DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2023

Nomor: 89
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Layanan; Prinsip Penetapan, Pemungutan, dan Evaluasi; Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi melalui Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD Bapelkes DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi.
2.Pemimpin BLUD Bapelkes DIY adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
4.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
5.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
7.Activity Based Costing adalah metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 9.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

JENIS LAYANAN

Pasal 2

(1)Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD Bapelkes DIY.
(2)Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang;
2. b.badan usaha berbadan hukum;
3. c.badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
4. d.dinas/instansi/lembaga pemerintah, yang mendapatkan jenis layanan dari BLUD Bapelkes DIY.
(3)Objek Tarif Layanan meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD Bapelkes DIY.

Pasal 3

(1)Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD Bapelkes DIY meliputi:
1. a.layanan pelatihan; dan
2. b.layanan non pelatihan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Rincian jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD Bapelkes DIY untuk menghasilkan barang/Jasa Layanan.
(2)Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
(3)Penghitungan penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Activity Based Costing.
(4)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.
(5)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
(2)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.awal kegiatan;
2. b.sebelum kegiatan selesai; dan/atau
3. c.sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 6

Tata cara pemungutan Tarif Layanan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY.

Pasal 7

(1)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan apabila subjek Tarif Layanan merupakan dinas/instansi/lembaga pemerintah yang anggarannya bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
2. b.anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran dinas/instansi/lembaga pemerintah.
(3)Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.dinas/instansi/lembaga pemerintah mengajukan permohonan penyesuaian secara tertulis kepada BLUD Bapelkes DIY;
2. b.permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.Pemimpin BLUD Bapelkes DIY melakukan verifikasi permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
4. d.berdasarkan hasil verifikasi, Pemimpin BLUD Bapelkes DIY dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian.

Pasal 8

(1)BLUD Bapelkes DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
1. a.1 (satu) tahun sekali; atau
2. b.sesuai dengan kebutuhan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
(3)Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY.
(4)Dalam hal terdapat rincian layanan baru selain yang tercantum dalam lampiran maka rincian layanan baru dan tarif layanan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY.
(5)Rincian layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; dan/atau
2. b.pendapatan diluar lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dan memenuhi kriteria sebagai pendapatan retribusi.
(6)Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan.
(7)Usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 9

(1)Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan BLUD Bapelkes DIY sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.
(3)Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; dan
3. c.belanja modal.
(4)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain digunakan untuk pemberian Jasa Layanan.
(5)Pemberian Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY.
(6)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b antara lain digunakan untuk pemasaran dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
(7)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk pemenuhan/peningkatan infrastruktur.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9); dan
b.Keputusan Gubernur Nomor 40/KEP/2017 tentang Rincian Biaya Satuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2017