keberhasilan dan kegagalan;
3. c.penilaian hasil dan dampak;
4. d.identifikasi praktik baik; dan
5. e.pemberian rekomendasi perbaikan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan:
1. a.evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.penyusunan dokumen hasil evaluasi.
(4)Dokumen hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan sebagai laporan Kelompok Kerja PUG kepada Gubernur. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 11

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf f merupakan upaya memastikan bahwa PUG telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara efektif, bermanfaat dan mengurangi kesenjangan Gender.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.GAB;
2. b.Anggaran Responsif Gender;
3. c.focal point Gender; dan
4. d.sarana prasarana responsif Gender.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi unsur pengawasan urusan pemerintahan melaksanakan:
1. a.pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.penyusunan dokumen hasil pengawasan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…