DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2022

Nomor: 90
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubenur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD DIY.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha; dan
  2. 2.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. c.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri atas Subbagian Keuangan;
4. d.Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian;
5. e.Bagian Persidangan;
6. f.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

a.penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
b.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
c.penyelenggaraan administrasi keuangan;
d.penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e.penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
f.fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
g.fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
h.fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
i.penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
j.fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
k.pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
l.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
m.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Sekretariat DPRD;
n.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD;
o.pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pasal 6

(1)Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 7

(1)Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Bagian Umum;
2. b.penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, pengelolaan barang dan Kepegawaian;
3. c.penyelenggaraan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keamanan kantor;
4. d.pengaturan dan penyiapan tempat dan kelengkapan sidang/rapat;
5. e.pengelolaan data anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
6. f.fasilitasi penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD;
7. g.fasilitasi medical check up dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD;
8. h.fasilitasi Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. i.fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
10. j.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 9

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
2. b.pelaksanaan ketatalaksanaan dan administrasi perkantoran;
3. c.pengelolaan kearsipan;
4. d.pelayanan penatausahaan perkantoran;
5. e.fasilitasi medical check up;
6. f.penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
7. g.pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya;
8. h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Tata Usaha; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pasal 10

(1)Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
(2)Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022