DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023

Nomor: 76
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pelaporan; Pendanaan; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan yang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat;
c.bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419). Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
3.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
4.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
8.Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
9.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15.Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat daerah yang membidangi atau menyelenggarakan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
25.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Penerapan SPM bagi Perangkat Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
1. a.mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

: PENERAPAN SPM A. Pengumpulan data;

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4

(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.pendidikan menengah;
2. b.pendidikan khusus;
3. c.pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. d.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. e.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah Kabupaten/Kota;
6. f.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten/Kota;
7. g.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. h.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
9. i.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah;
10. j.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara terlantar di dalam panti;
11. k.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. l.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. m.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. n.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
(2)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM.

Pasal 5

Perangkat Daerah Teknis melaksanakan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tahapan:

a.pengumpulan data;
b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah Teknis melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
2. b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Dalam hal Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial maka pengumpulan data juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(3)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
(4)Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Teknis menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
(2)Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Teknis menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar dan tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
(2)Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi prioritas SPM.
(3)Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
1. a.miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
3. c.kondisi bencana; dan/atau
4. d.kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah Teknis bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya menyusun:
1. a.rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
2. b.penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
(2)Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk disinkronkan dan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
(3)Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(4)Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

(1)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada saat perumusan RPJMD.
(2)Susunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam yang dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
2. b.gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
4. d.strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
5. e.kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
6. f.kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada saat perumusan RKPD.
(4)Susunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam yang dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
4. d.rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
5. e.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(5)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan yang dimuat dalam RENSTRA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pada saat perumusan RPJMD.
(6)Susunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
4. d.strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
5. e.rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
6. f.kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(7)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan yang dimuat dalam RENSTRA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pada saat perumusan RPJMD.
(8)Susunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dilakukan pada saat perumusan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
1. a.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

: PENERAPAN SPM A. Pengumpulan data;

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

: PENERAPAN SPM A. Pengumpulan data;

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020