DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2014

Nomor: 111
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai mekanisme penghunian rumah susun sederhana sewa; ketentuan umum; sasaran; persyaratan, pendaftaran dan penetapan; satuan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya; biaya; monitoring, evaluasi dan pelaporan; sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuat rumah susun sederhana sewa sebagaimana dirnaksud dalam huruf a menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk pemenuhan kebutuhan ternpat tinggal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap!<an Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa; . Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6.Undang-Undang Ncimor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa . kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok . Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraluran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraluran Daerah Nomor 3 Tahun 2012 lentang Retribusi Daerah; 18.Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
19.Peraluran Gubernur ~~omor 143 Tahun 2010 lentang Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Unit Pengelola Rumah Susun; 20.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tenlang Sistem dan Prosedur Pengeloiaan Keuangan Daerah; .

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGHUNIAN RUMAHSUSUNSEDERHANASEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Gubernur ini yang dim.3ksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerinlah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai uns.ur penyelenggara Pemerinlahan Daerah. 3
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP adalah Dinas Peru mahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.
5.Kepala Dinas Peru mahan dan Gedung Pernerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Peru mahan dan Gedullg Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRS adalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Peru mahan dan Gedung. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sed3rhana Sewa.
7.Kepala Unit Pengelala Rumah Susun yang selanjutnya disebut Kepaia UPRS adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Peru mahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola 'Rumah Susun Sederhana Sewa.
8.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam. suatu Iingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya sewa.
9.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang sclanjutnya disebut sarusunawa adalah unit hunian pada r~sunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa.
10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang rumah susun.
11.Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagai penyewa.
12.Lantai Dasar adalah lantai rusunawa yang bukan merupakan lantai hun ian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan di Iingkungan rusunawa.
13.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hun ian y:;mg memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat. aman dan nyaman.
14.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekon0mi. 4
15.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. BAB /I SASARAN Pasal 2 Sasaran penghunian rusunawa dalam Peraturan Gubernur ini adalah masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum.

Pasal 3

(1)Masyarakat terprogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan masyarakat yang terkena :
1. a.program pembangunan untuk kepentingan umum;
2. b.bencana alam;
3. c.penertiban ruang kota; dan/atau
4. d.kondisi lain yang sejenis.
(2)Masyarakat tidak terprogram/umum sebagai'11ana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian. BAB /II PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
(1)Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon penghuni rusunawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;
2. b.memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan;
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;
5. e.tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan
6. f.sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya Iistrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan. 5
(2)Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d, tetap dapat menjadi calon penghuni rusunawa setelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat.

Pasal 5

(1)Masyarakat. terprogram yang telah memenuhi persyaratan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala DPGP melalui Kepala UPRSberdasarkan hasil verifikasi dari Walikota, Camat dan Lurah setempat dapat didaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa.
(2)Caron penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . akan ditetapkan sebagai penghuni rusunawa melalui Keputusan Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa.
(4)Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) paling sedikit mencakup :
1. a.identitas para pihak;
2. b.waktu terjadinya kesepakatan;
3. c.memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
4. d.hak, kewajiban dan larangan para pihak;
5. e.jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
6. f.keadaan di luar kemampuan (force majeur);
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.sanksi atas pelanggaran.
(6)Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. 6
1. a.memenuhi kategori sebagai MBR;
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;
3. c.memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan;
4. d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;
6. f.tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan
7. g.sanggup membayar biaya sewa rusunawa, bfaya listrik, biaya air. dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

Pasal 7

Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon penghuni rusunawa C:engan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPRS.

Pasal 8

(1)Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya dilakukan penetapan caion penghuni oleh Kepala UPRS dengen tata cara sebagai berikut :
1. a.menyeleksi calon penghuni yang telah me'ldaftar dan memenuhi persyaratan;
2. b.menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
3. c.merjgumumkan dan memanggil cal on penghuni;
4. d.meJakukan proses pengundian penghunian rusunawa;
5. e.meminta penghunl' untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
6. f.meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarif sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui' bank yang ditunjuk oieh Kepala UPRS;
7. g.menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan
8. h.membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.
(2)Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf 9 selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 7
(3)Sentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran' Peraturan Gubernur ini.
(4)Sentuk tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Calon penghuni yang telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan' sarusunawa yang kosong sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala UPRS. SASIV SATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA Pasal 10

(1)Lantai dasar dan/atau area yang ditetapkan oleh Kepala UPRS pad a rusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atau satuan kegiatan lainnya.
(2)Satuan kegiatan lainnya sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) antara lain untuk :
1. a.kegiatan pendidikan;
2. b.kegiatan kesehatan;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan ibadah; dan/atau
5. e.kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kepala UPRS.
(3)Jenis satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPRS.
(4)Satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni.
(5)Apabila penghuni tidak ada yang berminat. terhadap penggunaan satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (4), maka Kepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukan pengtlUni untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 11

Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki perjanjian sewa menyewa sarusunawa;
b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; dan 8
c.memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 12

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oaerah dan Kartu Keluarga (KK) Oaerah;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau
c.memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Oaftar . Perusahaan (TOP) khusus untuk bukan penghuni yang memiliki badan hukum.

Pasal 13

Penghuni dan/atau bukan penghuni yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat melakukan pendaftaran menjadicalon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal. kepada Kepala UPRS.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013