1.Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.
2.Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.
3.Omah Jaga Warga adalah forum kelompok Jaga Warga yang dibentuk di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
4.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6.Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas sebagai Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.
7.Bintara Pembina Desa yang disebut Babinsa adalah pelaksana komandan rayon militer dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang pertahanan keamanan dan pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan keamanan di pedesaan.
8.Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI merupakan nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
10.Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga Masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain.
11.Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.
12.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
13.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
14.Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh dukuh.
15.Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
16.Pengurus Kampung adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam suatu kampung sebagai mitra kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
18.Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Ketua RW adalah Ketua rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
19.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
20.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahaan daerah.
21.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
23.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.