DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5.Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
6.Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
3. c.Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Pajak Daerah; dan
  2. 2.Subbidang Retribusi Daerah.
4. d.Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan; dan
  2. 2.Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian.
5. e.Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan; dan
  2. 2.Subbidang Pengelola Kas Perekonomian.
6. f.Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  2. 2.Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  3. 3.Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
7. g.Bidang Akuntansi, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan; dan
  2. 2.Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian.
8. h.Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
  2. 2.Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
9. i.Unit Pelaksana Teknis; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja Badan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
c.pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
d.penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e.pelaksanaan pengelolaan keuangan;
f.pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g.pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
h.pengelolaan barang milik daerah;
i.pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
j.pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
k.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
l.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
m.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
n.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
o.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
p.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
q.pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
r.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. b.perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
3. c.penyusunan program Badan;
4. d.pengelolaan keuangan Badan;
5. e.penyelenggaraan kepegawaian Badan;
6. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
7. g.pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi;
8. h.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
9. i.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
10. j.pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
11. k.pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah;
12. l.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
13. m.penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
14. n.pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;
15. o.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
16. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, ketatapersuratan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;
2. b.pengelolaan data kepegawaian Badan;
3. c.penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
4. d.penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
5. e.penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
6. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
7. g.pengelolaan barang Badan;
8. h.penyelenggaraan kehumasan Badan;
9. i.penyelenggaraan ketatapersuratan Badan;
10. j.pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
11. k.penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
12. l.pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
13. m.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
14. n.penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
15. o.pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;
16. p.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum; dan
17. q.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022