Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai – nilai luhur yang ada di masyarakat.
2.Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.
3.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3a. Omah Jaga Warga adalah Forum Kelompok Jaga Warga yang dibentuk di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
4.Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.
5.Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
6.Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota dan merupakan Perangkat Daerah.
7.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
9.Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh.
10.Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
11.Pengurus Kampung adalah lembaga social masyarakat yang independent, dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam suatu kampung sebagai mitra kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
13.Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Ketua RW adalah Ketua Rukun Warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
14.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
15.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 18a, Pasal 18b, dan Pasal 18c sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IVA FORUM JAGA WARGA Pasal 18a
(1)Pemerintah Kalurahan/Kelurahan membentuk Forum Jaga Warga yang disebut Omah Jaga Warga.
(2)Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan pengurus Kelompok Jaga Warga dalam 1 (satu) Kalurahan/Kelurahan.
(3)Struktur Organisasi Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan yang dipilih melalui musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
Pasal 18b
(1)Tugas, fungsi dan wewenang pengurus Omah Jaga Warga mutatis mutandis dengan tugas, fungsi dan wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan wilayah kerja tingkat Kalurahan/Kelurahan.
(2)Pengurus, masa kerja, pengukuhan, pemberhentian anggota, pergantian antar waktu, tata kerja dan pembiayaan Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18a, mutatis mutandis dengan ketentuan pengurus, masa kerja, pengukuhan, pemberhentian anggota, pergantian antar waktu, tata kerja dan pembiayaan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dengan wilayah kerja di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
Pasal 18c
(1)Jagabaya/Kepala Jawatan Keamanan merupakan Koordinator Omah Jaga Warga.
(2)Lurah merupakan Pembina Omah Jaga Warga.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 60 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006