DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Penyenggaraan, Komponen PUG, Kerja Sama, Rencana Aksi Daerah, Peran Serta Pemerintah, Pembinaan dan pengawasan, dan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
c.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gander yang disebabkan adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
10.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
12.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
13.Keadilan Gender (gender equity) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
14.Kesenjangan Gender (gender gap) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah forum konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16.Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PPRG adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
17.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18.Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
19.Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
20.Technical Assistance adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
21.Rencana Aksi Daerah adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
24.Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan PUG berdasarkan pada prinsip-prinsip:

a.kesetaraan dan keadilan gender;
b.non diskriminasi;
c.responsif gender; dan
d.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif gender.
(2)Penyelengaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

a.sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kelompok rentan;
b.kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1. 1.disabilitas;
2. 2.lanjut usia;
3. 3.keluarga miskin;
4. 4.perempuan;
5. 5.anak;
6. 6.anak dan perempuan korban kekerasan;
7. 7.kepala keluarga perempuan;
8. 8.lansia dalam situasi bencana;
9. 9.perempuan dalam situasi khusus; dan
10. 10.calon pekerja migran Indonesia dan purna pekerja migran Indonesia;
c.mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan PUG meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.komponen PUG;
c.kerja sama;
d.rencana aksi daerah;
e.peran serta pemerintah kabupaten/kota;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
(3)Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

KOMPONEN PUG

Pasal 7

(1)Dalam rangka mengoptimalkan penyelengaraan PUG di daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal penguatan komitmen PUG dari perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya.
(2)Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam hal menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses analisis gender.

Pasal 9

Kelembagaan PUG terdiri dari:

a.Pokja PUG;
b.Focal Point PUG;
c.Tim Teknis; dan
d.Tim Penggerak PPRG.

Pasal 10

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah maka dibentuk Pokja PUG.
(2)Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, selaku Ketua Pokja PUG;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
3. c.seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1), mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PUG memiliki fungsi sebagai berikut:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan PUG kepada bupati/walikota, maupun instansi vertikal;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Gubernur;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
8. h.menyusun Profil Gender Provinsi;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. j.mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. k.menyusun Draf Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi; dan
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
(5)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur
(6)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011