(1)Masyarakat. terprogram yang telah memenuhi persyaratan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala DPGP melalui Kepala UPRSberdasarkan hasil verifikasi dari Walikota, Camat dan Lurah setempat dapat didaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa.
(2)Caron penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . akan ditetapkan sebagai penghuni rusunawa melalui Keputusan Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa.
(4)Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) paling sedikit mencakup :
a.identitas para pihak;
b.waktu terjadinya kesepakatan;
c.memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
d.hak, kewajiban dan larangan para pihak;
e.jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
f.keadaan di luar kemampuan (force majeur);
g.penyelesaian perselisihan; dan
h.sanksi atas pelanggaran.
(6)Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Masyarakat Tidak Terprogram/Umum Pasal 6 Masyarakat tidak terprogram/umum dapat menjadi cajon penghuni rusunawa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 6
a.memenuhi kategori sebagai MBR;
b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;
c.memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan;
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;
f.tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan
g.sanggup membayar biaya sewa rusunawa, bfaya listrik, biaya air.
dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.