DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023

Nomor: 62
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 November 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tarif Layanan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat diperlukan kepastian tarif layanan yang diberikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon untuk tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana;
c.bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;
d.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 83 ayat

(6)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2.Kontinuitas Pengembangan Layanan adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis.
3.Daya Beli Masyarakat adalah kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang.
4.Keadilan dan Kepatutan adalah jaminan setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang terima dengan memperhitungkan situasi dan kondisi masyarakat.
5.Kompetisi yang Sehat adalah praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri bisnis sejenis yang lain.
6.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan.
7.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

TARIF LAYANAN

Pasal 2

(1)Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon menetapkan Tarif Layanan.
(2)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek:
1. a.Kontinuitas Pengembangan Layanan;
2. b.Daya Beli Masyarakat;
3. c.Keadilan dan Kepatutan; dan
4. d.Kompetisi yang Sehat.

Pasal 3

(1)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa besaran tarif.
(2)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk:
1. a.nominal uang; dan
2. b.persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor /bersih. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 4

Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon meliputi:

a.layanan barang dan/atau jasa; dan
b.layanan pendukung.

Pasal 5

(1)Jenis layanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
1. a.laundry;
2. b.Edhotel;
3. c.kuliner;
4. d.busana;
5. e.kecantikan;
6. f.tour dan travel;
7. g.desain dan packaging;
8. h.minimarket dan copy centre;
(2)Jenis layanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa persewaan ruang atau fasilitas.

Pasal 6

Besaran Tarif Layanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 7

Tarif Layanan atas layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tarif Layanan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

(1)Evaluasi atas jenis dan/atau Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perkembangan keadaan.
(2)Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam lampiran dan/atau perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
(3)Keputusan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TARIF LAYANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TARIF LAYANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020