DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2022

Nomor: 62
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Kewajiban dan Larangan; Disiplin Jam Kerja; Hukuman Disiplin; Izin Perkawinan dan Perceraian; Pemberhentian Sementara; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi

Menetapkan

menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan.
8.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
9.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
11.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
12.Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PPPK terhadap ketentuan jam kerja.
13.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
14.Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
15.Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
16.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/ negara.
17.Pemberhentian Sementara sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan PPPK kehilangan statusnya sebagai PPPK untuk sementara waktu.
18.Batas Usia adalah batas usia maksimal PPPK dapat menduduki jabatan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PPPK.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan;
b.disiplin jam kerja;
c.hukuman disiplin; dan
d.izin perkawinan dan perceraian.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1)PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2)Kewajiban menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
j.melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
k.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
m.memahami ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
n.menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
o.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
p.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terdapat konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa penugasan oleh PPK;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/daerah;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV

DISIPLIN JAM KERJA

Pasal 7

(1)PPPK wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja yang berlaku di masing-masing lingkungan unit kerja.
(2)PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/presensi melalui aplikasi presensi dalam jaringan (online) atau mesin presensi yang tersedia;
(3)PPPK yang tidak melakukan presensi datang dan presensi pulang dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari tersebut.
(4)PPPK yang tidak melakukan presensi datang disamakan dengan terlambat selama 3 (tiga) jam.
(5)PPPK yang tidak melakukan presensi pulang disamakan dengan pulang mendahului selama 3 (tiga) jam.
(6)Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

(1)PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2)Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya;
2. b.penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya; dan
3. c.penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan; dan
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 10

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK berupa:
1. a.melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
  1. 1.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  2. 2.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  4. 4.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  5. 5.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. 6.bersedia ditempatkan di seluruh wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  7. 7.mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif kepada unit kerja berupa:
  1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  2. 2.mengutamakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
  3. 3.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya.
3. c.tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
  2. 2.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
  3. 3.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. d.melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
  1. 1.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
  2. 2.melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
  3. 3.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
  4. 4.menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
(2)Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK berupa:
1. a.melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau pemerintah daerah;
2. b.melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah dengan tidak:
  1. 1.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  2. 2.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  4. 4.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  5. 5.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. 6.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. c.tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah berupa:
  1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  2. 2.melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  3. 3.menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
  4. 4.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
5. e.tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya;
  2. 2.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya; dan
  3. 3.PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.
6. f.melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada pemerintah daerah berupa:
  1. 1.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
  2. 2.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  3. 3.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  4. 4.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  5. 5.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  6. 6.melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
  7. 7.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.
(3)Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:
1. a.melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. b.melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
  1. 1.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. 2.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  3. 3.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
  4. 4.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  5. 5.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  6. 6.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  7. 7.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. c.tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
  1. 1.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  2. 2.melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; dan
  3. 3.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan; dan
  2. 2.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. e.melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
  1. 1.menyalahgunakan wewenang;
  2. 2.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  3. 3.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
  4. 4.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
  5. 5.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
  6. 6.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
  7. 7.melakukan pungutan di luar ketentuan;
  8. 8.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
  9. 9.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
  10. 10.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
6. a.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
7. b.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
8. c.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
9. d.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarkat; dan/atau
10. e.memberikan surat dukungan diserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018