DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020

Nomor: 111
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pengumpulan Data Penerima Layanan Dasar SPM, Pengumpulan Data Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Dasar sesuai SPM, Pengumpulan Data Penerima yang Tidak Bisa Mengakses Pelayanan Dasar Sesuai dengan SPM, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Tim Penerapan SPM, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan SPM, Pelaporan Penerapan SPM, Pembiayaan, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11.Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
12.Pelayanan Dasar adalah barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara berdasarkan SPM.
13.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
23.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM A. Bidang Urusan Pendidikan Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penerapan SPM bagi perangkat daerah di DIY.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah DIY; dan
2. b.mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB III

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4

(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.pendidikan menengah;
2. b.pendidikan khusus;
3. c.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. d.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. e.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. f.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. g.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. h.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
9. i.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. j.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. k.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. l.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. m.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. n.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
(2)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penerapan SPM meliputi:

a.pengumpulan data penerima SPM;
b.pengumpulan data ketersediaan barang dan jasa Pelayanan Dasar sesuai SPM;
c.pengumpulan data penerima yang tidak bisa mengakses Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM;
d.perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
e.Tim Penerapan SPM;
f.monitoring dan evaluasi penerapan SPM;
g.pelaporan penerapan SPM;
h.kerja sama;
i.pembinaan dan pengawasan

BAB IV

PENUTUP GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah DIY melakukan pengumpulan data untuk mengidentifikasi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai jenis pelayanan dan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(2)Pengumpulan data dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(3)Data warga negara penerima layanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data akses/pemenuhan terhadap Pelayanan Dasar SPM oleh setiap warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM.

Pasal 7

(1)Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan data penerima Pelayanan Dasar masing-masing jenis pelayanan.
(2)Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar menyiapkan instrumen pengumpulan data penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai dengan jenis pelayanan dan standar teknis yang telah ditetapkan.
(3)Pengumpulan dan pembaruan data dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

(1)Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar membuat data induk penerima Pelayanan Dasar SPM berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaruan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PENGUMPULAN DATA KETERSEDIAAN BARANG DAN JASA PELAYANAN DASAR SESUAI SPM

Pasal 9

(1)Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pendataan terhadap ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar yang menjadi lingkup tugas dan fungsinya.
(2)Ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur dari:
1. a.jumlah sarana dan prasarana dengan kapasitasnya; dan/atau
2. b.jumlah penyedia barang/jasa dengan kapasitasnya.
(3)Kapasitas sarana dan prasarana atau kapasitas penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan spesifikasi teknis atau sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah.
(4)Pengumpulan data ketersediaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM.
(5)Dalam hal pengumpulan data ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM, perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib terkait Pelayanan Dasar yang bersangkutan menyiapkan instrumen pengumpulan data ketersediaan Pelayanan Dasar sesuai dengan jenis pelayanan dan standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 10

(1)Pengumpulan data ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar dilakukan berdasarkan Mutu Pelayanan Dasar.
(2)Barang/jasa yang tersedia namun tidak memenuhi Mutu Pelayanan Dasar tidak dapat diperhitungkan sebagai barang/jasa yang sudah tersedia.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023